Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman mengajak semua pihak memerangi rentenir seperti yang telah ia lakukan, karena dinilai sangat membebankan warga, terutama pelaku usaha kecil.
"Saya mengajak semua pihak tidak lagi berurusan dengan rentenir, karena bisa menyebabkan kemiskinan," kata Aminullah Usman, di Banda Aceh, Jumat.
Aminullah mengatakan, Pemerintah Banda Aceh telah melakukan upaya pemberantasan rentenir dengan mendirikan lembaga keuangan syariah PT Mahirah Muamalah sejak 2018 dan telah mendapatkan hasil yang positif.
Di mana, kata Aminullah, tahun pertama pengoperasian lembaga keuangan syariah tersebut pada 2018 tercatat sekitar 80 persen pelaku usaha di Banda Aceh menerima pembiayaan dari rentenir.
"Kemudian 2019 tinggal 14 persen, dan berdasarkan survei terakhir kita pada 2020 hanya tersisa 2 persen lagi (pelaku usaha berurusan dengan rentenir)," ujarnya.
Aminullah menyebutkan, lembaga keuangan syariah milik pemerintah daerah untuk permodalan usaha masyarakat itu terus mengalami perkembangan pesat, dari modal awal Rp2,5 miliar menjadi Rp4,5 miliar, dan hingga tahun ini sudah mencapai Rp10 miliar.
"Kalau untuk asetnya saat ini sudah mencapai Rp50 miliar dan jumlah pembiayaan Rp28 miliar, dengan nasabah sekitar 4.000 yang kita biayai," kata mantan Direktur Bank Aceh itu.
Dirinya berharap ke depan program seperti itu dapat diadopsi oleh pemerintah kabupaten/kota lainnya di Aceh, dengan memanfaatkan lembaga keuangan sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
"Saya berharap dukungan dari semua pihak, mari mendukung agar rentenir benar-benar bisa dikurangi, tidak menyebabkan kemiskinan gara-gara rentenir. Kita yakin ini bisa menghalau rentenir," demikian Aminullah.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
"Saya mengajak semua pihak tidak lagi berurusan dengan rentenir, karena bisa menyebabkan kemiskinan," kata Aminullah Usman, di Banda Aceh, Jumat.
Aminullah mengatakan, Pemerintah Banda Aceh telah melakukan upaya pemberantasan rentenir dengan mendirikan lembaga keuangan syariah PT Mahirah Muamalah sejak 2018 dan telah mendapatkan hasil yang positif.
Di mana, kata Aminullah, tahun pertama pengoperasian lembaga keuangan syariah tersebut pada 2018 tercatat sekitar 80 persen pelaku usaha di Banda Aceh menerima pembiayaan dari rentenir.
"Kemudian 2019 tinggal 14 persen, dan berdasarkan survei terakhir kita pada 2020 hanya tersisa 2 persen lagi (pelaku usaha berurusan dengan rentenir)," ujarnya.
Aminullah menyebutkan, lembaga keuangan syariah milik pemerintah daerah untuk permodalan usaha masyarakat itu terus mengalami perkembangan pesat, dari modal awal Rp2,5 miliar menjadi Rp4,5 miliar, dan hingga tahun ini sudah mencapai Rp10 miliar.
"Kalau untuk asetnya saat ini sudah mencapai Rp50 miliar dan jumlah pembiayaan Rp28 miliar, dengan nasabah sekitar 4.000 yang kita biayai," kata mantan Direktur Bank Aceh itu.
Dirinya berharap ke depan program seperti itu dapat diadopsi oleh pemerintah kabupaten/kota lainnya di Aceh, dengan memanfaatkan lembaga keuangan sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
"Saya berharap dukungan dari semua pihak, mari mendukung agar rentenir benar-benar bisa dikurangi, tidak menyebabkan kemiskinan gara-gara rentenir. Kita yakin ini bisa menghalau rentenir," demikian Aminullah.
Editor : M Ifdhal
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021