Banda Aceh (ANTARA Aceh) - DPRD Tangerang Selatan, Provinsi Banten, melakukan studi banding ke DPRK Banda Aceh, mencari masukan terkait penganggaran.
Dalam kunjungan ke DPRK Banda Aceh, Jumat, delegasi DPRD Tangerang Selatan dipimpin Syihabuddin Hasim, anggota Komisi II. Sedangkan DPRK Banda Aceh dipimpin Zulfikar, Sekretaris Komisi A.
Anggota Komisi II DPRD Tangerang Selatan Syihabuddin Hasim mengatakan, kunjungan studi banding ini untuk mengetahui bagaimana DPRK Banda Aceh mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Syihabuddin Hasim mengatakan, pihaknya mengetahui DPRK Banda Aceh berhasil membuat kebijakan yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Kebijakan seperti ini patut ditiru karena bisa meningkatkan ekonomi masyarakat.
"Di Banda Aceh ada dana bergulir yang bersumber dari APBD. Dana bergulir ini tentu menyentuh langsung kepada masyarakat. Karena itu, kami ingin mengetahui bagaimana proses penganggarannya," kata dia.
Selain penganggaran, sebut dia, delegasi DPRK Tangerang Selatan juga menanyakan bagaimana eksekutif dan legislatif Pemerintah Kota Banda Aceh meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Serta bagaimana mengalokasikannya untuk program-program strategis.
"Kalau dari sisi jumlah, PAD Tangerang Selatan lebih banyak, mencapai Rp1 triliun, Namun, penduduknya banyak, mencapai 1,4 juta. Sedangkan PAD Kota Banda Aceh hanya Rp167 miliar dengan penduduk 250 ribu," kata Syihabuddin Hasim.
Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRK Banda Aceh Zulfikar mengatakan PAD ibu kota Provinsi Aceh tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2004, PAD Banda Aceh hanya Rp5 miliar, kini menjadi Rp167 miliar.
"Walau meningkat setiap tahun, namun tidak ada data resmi yang menjadi indikator kenaikan PAD. Kami sudah minta eksekutif menyampaikan indikator kenaikan target PAD, namun ini tidak pernah ada. Padahal, potensi PAD lebih dari target," kata dia.
Selain PAD, kata dia, DPRK Banda Aceh selalu berupaya mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan prioritas, seperti untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Program-program menyentuh langsung masyarakat yang kami utamakan. Kami juga turun langsung ke masyarakat untuk mencari masukan apa yang mereka butuhkan," kata Zulfikar.
Dalam kunjungan ke DPRK Banda Aceh, Jumat, delegasi DPRD Tangerang Selatan dipimpin Syihabuddin Hasim, anggota Komisi II. Sedangkan DPRK Banda Aceh dipimpin Zulfikar, Sekretaris Komisi A.
Anggota Komisi II DPRD Tangerang Selatan Syihabuddin Hasim mengatakan, kunjungan studi banding ini untuk mengetahui bagaimana DPRK Banda Aceh mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Syihabuddin Hasim mengatakan, pihaknya mengetahui DPRK Banda Aceh berhasil membuat kebijakan yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Kebijakan seperti ini patut ditiru karena bisa meningkatkan ekonomi masyarakat.
"Di Banda Aceh ada dana bergulir yang bersumber dari APBD. Dana bergulir ini tentu menyentuh langsung kepada masyarakat. Karena itu, kami ingin mengetahui bagaimana proses penganggarannya," kata dia.
Selain penganggaran, sebut dia, delegasi DPRK Tangerang Selatan juga menanyakan bagaimana eksekutif dan legislatif Pemerintah Kota Banda Aceh meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Serta bagaimana mengalokasikannya untuk program-program strategis.
"Kalau dari sisi jumlah, PAD Tangerang Selatan lebih banyak, mencapai Rp1 triliun, Namun, penduduknya banyak, mencapai 1,4 juta. Sedangkan PAD Kota Banda Aceh hanya Rp167 miliar dengan penduduk 250 ribu," kata Syihabuddin Hasim.
Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRK Banda Aceh Zulfikar mengatakan PAD ibu kota Provinsi Aceh tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2004, PAD Banda Aceh hanya Rp5 miliar, kini menjadi Rp167 miliar.
"Walau meningkat setiap tahun, namun tidak ada data resmi yang menjadi indikator kenaikan PAD. Kami sudah minta eksekutif menyampaikan indikator kenaikan target PAD, namun ini tidak pernah ada. Padahal, potensi PAD lebih dari target," kata dia.
Selain PAD, kata dia, DPRK Banda Aceh selalu berupaya mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan prioritas, seperti untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Program-program menyentuh langsung masyarakat yang kami utamakan. Kami juga turun langsung ke masyarakat untuk mencari masukan apa yang mereka butuhkan," kata Zulfikar.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2015