Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Wilayah Aceh meminta Pemerintah Aceh untuk memperhatikan petani kelapa sawit, mengingat perkebunan sawit merupakan sektor ekonomi strategis bagi masyarakat daerah paling barat Indonesia itu.
“Pemerintah seharusnya melihat peluang mendorong gerakan ekonomi masyarakat di Aceh yang berbasis kelapa sawit bisa lebih baik,” kata Sekretaris Apkasindo Aceh Fadhli Ali di Banda Aceh, Rabu.
Ia menjelaskan Aceh memiliki perkebunan kelapa sawit dengan luas sekitar 400.000 hektare. Saat ini, dengan adanya lahan perkebunan tersebut, banyak tenaga kerja terserap sehingga berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan di daerah Tanah Rencong itu.
Namun, menurut Fadhli, masih banyak persoalan yang dihadapi petani sawit di Aceh, mulai dari masih kurang pengetahuan saat menanam hingga memanen, persoalan penyaluran air (drainase), serta kebutuhan pupuk yang setiap tahun mengalami kelangkaan dan mahal.
Sekitar tahun 2008, menurut dia, Pemerintah Aceh memiliki program pembangunan kelapa sawit sampai beberapa tahun kemudian. Dan kini kebun-kebun masyarakat yang dibangun saat itu harus dikembangkan dan diupayakan dengan baik.
“Tapi ada saluran-saluran drainase umum dan ada jalan akses ke perkebunan membutuhkan anggaran dari pemerintah. Saya kira dari anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Aceh Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan) terlalu banyak, kenapa tidak digunakan untuk drainase, termasuk jembatan,” kata Fadhli.
Oleh karena itu, kata dia, dengan adanya akses jalan yang baik, maka masyarakat akan lebih mudah untuk mengambil hasil panen. Kemudian, Pemerintah Aceh juga harus menjamin ketersediaan pupuk subsidi bagi petani setiap tahunnya.
“Sebagai asosiasi petani kelapa sawit, kami berharap perlu ada perhatian dari pemerintah. Termasuk persoalan harga sawit di Aceh, jika dibandingkan dengan provinsi lain lebih rendah di Aceh,” kata Fadhli.
Selain itu, lanjut dia, petani juga masih minim mendapatkan bimbingan dan pengarahan dalam bertani. Salah satunya, kata dia, masih banyak petani yang belum mengetahui tingkat kematangan buah sawit, lalu dipanen, sehingga kadar minyak pada sawit rendah.
“Karena itu, Apkasindo siap menjadi mitra pemerintah untuk hal-hal seperti demikian. Jadi nanti akan dilakukan sosialisasi, misalnya sistem klaster, yang jelas bahwa kita juga ingin partisipasi secara aktif agar SDM petani meningkat,” katanya.
Perkebunan sawit menyediakan banyak lapangan kerja di Aceh, jika perhatikan dengan baik maka pengangguran akan berkurang, katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
“Pemerintah seharusnya melihat peluang mendorong gerakan ekonomi masyarakat di Aceh yang berbasis kelapa sawit bisa lebih baik,” kata Sekretaris Apkasindo Aceh Fadhli Ali di Banda Aceh, Rabu.
Ia menjelaskan Aceh memiliki perkebunan kelapa sawit dengan luas sekitar 400.000 hektare. Saat ini, dengan adanya lahan perkebunan tersebut, banyak tenaga kerja terserap sehingga berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan di daerah Tanah Rencong itu.
Namun, menurut Fadhli, masih banyak persoalan yang dihadapi petani sawit di Aceh, mulai dari masih kurang pengetahuan saat menanam hingga memanen, persoalan penyaluran air (drainase), serta kebutuhan pupuk yang setiap tahun mengalami kelangkaan dan mahal.
Sekitar tahun 2008, menurut dia, Pemerintah Aceh memiliki program pembangunan kelapa sawit sampai beberapa tahun kemudian. Dan kini kebun-kebun masyarakat yang dibangun saat itu harus dikembangkan dan diupayakan dengan baik.
“Tapi ada saluran-saluran drainase umum dan ada jalan akses ke perkebunan membutuhkan anggaran dari pemerintah. Saya kira dari anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Aceh Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan) terlalu banyak, kenapa tidak digunakan untuk drainase, termasuk jembatan,” kata Fadhli.
Oleh karena itu, kata dia, dengan adanya akses jalan yang baik, maka masyarakat akan lebih mudah untuk mengambil hasil panen. Kemudian, Pemerintah Aceh juga harus menjamin ketersediaan pupuk subsidi bagi petani setiap tahunnya.
“Sebagai asosiasi petani kelapa sawit, kami berharap perlu ada perhatian dari pemerintah. Termasuk persoalan harga sawit di Aceh, jika dibandingkan dengan provinsi lain lebih rendah di Aceh,” kata Fadhli.
Selain itu, lanjut dia, petani juga masih minim mendapatkan bimbingan dan pengarahan dalam bertani. Salah satunya, kata dia, masih banyak petani yang belum mengetahui tingkat kematangan buah sawit, lalu dipanen, sehingga kadar minyak pada sawit rendah.
“Karena itu, Apkasindo siap menjadi mitra pemerintah untuk hal-hal seperti demikian. Jadi nanti akan dilakukan sosialisasi, misalnya sistem klaster, yang jelas bahwa kita juga ingin partisipasi secara aktif agar SDM petani meningkat,” katanya.
Perkebunan sawit menyediakan banyak lapangan kerja di Aceh, jika perhatikan dengan baik maka pengangguran akan berkurang, katanya.
Editor : M Ifdhal
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021