Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh meminta setiap unit pengolahan ikan (UPI) di Aceh untuk dapat mengurus dan mengantongi SKP (sertifikat kelayakan pengolahan), sehingga usahanya benar-benar terjamin.
"Produk perikanan merupakan salah satu jenis pangan yang perlu mendapat perhatian terkait dengan keamanan pangan, maka perlu memiliki SKP itu," kata Sub Koordinator Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) DKP Aceh Fitriani, di Banda Aceh, Senin.
Fitriani menjelaskan, berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan ditetapkan agar produk pangan hasil perikanan yang dipasarkan untuk dikonsumsi manusia harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sehingga dapat menjamin kesehatan manusia.
"Secara khusus Menteri Kelautan dan Perikanan mengatur wajib memiliki dan menerapkan sistem manajemen keamanan pangan yang mencakup Good Manufacturing Practices (GMP), Standard Sanitation Operating Procedure (SSOP) dan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)," ujarnya.
Fitriani menjelaskan, sertifikat kelayakan pengolahan ikan menjadi jaminan bahwa unit pengolahan Ikan baik yang di laut maupun darat telah menerapkan prinsip prinsip penanganan dan pengolahan yang tepat dan benar.
Fitriani menyebutkan, sejauh ini sudah ada sekitar 20 unit pengolahan ikan (UPI) di Aceh yang telah mengantongi SKP (sertifikat kelayakan pengolahan), dengan jumlah masing-masing produk ikannya berbeda-beda.
"Setiap UPI itu ada banyak produknya, dan telah memiliki sertifikat kelayakan, semoga kedepannya semakin banyak yang mengurusnya," kata Fitriani.
Sementara itu, Tim Pembina Mutu Ida Hafni mengingatkan, produk perikanan dapat menjadi media perantara bagi bakteri patogen dan parasit yang dapat menginfeksi dan menyebabkan penyakit pada manusia.
Karena itu, keamanan pangan harus menjadi perhatian mendasar bagi kesehatan publik dan mendukung kepentingan perdagangan/ekspor.
"Dengan demikian produk perikanan perlu ditangani dengan benar dari hulu ke hilir melalui penerapan good practice di setiap lini untuk menjamin mutu dan keamanannya," demikian Ida.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022
"Produk perikanan merupakan salah satu jenis pangan yang perlu mendapat perhatian terkait dengan keamanan pangan, maka perlu memiliki SKP itu," kata Sub Koordinator Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) DKP Aceh Fitriani, di Banda Aceh, Senin.
Fitriani menjelaskan, berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan ditetapkan agar produk pangan hasil perikanan yang dipasarkan untuk dikonsumsi manusia harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sehingga dapat menjamin kesehatan manusia.
"Secara khusus Menteri Kelautan dan Perikanan mengatur wajib memiliki dan menerapkan sistem manajemen keamanan pangan yang mencakup Good Manufacturing Practices (GMP), Standard Sanitation Operating Procedure (SSOP) dan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)," ujarnya.
Fitriani menjelaskan, sertifikat kelayakan pengolahan ikan menjadi jaminan bahwa unit pengolahan Ikan baik yang di laut maupun darat telah menerapkan prinsip prinsip penanganan dan pengolahan yang tepat dan benar.
Fitriani menyebutkan, sejauh ini sudah ada sekitar 20 unit pengolahan ikan (UPI) di Aceh yang telah mengantongi SKP (sertifikat kelayakan pengolahan), dengan jumlah masing-masing produk ikannya berbeda-beda.
"Setiap UPI itu ada banyak produknya, dan telah memiliki sertifikat kelayakan, semoga kedepannya semakin banyak yang mengurusnya," kata Fitriani.
Sementara itu, Tim Pembina Mutu Ida Hafni mengingatkan, produk perikanan dapat menjadi media perantara bagi bakteri patogen dan parasit yang dapat menginfeksi dan menyebabkan penyakit pada manusia.
Karena itu, keamanan pangan harus menjadi perhatian mendasar bagi kesehatan publik dan mendukung kepentingan perdagangan/ekspor.
"Dengan demikian produk perikanan perlu ditangani dengan benar dari hulu ke hilir melalui penerapan good practice di setiap lini untuk menjamin mutu dan keamanannya," demikian Ida.
Editor : M Ifdhal
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022