Pengamat ekonomi dari Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Dr Rustam Effendi menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) untuk mengatasi tingginya laju inflasi di daerah.
“Kalau di daerah, salah satu motor penggerak laju penekanan inflasi ini ya APBK (APBD), bagaimana bagaimana teman-teman di Pemkab Aceh Barat dapat menggunakan APBK dalam konteks meningkatkan ekonomi dengan menurunkan angka inflasi,” kata Dr Rustam Effendi yang dimintai tanggapannya melalui saluran telepon, Ahad.
Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Barat mencatat pada bulan Januari 2023 terjadi inflasi Year on Year (YoY) sebesar 6,36 persen di Kota Meulaboh dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 119,59 persen.
Baca juga: BPS sebut inflasi Meulaboh tertinggi di Aceh
Tingkat inflasi Month to Month (mom) Januari 2023 untuk Kota Meulaboh sebesar 0,76 persen, Kota Banda Aceh inflasi sebesar 0,61 persen, dan Kota Lhokseumawe
inflasi sebesar 0,75 persen.
Inflasi year to date (ytd) Januari 2023 untuk Kota Meulaboh inflasi sebesar 0,76 persen; Kota Banda Aceh sebesar 0,61 persen; dan Kota Lhokseumawe 0,75 persen.
Rustam Effendi menilai, tingginya angka inflasi yang terjadi di Meulaboh disebabkan ongkos angkut, yang diakibatkan mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM) sehingga mengakibatkan naiknya harga angkut barang.
Baca juga: Tekan laju inflasi, Pemerintah Aceh gelar pasar murah di 92 titik
Kondisi ini disebabkan juga naiknya adanya kenaikan ongkos produksi atau kenaikan ongkos angkut barang yang kemudian dibebankan kepada konsumen, sehingga efeknya harga barang ikut mengalami kenaikan.
Menurutnya, apabila dikaitkan demand pull inflation, yaitu kondisi terjadinya kenaikan harga barang di pasaran yang dipicu oleh tingginya angka permintaan (demand) dibanding penawarannya (supply), maka haal tersebut tidak mungkin terjadi di Aceh untuk kondisi saat ini, karena permintaan bertambah apabila income (pendapatan) masyarakat ikut bertambah.
Untuk itu, kata Rustam Effendi, belanja APBK Aceh Barat juga harus merespons tingginya angka inflasi di Meulaboh yang disebabkan naiknya ongkos angkut barang akibat naiknya harga BBM, sehingga pemerintah daerah disarankan agar dapat memanggil asosiasi angkutan barang dan kemudian menggunakan APBK untuk melakukan subsoidi ongkos angkut.
Baca juga: Tekan Inflasi, Disperindag Aceh Jaya sebar 50 ton beras murah
Dalam mengambil kebijakan ongkos angkut barang ini, kata dia, hal tersebut tidak hanya menjadi tugas bupati, akan tetapi melibatkan DPRK.
Rustam Effendi juga mengatakan inflasi yang terjadi di Aceh termasuk di Meulaboh, Aceh Barat juga disebabkan oleh faktor bencana alam sehingga menjadi efek tingginya inflasi.
Meski pun demikian, ia menyarankan kepada pemerintah daerah akan dapat melakukan diintervensi kepada sektor sumber makanan seperti beras, ikan, dan kebutuhan pokok lainnya menggunakan dana APBK (APBD).
Menurutnya, salah satu naiknya inflasi sesuai data BPS yaitu akibat naiknya harga beras, sehingga hal ini harus diutamakan oleh Pemerintah di Aceh Barat untuk mengutamakan pasokan beras ke pasar, termasuk melakukan penambahan pasar-pasar murah dengan memberikan harga khusus kepada masyarakat, tentunya dengan dengan melihat data di mana saja yang tersebar masyarakat miskin atau ekonomi lemah.
