Akademisi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Syiah Kuala Irham Fahmi menyarankan Pemerintah Aceh menggali potensi pendapatan daerah menggantikan dana otonomi khusus yang berakhir pada 2027.
"Pemerintah Aceh perlu menggali potensi pendapatan daerah menggantikan dana otonomi khusus jika nanti berakhir lima tahun lagi," kata Irham Fahmi di Banda Aceh, Senin.
Irham Fahmi mengatakan hingga saat ini belum ada kepastian apakah dana otonomi khusus untuk Aceh diperpanjang atau tidak. Selama ini, dana otonomi khusus merupakan sumber pendapatan bagi Aceh.
Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, Aceh menerima dana otonomi khusus Rp48,08 triliun. Dana otonomi khusus bersumber dari dana alokasi umum nasional sebesar dua persen. Persentase ini turun menjadi satu persen mulai 2023 hingga 2027.
Menurut Irham Fahmi, jika dana otonomi khusus tidak diperpanjang dan tidak ada pengganti pendapatan lainnya, maka Pemerintah Aceh akan kesulitan membiayai pembangunan.
"Karena itu, kami menyarankan kepada Pemerintah Aceh menggali potensi pendapatan daerah ketika tidak ada lagi dana otonomi khusus. Ini penting untuk menopang keuangan Pemerintah Aceh," kata Irham Fahmi.
Irham Fahmi mengatakan potensi pendapatan daerah tersebut dilakukan dengan terukur, sehingga benar-benar menghasilkan pendapatan optimal. Seperti membangun kawasan industri yang mampu membuka lapangan pekerjaan.
"Di Aceh sudah ada kawasan industri di Aceh Besar, namun tidak berjalan sesuai rencana. Dan ini tentu tidak menghasilkan bagi Aceh. Padahal, sudah berapa banyak investasi yang dikucurkan ke kawasan industri tersebut," kata Irham Fahmi.
Begitu juga penempatan modal di bank milik daerah yang tujuannya mendapatkan dividen, sehingga menambah pendapatan daerah. Namun, penerimaan dividen tidak sebanding dengan modal yang ditempatkan tersebut.
Termasuk penempatan modal di perusahaan daerah, kata Irham Fahmi, hasilnya juga tidak belum sebanding dengan dana yang dikucurkan. Hal itu terjadi karena apa yang dilakukan tidak terencana dengan baik.
"Jadi, untuk menggali potensi pendapatan ini perlu perencanaan yang baik, sehingga modalnya yang ditempatkan sebanding dengan pendapatan dihasilkan. Jika ini tidak dilakukan, Aceh terus tertinggal dengan provinsi lainnya di Indonesia," kata Irham Fahmi.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022
"Pemerintah Aceh perlu menggali potensi pendapatan daerah menggantikan dana otonomi khusus jika nanti berakhir lima tahun lagi," kata Irham Fahmi di Banda Aceh, Senin.
Irham Fahmi mengatakan hingga saat ini belum ada kepastian apakah dana otonomi khusus untuk Aceh diperpanjang atau tidak. Selama ini, dana otonomi khusus merupakan sumber pendapatan bagi Aceh.
Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, Aceh menerima dana otonomi khusus Rp48,08 triliun. Dana otonomi khusus bersumber dari dana alokasi umum nasional sebesar dua persen. Persentase ini turun menjadi satu persen mulai 2023 hingga 2027.
Menurut Irham Fahmi, jika dana otonomi khusus tidak diperpanjang dan tidak ada pengganti pendapatan lainnya, maka Pemerintah Aceh akan kesulitan membiayai pembangunan.
"Karena itu, kami menyarankan kepada Pemerintah Aceh menggali potensi pendapatan daerah ketika tidak ada lagi dana otonomi khusus. Ini penting untuk menopang keuangan Pemerintah Aceh," kata Irham Fahmi.
Irham Fahmi mengatakan potensi pendapatan daerah tersebut dilakukan dengan terukur, sehingga benar-benar menghasilkan pendapatan optimal. Seperti membangun kawasan industri yang mampu membuka lapangan pekerjaan.
"Di Aceh sudah ada kawasan industri di Aceh Besar, namun tidak berjalan sesuai rencana. Dan ini tentu tidak menghasilkan bagi Aceh. Padahal, sudah berapa banyak investasi yang dikucurkan ke kawasan industri tersebut," kata Irham Fahmi.
Begitu juga penempatan modal di bank milik daerah yang tujuannya mendapatkan dividen, sehingga menambah pendapatan daerah. Namun, penerimaan dividen tidak sebanding dengan modal yang ditempatkan tersebut.
Termasuk penempatan modal di perusahaan daerah, kata Irham Fahmi, hasilnya juga tidak belum sebanding dengan dana yang dikucurkan. Hal itu terjadi karena apa yang dilakukan tidak terencana dengan baik.
"Jadi, untuk menggali potensi pendapatan ini perlu perencanaan yang baik, sehingga modalnya yang ditempatkan sebanding dengan pendapatan dihasilkan. Jika ini tidak dilakukan, Aceh terus tertinggal dengan provinsi lainnya di Indonesia," kata Irham Fahmi.
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022