Meulaboh (ANTARA Aceh) - DPRK Aceh Barat, Provinsi Aceh, mengusulkan 10 nama calon Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) agar segera mendapat surat keputusan (SK) penetapan dari Bawalu.
Ketua DPRK Aceh Barat Ramli, SE di Meulaboh, Selasa mengatakan dari 10 nama calon, hanya lima orang yang berhak menjadi anggota tetap Panwaslih Pilkada 2017.
"Kita hari ini masih mengusulkan 10 nama berdasarkan hasil penetapan seleksi yang dilakukan Komisi-A DPRK. Dari 10 orang ini hanya lima orang yang berkesempatan menjadi anggota Panwaslih Aceh Barat setelah diterbitkan SK oleh Bawaslu, sementara lima orang lainnya sebagai cadangan," sebutnya.
Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat paripurna penepatan hasil seleksi Panwaslih oleh Komisi-A DPRK yang dihadiri Bupati Aceh Barat H T Alaidinsyah, Kapolres AKBP Teguh P Nugroho, Dandim 0105 Letkol Inf Herry Riana Sukma, perwakilan Kajari, unsur muspida dan muspika serta seluruh anggota dewan.
Ramli mengatakan, nama yang diusulkan tersebut harus segera diterima oleh Bawaslu karena daerah tersebut sudah berada di titik ambang batas penyampaian laporan hasil penetapan seleksi anggota pengawas pemilihan dari setiap daerah di Indonesia yang melaksanakan Pilkada serentak 2017.
Panitia Komisi-A DPRK Aceh Barat didesak untuk segera menyelesaikan perolehan SK penetapan dari Bawaslu di Jakarta, karena apabila terlambat disampaikan maka daerah itu akan mendapat konsekwensi dari Bawaslu.
"Makanya dalam pidato tadi sudah saya desak kepada panitia untuk segera berangkat dan kami juga sudah kirimkan surat kepada Bawaslu pusat agar sedia menerima Komisi-A, karena kita termasuk daerah yang sudah terlambat bersama tiga kabupaten lain," sebutnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyampaikan, bahwa dari 10 nama yang diusulkan tersebut tidak ada pihak yang komplin, apalagi yang ditetapkan itu merupakan hasil seleksi dari Komisi-A DPRK yang dilakukan secara selektif bersama tim pansel.
Dirinya juga memastikan, bahwa 10 nama yang diusulkan tersebut adalah independen, tidak satupun berasal dari titipan partai politik maupun bergabung dalam organisasi tertentu yang dapat membuat cidera demokrasi pesta politik 2017.
Ramli menyebutkan, semua kebutuhan dari keberangkatan anggota dewan ke Jakarta telah diberikan, mulai dari surat perjalanan dinas sampai kepada jadwal keberangkatan agar tidak terjadi keterlambatan penerimaan SK dari Bawaslu.
"Dari hasil seleksi Komisi-A, saya lihat semuanya independen, tidak ada dari partai politik, apalagi yang memverifikasi mereka adalah panitia penyeleksi (pansel) yang benar-benar independen," katanya menambahkan.
Ketua DPRK Aceh Barat Ramli, SE di Meulaboh, Selasa mengatakan dari 10 nama calon, hanya lima orang yang berhak menjadi anggota tetap Panwaslih Pilkada 2017.
"Kita hari ini masih mengusulkan 10 nama berdasarkan hasil penetapan seleksi yang dilakukan Komisi-A DPRK. Dari 10 orang ini hanya lima orang yang berkesempatan menjadi anggota Panwaslih Aceh Barat setelah diterbitkan SK oleh Bawaslu, sementara lima orang lainnya sebagai cadangan," sebutnya.
Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat paripurna penepatan hasil seleksi Panwaslih oleh Komisi-A DPRK yang dihadiri Bupati Aceh Barat H T Alaidinsyah, Kapolres AKBP Teguh P Nugroho, Dandim 0105 Letkol Inf Herry Riana Sukma, perwakilan Kajari, unsur muspida dan muspika serta seluruh anggota dewan.
Ramli mengatakan, nama yang diusulkan tersebut harus segera diterima oleh Bawaslu karena daerah tersebut sudah berada di titik ambang batas penyampaian laporan hasil penetapan seleksi anggota pengawas pemilihan dari setiap daerah di Indonesia yang melaksanakan Pilkada serentak 2017.
Panitia Komisi-A DPRK Aceh Barat didesak untuk segera menyelesaikan perolehan SK penetapan dari Bawaslu di Jakarta, karena apabila terlambat disampaikan maka daerah itu akan mendapat konsekwensi dari Bawaslu.
"Makanya dalam pidato tadi sudah saya desak kepada panitia untuk segera berangkat dan kami juga sudah kirimkan surat kepada Bawaslu pusat agar sedia menerima Komisi-A, karena kita termasuk daerah yang sudah terlambat bersama tiga kabupaten lain," sebutnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyampaikan, bahwa dari 10 nama yang diusulkan tersebut tidak ada pihak yang komplin, apalagi yang ditetapkan itu merupakan hasil seleksi dari Komisi-A DPRK yang dilakukan secara selektif bersama tim pansel.
Dirinya juga memastikan, bahwa 10 nama yang diusulkan tersebut adalah independen, tidak satupun berasal dari titipan partai politik maupun bergabung dalam organisasi tertentu yang dapat membuat cidera demokrasi pesta politik 2017.
Ramli menyebutkan, semua kebutuhan dari keberangkatan anggota dewan ke Jakarta telah diberikan, mulai dari surat perjalanan dinas sampai kepada jadwal keberangkatan agar tidak terjadi keterlambatan penerimaan SK dari Bawaslu.
"Dari hasil seleksi Komisi-A, saya lihat semuanya independen, tidak ada dari partai politik, apalagi yang memverifikasi mereka adalah panitia penyeleksi (pansel) yang benar-benar independen," katanya menambahkan.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2016