Sebelum melakukan kegiatan operasi pasar murah, pemerintah daerah juga terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
“Jadi solusi untuk menurunkan angka inflasi yaitu menggunakan uang APBD,” katanya.
Ia juga menyarankan agar Pemkab Aceh Barat dalam melakukan intervensi dari sisi pasokan barang, menjamin distribusinya, termasuk melakukan subsidi ongkos angkut barang, sehingga inflasi juga tidak berdampak kepada masyarakat yang memiliki pendapatan tetap.
Ia juga menyarankan pemerintah daerah agar menggelar pasar murah sembako yang digilir di pusat kecamatan di Aceh Barat, dan kegiatannya yang harus diintervensi oleh Disperindagkop Aceh Barat dan tentunya memaksimalkan dana APBD.
“Untuk apa ada uang banyak tapi tidak produktif, pemerintah daerah bisa memangkas dana APBD yang tidak produktif untuk melakukan intervensi guna menekan laju inflasi,” katanya.
Rustam Effendi menyarankan agar Pemkab Aceh Barat dapat memangkas anggaran yang tidak produktif diantaranya seperti biaya perjalanan dinas, bantuan sosial dalam belanja operasi, belanja pegawai, pengadaan barang jasa, hibah, belanja subsidi, belanja bansos, serta mata anggaran lainnya yang tidak produtif lalu kemudian digunakan ke sektor produktif.
“Ambil uang yang tidak produktif itu, lalu jadikan ke skema lain seperti belanja sembako untuk masyarakat,” sarannya.
Rustam Effendi juga menyarankan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar dapat bekerja maksimal dengan menggandeng unsur-usur yang paham dalam pengendalian inflasi, diantaranya seperti kalangan akademisi yang paham inflasi, organisasi angkutan barang dan jasa, dan mengajak teman-teman LSM yang kritis dan bertanggungjawab, termasuk mengajak media mainstream yang bisa membuat pemberitaan ke publik scara objektif dan profesional.
Ia juga mengakui keterlibatan TNI dan Polri dalam pengendalian inflasi di daerah juga dinilai efektif karena semakin kuat.
“Dalam mengendalikan laju inflasi di daerah, TPID harus melakukan rapat secara berkala, karena persoalan tingginya inflasi ini sangat-sangat kritis. Tapi kalau duduknya tiga bulan sekali, mana bisa,” kata Dr Rustam Effendi.
Guna menekan laju inflasi di daerah, Rustam Effendi juga menyarankan aksi pasar murah juga harus dilakukan secara serentak oleh pemerintah kabupaten/kota lainnya di wilayah pantai barat selatan Aceh, karena tingginya laju inflasi juga disebabkan dari daerah lainnya di daerah tersebut.
Tentunya hal tersebut dilakukan menggunakan dana APBD dari sektor yang tidak produktif, lalu kemudian digunakan ke sektor yang produktif, tuturnya.
Seperti diketahui, BPS dalam data yang dirilis pada awal Februari 2023 juga menyebutkan secara urutan inflasi YoY tertinggi, Meulaboh, Aceh Barat berada pada urutan 22 di Indonesia, Banda Aceh pada urutan 56, dan Lhokseumawe berada pada urutan 71.
Dari 90 kota Indeks Harga Konsumen di Indonesia, seluruh kota mengalami inflasi. Inflasi yoy tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 7,78 persen dengan IHK sebesar 119,97 dan terendah terjadi di Sorong sebesar 3,23 persen dengan IHK sebesar 112,02.
Pada Januari 2023 dari kota-kota IHK di wilayah Pulau Sumatera yang berjumlah 24 kota, seluruhnya mengalami inflasi YoY. Inflasi YoY tertinggi terjadi di Bukittinggi
sebesar 7,17 persen dengan IHK sebesar 115,31 dan terendah terjadi di Tembilahan sebesar 3,95 persen dengan IHK sebesar 113,19.
