Bireuen, 19/12 (Antaraaceh) – Fraksi-fraksi di DPRK Bireuen, Provinsi Aceh, menyoroti sejumlah persoalan krusial di daerah itu pada rapat paripurna di Bireuen, Jumat.
Rapat paripurna itu dengan agenda penyampaian pendapat umum fraksi-fraksi terhadap rancangan APBK Bireuen 2015. Fraksi-fraksi menyampaikan sejumlah kritikan pedas yang harus diberi penjelasan oleh eksekutif.
Suhaimi, yang membacakan pendapat umum Fraksi Partai Nasional Aceh (PNA) antara lain mendesak Pemkab Bireuen untuk tidak tinggal diam atas kasus sengketa tanah masyarakat petani dengan PT Syaukath Sejahtera.
“Segera selesaikan konflik lahan antara masyarakat di Kecamatan Juli dengan perusahaan pengembang kelapa sawit, supaya tidak ada yang dirugikan dalam masalah itu,” katanya.
Suhaimi mengatakan setelah ditelusuri, PT Syaukath Sejahtera, perusahaan yang memiliki pabrik kelapa sawit di Gandapura itu baru sebatas mengantongi izin prinsip atas lahan perkebunan di kawasan Kecamatan Juli.
“Sehingga mereka hanya berhak melakukan pendataan, sama sekali tidak berhak melakukan aktifitas pembersihan lahan, tetapi kini yang terjadi di lapangan perusahaan itu malah sudah melakukan penanaman kelapa sawit,” kata Suhaimi.
Dia berpendapat, tidak perlu ada perusahaan pengembang kelapa sawit di Kabupaten Bireuen jika hanya membuat petani yang memiliki lahan untuk berkebun terusir, terlebih dengan melibatkan oknum camat dan aparat untuk memprovokasi.
“Pemkab Bireuen juga selama ini dinilai tidak peduli masalah lingkungan. Sebab begitu banyak pembalakan liar dan aktifitas galian C, tetapi Polisi Hutan dan Satpol Pamong Praja tidak melakukan penindakan atau penertiban,” katanya.
Suhaimi menyorot pula masalah pendapatan asli daerah (PAD) dari sejumlah sektor seperti retribusi parkir, galian C dan retribusi di Dinas Kelautan dan Perikanan yang masih sangat kurang dari target.
“Juga ada masalah pada alokasi biaya pengawasan dan perencanaan pada proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bireuen pada rancangan APBK Bireuen 2015. Misalnya alokasi biaya pengawasan lebih besar dari biaya lainnya, lalu honor diberikan kepada pegawai yang dekat dengan kepala dinas,” ucap Suhaimi.
Muzakkir Mahmud dari Fraksi Partai Aceh (PA) juga tak luput menyampaikan sejumlah sorotan dialamatkan ke Pemkab Bireuen. Antara lain Pemkab Bireuen perlu memberi penjelasan soal pembangunan irigasi Seuke Pulot yang hingga kini belum berfungsi.
”Irigasi Seuke Pulot sudah benyak terserap anggaran tetapi belum dapat difungsikan, lalu masih ada masalah dalam penataan dan pengelolaan aset daerah serta proses pembuatan sertifikat atas semua aset daerah,” ucap Muzakkir Mahmud.
Muzakkir turut menyorot soal penempatan pejabat di lingkungan Pemkab Bireuen yang belum profesional. Pemkab Bireuen turut diminta melakukan antisipasi dan pemetaan daerah rawan bencana yang kapan saja bisa terjadi di daerah itu.
Sementara itu, rapat paripurna dipimpin Ketua DPRK Bireuen Ridwan Muhammad. Dari eksekutif hadir Wakil Bupati Bireuen, Ir Mukhtar M.Si. Turut hadir pejabat SKPK. Pemkab Bireuen dijadwalkan menyampaikan jawaban dalam rapat paripurna berikutnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2014
Rapat paripurna itu dengan agenda penyampaian pendapat umum fraksi-fraksi terhadap rancangan APBK Bireuen 2015. Fraksi-fraksi menyampaikan sejumlah kritikan pedas yang harus diberi penjelasan oleh eksekutif.
Suhaimi, yang membacakan pendapat umum Fraksi Partai Nasional Aceh (PNA) antara lain mendesak Pemkab Bireuen untuk tidak tinggal diam atas kasus sengketa tanah masyarakat petani dengan PT Syaukath Sejahtera.
“Segera selesaikan konflik lahan antara masyarakat di Kecamatan Juli dengan perusahaan pengembang kelapa sawit, supaya tidak ada yang dirugikan dalam masalah itu,” katanya.
Suhaimi mengatakan setelah ditelusuri, PT Syaukath Sejahtera, perusahaan yang memiliki pabrik kelapa sawit di Gandapura itu baru sebatas mengantongi izin prinsip atas lahan perkebunan di kawasan Kecamatan Juli.
“Sehingga mereka hanya berhak melakukan pendataan, sama sekali tidak berhak melakukan aktifitas pembersihan lahan, tetapi kini yang terjadi di lapangan perusahaan itu malah sudah melakukan penanaman kelapa sawit,” kata Suhaimi.
Dia berpendapat, tidak perlu ada perusahaan pengembang kelapa sawit di Kabupaten Bireuen jika hanya membuat petani yang memiliki lahan untuk berkebun terusir, terlebih dengan melibatkan oknum camat dan aparat untuk memprovokasi.
“Pemkab Bireuen juga selama ini dinilai tidak peduli masalah lingkungan. Sebab begitu banyak pembalakan liar dan aktifitas galian C, tetapi Polisi Hutan dan Satpol Pamong Praja tidak melakukan penindakan atau penertiban,” katanya.
Suhaimi menyorot pula masalah pendapatan asli daerah (PAD) dari sejumlah sektor seperti retribusi parkir, galian C dan retribusi di Dinas Kelautan dan Perikanan yang masih sangat kurang dari target.
“Juga ada masalah pada alokasi biaya pengawasan dan perencanaan pada proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bireuen pada rancangan APBK Bireuen 2015. Misalnya alokasi biaya pengawasan lebih besar dari biaya lainnya, lalu honor diberikan kepada pegawai yang dekat dengan kepala dinas,” ucap Suhaimi.
Muzakkir Mahmud dari Fraksi Partai Aceh (PA) juga tak luput menyampaikan sejumlah sorotan dialamatkan ke Pemkab Bireuen. Antara lain Pemkab Bireuen perlu memberi penjelasan soal pembangunan irigasi Seuke Pulot yang hingga kini belum berfungsi.
”Irigasi Seuke Pulot sudah benyak terserap anggaran tetapi belum dapat difungsikan, lalu masih ada masalah dalam penataan dan pengelolaan aset daerah serta proses pembuatan sertifikat atas semua aset daerah,” ucap Muzakkir Mahmud.
Muzakkir turut menyorot soal penempatan pejabat di lingkungan Pemkab Bireuen yang belum profesional. Pemkab Bireuen turut diminta melakukan antisipasi dan pemetaan daerah rawan bencana yang kapan saja bisa terjadi di daerah itu.
Sementara itu, rapat paripurna dipimpin Ketua DPRK Bireuen Ridwan Muhammad. Dari eksekutif hadir Wakil Bupati Bireuen, Ir Mukhtar M.Si. Turut hadir pejabat SKPK. Pemkab Bireuen dijadwalkan menyampaikan jawaban dalam rapat paripurna berikutnya.
Editor : Antara Aceh
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2014