Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh menyebutkan 5.735 gampong atau desa di provinsi paling barat Indonesia itu telah menggunakan 8 persen dari total alokasi Dana Desa (DD) 2021 masing-masing gampong untuk penanganan COVID-19.
Plt Kepala DPMG Aceh Zulkifli di Banda Aceh, Rabu, mengatakan aparatur gampong tersebut menggunakan Dana Desa itu untuk membentuk posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di setiap gampong.
"Alhamdulillah di kita, Aceh, untuk penanganan COVID-19 hingga kini sudah 5.735 desa yang membentuk posko PPKM mikro, yang mengambil delapan persen Dana Desa itu," kata Zulkifli.
Penggunaan 8 persen DD dari setiap gampong untuk penanganan COVID-19 itu sesuai dengan Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1/2021 tentang penggunaan dana desa tahun 2021 tentang Pelaksanaan PPKM skala mikro di desa, maka DD dapat digunakan untuk PPKM skala mikro sesuai kewenangan desa.
Hingga kini, kata dia, dari 5.735 desa tersebut, anggaran yang telah terserap untuk penanganan COVID-19 dengan membuat posko PPKM skala mikro di tingkat desa itu mencapai sekitar Rp358 miliar.
"Karena penggunaan Dana Desa untuk penanganan COVID-19 ini memang prioritas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus membuat posko PPKM skala mikro, maka posko ini kan perlu anggaran, operasional, hand sanitaizer dan perlengkapan lain," katanya.
Dia menambahkan total desa di daerah Tanah Rencong itu sebanyak 6.497 desa. Untuk 2021, Aceh mendapatkan alokasi DD dari pemerintah pusat sebesar Rp4,98 triliun.
Menurut Zulkifli, pemanfaatan DD tahun ini memprioritas terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa BLT bagi masyarakat, Penanganan COVID-19 yaitu setiap desa wajib mengalokasikan 8 persen dari Dana Desa untuk penanganan pandemi, baru sisanya untuk pembangunan.
"Jadi prioritas utama itu lebih ke pemulihan ekonomi yaitu BLT dan penanganan COVID-19, sisanya baru regular untuk pembangunan. Kadang ada sebagian desa yang cukup untuk BLT dan penanganan COVID-19 saja, untuk pembangunannya sedikit sekali," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
Plt Kepala DPMG Aceh Zulkifli di Banda Aceh, Rabu, mengatakan aparatur gampong tersebut menggunakan Dana Desa itu untuk membentuk posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di setiap gampong.
"Alhamdulillah di kita, Aceh, untuk penanganan COVID-19 hingga kini sudah 5.735 desa yang membentuk posko PPKM mikro, yang mengambil delapan persen Dana Desa itu," kata Zulkifli.
Penggunaan 8 persen DD dari setiap gampong untuk penanganan COVID-19 itu sesuai dengan Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1/2021 tentang penggunaan dana desa tahun 2021 tentang Pelaksanaan PPKM skala mikro di desa, maka DD dapat digunakan untuk PPKM skala mikro sesuai kewenangan desa.
Hingga kini, kata dia, dari 5.735 desa tersebut, anggaran yang telah terserap untuk penanganan COVID-19 dengan membuat posko PPKM skala mikro di tingkat desa itu mencapai sekitar Rp358 miliar.
"Karena penggunaan Dana Desa untuk penanganan COVID-19 ini memang prioritas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus membuat posko PPKM skala mikro, maka posko ini kan perlu anggaran, operasional, hand sanitaizer dan perlengkapan lain," katanya.
Dia menambahkan total desa di daerah Tanah Rencong itu sebanyak 6.497 desa. Untuk 2021, Aceh mendapatkan alokasi DD dari pemerintah pusat sebesar Rp4,98 triliun.
Menurut Zulkifli, pemanfaatan DD tahun ini memprioritas terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa BLT bagi masyarakat, Penanganan COVID-19 yaitu setiap desa wajib mengalokasikan 8 persen dari Dana Desa untuk penanganan pandemi, baru sisanya untuk pembangunan.
"Jadi prioritas utama itu lebih ke pemulihan ekonomi yaitu BLT dan penanganan COVID-19, sisanya baru regular untuk pembangunan. Kadang ada sebagian desa yang cukup untuk BLT dan penanganan COVID-19 saja, untuk pembangunannya sedikit sekali," katanya.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021