Secara agregat untuk Aceh (gabungan tiga kota) pada bulan Januari 2023 mengalami inflasi 5,52 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
“Kalau di daerah, salah satu motor penggerak laju penekanan inflasi ini ya APBK (APBD), bagaimana bagaimana teman-teman di Pemkab Aceh Barat dapat menggunakan APBK dalam konteks meningkatkan ekonomi dengan menurunkan angka inflasi,” kata Dr Rustam Effendi yang dimintai tanggapannya melalui saluran telepon, Ahad.
Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Barat mencatat pada bulan Januari 2023 terjadi inflasi Year on Year (YoY) sebesar 6,36 persen di Kota Meulaboh dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 119,59 persen.
Baca juga: BPS sebut inflasi Meulaboh tertinggi di Aceh
Tingkat inflasi Month to Month (mom) Januari 2023 untuk Kota Meulaboh sebesar 0,76 persen, Kota Banda Aceh inflasi sebesar 0,61 persen, dan Kota Lhokseumawe
inflasi sebesar 0,75 persen.
Inflasi year to date (ytd) Januari 2023 untuk Kota Meulaboh inflasi sebesar 0,76 persen; Kota Banda Aceh sebesar 0,61 persen; dan Kota Lhokseumawe 0,75 persen.
Rustam Effendi menilai, tingginya angka inflasi yang terjadi di Meulaboh disebabkan ongkos angkut, yang diakibatkan mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM) sehingga mengakibatkan naiknya harga angkut barang.
Baca juga: Tekan laju inflasi, Pemerintah Aceh gelar pasar murah di 92 titik
Kondisi ini disebabkan juga naiknya adanya kenaikan ongkos produksi atau kenaikan ongkos angkut barang yang kemudian dibebankan kepada konsumen, sehingga efeknya harga barang ikut mengalami kenaikan.
Menurutnya, apabila dikaitkan demand pull inflation, yaitu kondisi terjadinya kenaikan harga barang di pasaran yang dipicu oleh tingginya angka permintaan (demand) dibanding penawarannya (supply), maka haal tersebut tidak mungkin terjadi di Aceh untuk kondisi saat ini, karena permintaan bertambah apabila income (pendapatan) masyarakat ikut bertambah.
Untuk itu, kata Rustam Effendi, belanja APBK Aceh Barat juga harus merespons tingginya angka inflasi di Meulaboh yang disebabkan naiknya ongkos angkut barang akibat naiknya harga BBM, sehingga pemerintah daerah disarankan agar dapat memanggil asosiasi angkutan barang dan kemudian menggunakan APBK untuk melakukan subsoidi ongkos angkut.
Baca juga: Tekan Inflasi, Disperindag Aceh Jaya sebar 50 ton beras murah
Dalam mengambil kebijakan ongkos angkut barang ini, kata dia, hal tersebut tidak hanya menjadi tugas bupati, akan tetapi melibatkan DPRK.
Rustam Effendi juga mengatakan inflasi yang terjadi di Aceh termasuk di Meulaboh, Aceh Barat juga disebabkan oleh faktor bencana alam sehingga menjadi efek tingginya inflasi.
Meski pun demikian, ia menyarankan kepada pemerintah daerah akan dapat melakukan diintervensi kepada sektor sumber makanan seperti beras, ikan, dan kebutuhan pokok lainnya menggunakan dana APBK (APBD).
Menurutnya, salah satu naiknya inflasi sesuai data BPS yaitu akibat naiknya harga beras, sehingga hal ini harus diutamakan oleh Pemerintah di Aceh Barat untuk mengutamakan pasokan beras ke pasar, termasuk melakukan penambahan pasar-pasar murah dengan memberikan harga khusus kepada masyarakat, tentunya dengan dengan melihat data di mana saja yang tersebar masyarakat miskin atau ekonomi lemah.
Sebelum melakukan kegiatan operasi pasar murah, pemerintah daerah juga terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
“Jadi solusi untuk menurunkan angka inflasi yaitu menggunakan uang APBD,” katanya.
