Pemkab Aceh Barat biaya pembelian raskin

Meulaboh (Antara Aceh) - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, mengalokasikan dana senilai Rp2,126 miliar untuk  pembelian beras miskin (raskin) guna membantu meringankan beban masyarakat tidak mampu.

Bupati Aceh Barat H T Alaidinsyah di Meulaboh, Jumat, mengatakan, dengan lahirnya satu kebijakan tersebut maka masyarakat miskin di daerah itu sudah dapat menikmati raskin secara gratis, terhitung sejak Oktober 2016.

"Beras raskin yang selama ini untuk memperolehnya harus ditebus atau dibiayai oleh masyarakat, sekarang sudah dibiayai pembeliannya dengan uang daerah," katanya.

Penerima manfaat raskin gratis tersebut sebanyak 15.407 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang merupakan jumlah hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang didata oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Alaidinsyah menambahkan, untuk pertama kalinya Pemkab Aceh Barat mengeluarkan kebijakan baru terhadap membiayai pembelian beras bagi masyarakat miskin dengan tujuan meringankan kebutuhan pokok masyarakat.

Adanya program dan kegiatan tersebut telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2016 yang merupakan tindak lanjut dari berbagai aspirasi dan masukan masyarakat yang harus dilaksanakan.

"Artinya, kalau selama ini masyarakat masih menebus uang raskin dengan uang pribadi, mulai bulan depan itu tidak lagi, raskin dapat diperoleh gratis. Bila ada pihak yang memungut biaya dengan dalih apapun, itu laporkan pada kami," tegasnya.

Dari kuota penerima raskin tersebut diprediksi terjadi penambahan sebesar 15 persen dari jumlah data penerima sebelumnya. Hal itu juga berdasarkan hasil pendataan BPS Aceh Barat terhadap adanya klaim pertambahan masyarakat miskin.

Alaidinsyah menyebutkan, semua itu kebijakan tersebut telah tertuang dalam penyusunan Rancangan Qanun (Perda) APBK-P 2016, berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBK dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2016.

Untuk komposisi rancangan perubahan APBK Aceh Barat TA 2016 untuk pendapatan sebesar Rp1,342 triliun, jumlah tersebut mengalami peningkatan 3,55 persen dari yang diusulkan sebelumnya senilai Rp1,296 triliun.

"Kami optimis roda pemerintahan di daerah kita dapat berjalan efektif dalam kondisi stabil. Hal ini terlihat dengan adanya peningkatan anggaran dari tahun ke tahun yang ditetapkan dalam APBK," katanya.