Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Akmal Ibrahim mengatakan, Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) pernah mengajukan surat pemberhentian seluruh tenaga honorer didaerahnya lantaran terjadinya refocusing anggaran COVID-19.
"Pak Sekda bilang ke saya, bahwa kepala BKPSDM mengajukan berkas pemberhentian seluruh tenaga honorer agar hemat anggaran . Lalu saya perintahkan Sekda mencari bagaimana agar honorer tidak diberhentikan,” ujar bupati Akmal di Blangpidie, Jumat
Hal itu disampaikan bupati Akmal dihadapan unsur Forkopimkab Abdya dan sejumlah pejabat pemerintah di sela-sela pelantikan 12 pejabat eselon II diruang lobi kantor Setdakab daerah itu di Desa Keude Paya, Blangpidie.
Menurut Akmal, setelah melakukan kompromi dengan dinas terkait akhirnya muncul solusi bahwa sejumlah mata anggaran dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak begitu penting dan mendesak dipangkas.
Supaya ribuan tenaga honorer dijajaran Pemkab Abdya tidak diberhentikan dengan pertimbangan karena mereka telah bekerja keras membantu pemerintah daerah ditengah wabah COVID-19, kecuali yang tidak disiplin.
"Setelah dipertimbangkan kembali , akhirnya muncul solusi potong sana sedikit, potong yang tidak penting sedikit, makanya tenaga honorer di Abdya tidak jadi diberhentikan dan aturan dari pusat terpenuhi,”tutur bupati
Akmal mengatakan, pihak Pemerintah Pusat pernah mengancam jika refocusing itu tidak terpenuhi maka anggaran pembangunan yang bersumber dari APBN 2021 tidak ditransfer ke kas Pemkab Abdya.
"Alhamdulillah, sekarang dana pusat sudah di transfer ke kas daerah, dan sudah diperboleh pencairannya. Kenapa realisasi terlambat, karena pusat menuggu proses refocusing anggaran pada daerah-daerah,” katanya
Pemerintah pusat menginginkan proses realisasi keuangan di daerah-daerah dipercepat, sebab dengan cepatnya realisasi anggaran Pemerintah tersebut maka roda perekonomian masyarakat menjadi lancar ditengah pandemi COVID-19.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
"Pak Sekda bilang ke saya, bahwa kepala BKPSDM mengajukan berkas pemberhentian seluruh tenaga honorer agar hemat anggaran . Lalu saya perintahkan Sekda mencari bagaimana agar honorer tidak diberhentikan,” ujar bupati Akmal di Blangpidie, Jumat
Hal itu disampaikan bupati Akmal dihadapan unsur Forkopimkab Abdya dan sejumlah pejabat pemerintah di sela-sela pelantikan 12 pejabat eselon II diruang lobi kantor Setdakab daerah itu di Desa Keude Paya, Blangpidie.
Menurut Akmal, setelah melakukan kompromi dengan dinas terkait akhirnya muncul solusi bahwa sejumlah mata anggaran dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak begitu penting dan mendesak dipangkas.
Supaya ribuan tenaga honorer dijajaran Pemkab Abdya tidak diberhentikan dengan pertimbangan karena mereka telah bekerja keras membantu pemerintah daerah ditengah wabah COVID-19, kecuali yang tidak disiplin.
"Setelah dipertimbangkan kembali , akhirnya muncul solusi potong sana sedikit, potong yang tidak penting sedikit, makanya tenaga honorer di Abdya tidak jadi diberhentikan dan aturan dari pusat terpenuhi,”tutur bupati
Akmal mengatakan, pihak Pemerintah Pusat pernah mengancam jika refocusing itu tidak terpenuhi maka anggaran pembangunan yang bersumber dari APBN 2021 tidak ditransfer ke kas Pemkab Abdya.
"Alhamdulillah, sekarang dana pusat sudah di transfer ke kas daerah, dan sudah diperboleh pencairannya. Kenapa realisasi terlambat, karena pusat menuggu proses refocusing anggaran pada daerah-daerah,” katanya
Pemerintah pusat menginginkan proses realisasi keuangan di daerah-daerah dipercepat, sebab dengan cepatnya realisasi anggaran Pemerintah tersebut maka roda perekonomian masyarakat menjadi lancar ditengah pandemi COVID-19.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021