Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya)  menerima plakat dan piagam penghargaan spesial dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia karena daerah itu secara berturut-turut telah enam kali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. 

"Piagam penghargaan ini amanah dari Kementerian Keuangan  RI khusus kami antarkan langsung ke Pemkab Abdya," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pembendaharaan (DJPb) Aceh, Syafriadi di Blangpidie,  Jumat.

Pernyataan iti disampaikannya di sela-sela menyerahkan plakat dan piagam Opini WTP atas laporan keuangan rntahun 2020 kepada  Bupati Abdya Akmal Ibrahim dan ketua DPRK Nurdianto di pendopo bupati Abdya.

Ia menjelaskan WTP yang diraih Pemkab Abdya enam kali secara berturut itu membuat Menkeu keuangan RI menyampaikan apresiasi karena amanah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat mampu dikelola oleh daerah sesuai dengan norma dan aturan dalam penyusunan anggaran. 

"Plakat dan piagam penghargaan yang kami berikan pada bapak Bupati Akmal Ibrahim dan ketua DPRK itu bentuk ungkapan apresiasi ibu Menteri karena Abdya dinilai telah mampu menjaga amanah Pemerintah Pusat,” katanya. 

Bupati Abdya, Akmal Ibrahim menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Keuangan RI melalui Kanwil DJPb Aceh yang telah memberikan plakat dan piagam penghargaan itu atas raihan opini WTP yang telah di berikan oleh BPK.

"Penghargaan ini merupakan suatu kehormatan bagi Pemkab Abdya yang telah meraih opini WTP sebanyak enam kali  secara berturut-turut,” katanya.

Ia mengatakan penghargaan opini WTP itu akan menjadi motivasi bagi Pemkab Abdya untuk terus meningkatkan kinerja khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku.

" Raihan WTP yang ke enam kali ini merupakan hasil kerja keras semua lini,  baik dari tingkat kabupaten hingga Gampong bahu membahu untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab," katanya. 

Akmal juga menceritakan, bahwa di awal periode dirinya menjadi Bupati Abdya kondisi keuangan daerah itu begitu memprihatinkan ditambah lagi dengan angka kemiskinan dan pengangguran yang tinggi dan laporan keuangan daerah yang amburadul.

"Saya sebagai kepala daerah, selalu mendorong dalam memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga sekarang kita mendapatkan penghargaan ini. Artinya  ini hasil dari sebuah upaya yang kita bangun dari periode pertama hingga kedua ini,” katanya.

Pewarta: Suprian

Editor : M Ifdhal


COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021