Bupati: Kesalahan Data BPS Rusak Keuangan Negara

Blangpidie (ANTARA Aceh) - Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Jupfri Hasanuddin mengharapkan Badan Pusat Statistik dalam melaksakan Sensus Ekonomi 2016 harus benar-benar menggali data yang berkualitas serta akurat, sehingga dapat terhindari dari rusaknya keuangan negara.  

     

"Bila hasil pendataan di lapangan tidak akurat dan tidak berkualitas. BPS sangat bahaya, karena dapat membobolkan uang negara," katanya usai memberikan data Sensus Ekonomi di Blangpidie, Selasa (10/5).

     

Jupri menambahkan, terkait persoalan kesalahan data sebelumnya pernah terjadi di kabupatennya pada periode sebelum dirinya, dimana tiga lembaga mengeluarkan data jumlah luas lahan sawah dengan versi yang berbeda-beda, sehingga pemerintah mengalami kerugian besar saat penyaluran bantuan.

     

"Dalam data BPS jumlah luas lahan sawah di Abdya mencapai 11 ribu hektare, sedangkan data pemerintah daerah waktu itu lebih gila lagi mencapai 23 ribu hektare. Sementara data rill di lapangan seluas 9 ribu hektare," katanya.

     

Kata dia, terjadinya pembobolan uang negara ketika pemerintah pusat menyalurkan bantuan pertanian, baik benih padi gratis, maupun bantuan subsidi pertanian lainnya.  

     

"Saat proses penyaluran bantuan benih padi, tentu pemerintah daerah berpedoman pada data 23 ribu hektare, sedangkan data riil, luas lahan sawah cuma 9 ribu hektare. Jadi, sisa benih untuk 14 ribu hektare lahan lagi inilah yang merusak keuangan negara," ujar dia.

     

Untuk mengantisipasi rusaknya keuangan negara, lanjutnya, pemerintah berharap BPS tidak hanya memikirkan rutinitas program sensus ekonomi semata, akan tetapi petugas harus memikirkan bagaimana cara supaya pendataan yang didapatkan dari masyarakat benar-benar akurat dan berkualitas.

     

"Persoalan data akurat sangat penting dan sangat diperlukan oleh pemerintah saat menyalurkan bantuan tepat sasaran. Jadi, petugas pencacahan yang telah direkrut tersebut harus mendapatkan data ekonomi yang berkualitas," katanya.

   

Untuk mendapatkan data akurat, petugas sensus ekonomi di lapangan tentu harus melaksanakan pekerjaan yang sebaik-baiknya dengan cara terlebih dahulu memberikan pemahaman, supaya data yang berkualitas diperoleh dari masyarakat.

    

"Jadi, kalau menurut saya bukan persoalan wawancara ataupun catatan yang diutamakan petugas saat melaksankan sensus ekonomi. Akan tetapi bagaimana jawaban yang benar itu didapatkan dari masyarakat ataupun pengusaha," demikian Jupri Hassannuddin.