Prabowo Subianto dan Puan Maharani kemungkinan besar akan berkoalisi dan maju sebagai pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, kata Direktur Eksekutif Affairs (IndoStrategic) A Khoirul Umam.
Menurut Umam, lewat pesan tertulisnya di Jakarta, Senin, Pilpres 2024 akan jadi "kesempatan terakhir" bagi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memenuhi janjinya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Batu Tulis.
"Sebagai politisi senior, Megawati tentu sadar bahwa martabat seorang politisi salah satunya terletak pada aspek kepercayaan (trust)," sebut Umam.
Perjanjian Batu Tulis merupakan kesepakatan bersama antara Ketua Umum PDIP Megawati dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang diteken oleh dua pihak di Jakarta pada 16 Mei 2009.
Dalam poin terakhir perjanjian itu, keduanya sepakat Megawati akan mendukung pencalonan Prabowo sebagai presiden pada Pilpres 2014. Namun, janji itu urung dipenuhi oleh PDIP, karena pada Pilpres 2014, Partai mencalonkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Oleh karena itu, Umam meyakini jika Megawati tidak memenuhi janjinya kepada Prabowo pada Pilpres 2024, maka kemungkinan Ketum Gerindra akan kehilangan momentum pada pemilu-pemilu berikutnya.
Pasalnya, Prabowo telah tiga kali mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2009, Pilpres 2014, dan Pilpres 2019.
Sejauh ini, PDIP dan Gerindra belum memberi pernyataan resmi mengenai kemungkinan berkoalisi mencalonkan Prabowo dan Puan pada Pilpres 2024.
Walaupun demikian, Umam meyakini koalisi antara keduanya kemungkinan besar akan terwujud.
Prabowo, pada berbagai hasil survei, konsisten memperoleh tingkat elektabilitas tertinggi, unggul di atas tokoh-tokoh dan ketua umum partai lainnya seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Airlangga Hartarto, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Sementara itu, Puan Maharani, pada beberapa hasil survei masih menempati urutan bawah.
Terkait itu, Umam menyampaikan PDIP harus mendorong Puan bertarung di kompetisi papan atas pada level kepemimpinan nasional.
"Jika Puan tidak dipaksa berani bertarung, maka ia hanya akan menjadi macan di atas kertas," sebut Umam.
Ia menjelaskan tokoh-tokoh yang memperoleh tingkat elektabilitas tinggi saat ini adalah mereka yang punya pengalaman bertarung di pilpres dan pilkada, utamanya di daerah-daerah strategis seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
"Nama-nama besar dengan elektabilitas memadai seperti Prabowo, Anies, Ganjar, AHY, Sandiaga Uno, hingga Ridwan Kamil telah mengonfirmasi itu semua. Jadi, keberanian untuk bertarung di level nasional merupakan investasi elektabilitas yang mau tidak mau harus dijalankan oleh politisi yang hendak menjadi pemimpin nasional,” ujar Umam.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022
Menurut Umam, lewat pesan tertulisnya di Jakarta, Senin, Pilpres 2024 akan jadi "kesempatan terakhir" bagi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memenuhi janjinya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Batu Tulis.
"Sebagai politisi senior, Megawati tentu sadar bahwa martabat seorang politisi salah satunya terletak pada aspek kepercayaan (trust)," sebut Umam.
Perjanjian Batu Tulis merupakan kesepakatan bersama antara Ketua Umum PDIP Megawati dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang diteken oleh dua pihak di Jakarta pada 16 Mei 2009.
Dalam poin terakhir perjanjian itu, keduanya sepakat Megawati akan mendukung pencalonan Prabowo sebagai presiden pada Pilpres 2014. Namun, janji itu urung dipenuhi oleh PDIP, karena pada Pilpres 2014, Partai mencalonkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Oleh karena itu, Umam meyakini jika Megawati tidak memenuhi janjinya kepada Prabowo pada Pilpres 2024, maka kemungkinan Ketum Gerindra akan kehilangan momentum pada pemilu-pemilu berikutnya.
Pasalnya, Prabowo telah tiga kali mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2009, Pilpres 2014, dan Pilpres 2019.
Sejauh ini, PDIP dan Gerindra belum memberi pernyataan resmi mengenai kemungkinan berkoalisi mencalonkan Prabowo dan Puan pada Pilpres 2024.
Walaupun demikian, Umam meyakini koalisi antara keduanya kemungkinan besar akan terwujud.
Prabowo, pada berbagai hasil survei, konsisten memperoleh tingkat elektabilitas tertinggi, unggul di atas tokoh-tokoh dan ketua umum partai lainnya seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Airlangga Hartarto, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Sementara itu, Puan Maharani, pada beberapa hasil survei masih menempati urutan bawah.
Terkait itu, Umam menyampaikan PDIP harus mendorong Puan bertarung di kompetisi papan atas pada level kepemimpinan nasional.
"Jika Puan tidak dipaksa berani bertarung, maka ia hanya akan menjadi macan di atas kertas," sebut Umam.
Ia menjelaskan tokoh-tokoh yang memperoleh tingkat elektabilitas tinggi saat ini adalah mereka yang punya pengalaman bertarung di pilpres dan pilkada, utamanya di daerah-daerah strategis seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
"Nama-nama besar dengan elektabilitas memadai seperti Prabowo, Anies, Ganjar, AHY, Sandiaga Uno, hingga Ridwan Kamil telah mengonfirmasi itu semua. Jadi, keberanian untuk bertarung di level nasional merupakan investasi elektabilitas yang mau tidak mau harus dijalankan oleh politisi yang hendak menjadi pemimpin nasional,” ujar Umam.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022