Ia juga menyarankan agar Pemkab Aceh Barat dalam melakukan intervensi dari sisi pasokan barang, menjamin distribusinya, termasuk melakukan subsidi ongkos angkut barang, sehingga inflasi juga tidak berdampak kepada masyarakat yang memiliki pendapatan tetap.
Ia juga menyarankan pemerintah daerah agar menggelar pasar murah sembako yang digilir di pusat kecamatan di Aceh Barat, dan kegiatannya yang harus diintervensi oleh Disperindagkop Aceh Barat dan tentunya memaksimalkan dana APBD.
“Untuk apa ada uang banyak tapi tidak produktif, pemerintah daerah bisa memangkas dana APBD yang tidak produktif untuk melakukan intervensi guna menekan laju inflasi,” katanya.
Rustam Effendi menyarankan agar Pemkab Aceh Barat dapat memangkas anggaran yang tidak produktif diantaranya seperti biaya perjalanan dinas, bantuan sosial dalam belanja operasi, belanja pegawai, pengadaan barang jasa, hibah, belanja subsidi, belanja bansos, serta mata anggaran lainnya yang tidak produtif lalu kemudian digunakan ke sektor produktif.
“Ambil uang yang tidak produktif itu, lalu jadikan ke skema lain seperti belanja sembako untuk masyarakat,” sarannya.
Rustam Effendi juga menyarankan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar dapat bekerja maksimal dengan menggandeng unsur-usur yang paham dalam pengendalian inflasi, diantaranya seperti kalangan akademisi yang paham inflasi, organisasi angkutan barang dan jasa, dan mengajak teman-teman LSM yang kritis dan bertanggungjawab, termasuk mengajak media mainstream yang bisa membuat pemberitaan ke publik scara objektif dan profesional.
Ia juga mengakui keterlibatan TNI dan Polri dalam pengendalian inflasi di daerah juga dinilai efektif karena semakin kuat.
“Dalam mengendalikan laju inflasi di daerah, TPID harus melakukan rapat secara berkala, karena persoalan tingginya inflasi ini sangat-sangat kritis. Tapi kalau duduknya tiga bulan sekali, mana bisa,” kata Dr Rustam Effendi.
Guna menekan laju inflasi di daerah, Rustam Effendi juga menyarankan aksi pasar murah juga harus dilakukan secara serentak oleh pemerintah kabupaten/kota lainnya di wilayah pantai barat selatan Aceh, karena tingginya laju inflasi juga disebabkan dari daerah lainnya di daerah tersebut.
Tentunya hal tersebut dilakukan menggunakan dana APBD dari sektor yang tidak produktif, lalu kemudian digunakan ke sektor yang produktif, tuturnya.
Seperti diketahui, BPS dalam data yang dirilis pada awal Februari 2023 juga menyebutkan secara urutan inflasi YoY tertinggi, Meulaboh, Aceh Barat berada pada urutan 22 di Indonesia, Banda Aceh pada urutan 56, dan Lhokseumawe berada pada urutan 71.
Dari 90 kota Indeks Harga Konsumen di Indonesia, seluruh kota mengalami inflasi. Inflasi yoy tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 7,78 persen dengan IHK sebesar 119,97 dan terendah terjadi di Sorong sebesar 3,23 persen dengan IHK sebesar 112,02.
Pada Januari 2023 dari kota-kota IHK di wilayah Pulau Sumatera yang berjumlah 24 kota, seluruhnya mengalami inflasi YoY. Inflasi YoY tertinggi terjadi di Bukittinggi
sebesar 7,17 persen dengan IHK sebesar 115,31 dan terendah terjadi di Tembilahan sebesar 3,95 persen dengan IHK sebesar 113,19.
Secara agregat untuk Aceh (gabungan tiga kota) pada bulan Januari 2023 mengalami inflasi 5,52 persen.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023