Blangpidie (ANTARA) - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menyelenggarakan sosialisasi teknis dan penguatan PPID Pelaksana pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) Abdya di Aula BKPSDM, setempat Selasa.
"Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan memperkuat komitmen pengelolaan informasi publik" kadis Kominsa Abdya, Ubairizal di Blangpidie.
Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas sebagai atasan dan ketua PPID dari masing-masing SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Abdya.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Abdya Ubairizal menyatakan bahwa Pemkab Abdya melalui Diskominsa akan melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) PPID Pelaksana tahun 2025.
Ubairizal menekankan bahwa tujuan kegiatan ini adalah mewujudkan keterbukaan informasi publik menuju kategori informatif.
PPID Pelaksana diharapkan dapat menyiapkan informasi sesuai ketentuan perundangan, mencakup informasi berkala, setiap saat, serta-merta, dan informasi yang dikecualikan yang akan dipublikasikan pada web PPID Pelaksana.
"Tahun 2025, Diskominsa akan mengadakan koordinasi bulanan dengan SKPK untuk penguatan PPID," jelasnya.
Pj Bupati Abdya, Sunawardi, menegaskan bahwa hubungan antara pemerintah dan masyarakat kini mengharapkan transparansi dan interaktivitas dua arah.
"Transparansi informasi pemerintah dikelola dan diawasi oleh PPID," ujarnya.
Sunawardi menambahkan bahwa untuk mewujudkan pemerintah yang terbuka, diperlukan perubahan karakter, mentalitas, dan pola pikir di kalangan birokrasi pemerintah dan badan publik, serta reformasi sistem dan pola kerja dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e-government.
"Keterbukaan informasi publik akan membuat masyarakat mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan publik kepada pemerintah, pembangunan akan berjalan lancar," tutupnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Pj Bupati Abdya Sunawardi dan Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA) Arman Fauzi, yang mendukung upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi publik di Abdya.
