Pengamat: Kepercayaan Rakyat Menurun Pada Partai Aceh

Langsa (ANTARA Aceh) - Pengamat politik Aryos Nivada, MA menyatakan saat ini rakyat Aceh sudah menurun kepercayaannya kepada Partai Aceh yang merupakan partai lokal terbesar di daerah itu.

"Jelang pemilihan kepala daerah tahun 2017, rakyat sudah tidak lagi percaya kepada Partai Aceh," kata Aryos di Langsa, Senin.

Indikatornya, kata dia, diantaranya partai besutan eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu, selama ini kinerjanya, baik dieksekutif maupun legislatif tidak tampak dirasakan masyarakat.

Kemudian, lanjutnya, tertundanya atau tidak direalisasikan janji politik pada masa kampanye lalu juga mempengaruhi tingkat kepercayaan publik.

Partai Aceh juga pecah secara internal dan tidak lagi solid seperti Pemilu 2009 dan Pilkada 2012, katanya.

Karenanya, sambung Aryos, petinggi Partai Aceh sudah menyadarinya dan melalui Ketua Umumnya H Muzakir Manaf menyampaikan statement bahwa pada Pilkada 2017 akan berkoalisi dengan Partai Nasional (Parnas).

Mualem sapaan akrab Muzakir Manaf memang telah menyampaikan rencana partainya untuk berkoalisi dengan partai berbasis nasional dalam perhelatan Pilkada tahun 2017. Akan tetapi, pria yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh itu, belum menyebutkan partai mana yang akan menjadi mitra koalisinya.

Dalam kaca mata Aryos, partai yang berpeluang berkoalisi dengan Partai Aceh diantaraya Partai Gerindra, Partai Demokrat, Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera.

Akan tetapi, menurut Aryos, hal itu bisa berubah ketika hadirnya intervensi dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) masing-masing partai tersebut.

"Bisa berubah jika ada intervensi DPP dan konsensus yang merubah arah politik nasional. Semakin besar konsensus, maka semakin besar pula perubahan sikap dukungan dari Parnas," ulas Aryos.

Dilain sisi, Aryos menilai bahwa Parnas memiliki probema terkait karakter psikologi untuk mengambil posisi mengusung kandidatnya sendiri, sehingga relatif kecendrungannya adalah mengikuti arus dan kemungkinan berkoalisi dengan Partai Aceh.

Padahal, ujar dia, kondisi demikian menyulitkan Parnas untuk bangkit bersaing dengan partai lokal dalam perebutan kursi eksekutif di tataran Aceh satu.

"Sejatinya, ini momentum untuk Parnas bangkit mengimbangi parlok pada level eksekutif," kata dia.

Jika koalisi Partai Aceh dan Parnas terjadi, maka titik kontrol pengambilan keputusan eksekutif tetap bertumpu pada Partai Aceh.

"Dalam kondisi demikian, Parnas tidak akan mampu bangkit dan eksis menghadapi parlok," urai Aryos.

Dia juga mengatakan, bila koalisi itu terjadi, masyarakat juga tidak akan sejahtera. Belajar dari pengalaman pemerintahan Zaini-Muzakir, bahwa pelayanan publik stagnan, pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan juga tidak signifikan.

Pun demikian, Aryos berharap koalisi yang dibangun nantinya oleh Partai Aceh dan Parnas bisa merubah paradigma pembangunan dimasa mendatang.

Selanjutnya, pemerintahan baru nanti (jika koalisi PA-Parnas menang) bisa membangun kemitraan dan akses lobi yang baik antara pusat dan daerah.

Dimama, Parnas memiliki koneksi secara nasional dan memiliki perwakilannya di Senayan (DPR RI) yang mempermudah dan menyelaraskan pembangunan Aceh di masa mendatang, kata Aryos.