Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh menerima enam pengaduan perusahaan yang tidak membayarkan tunjangan hari raya (THR) pada Idul Fitri 1444 Hijrah.
"Untuk masalah THR tahun ini kita menerima enam pengaduan," kata Kepala Disnakermobduk Aceh Akmil Husen saat mengikuti aksi damai bersama aliansi buruh Aceh dalam rangka memperingati hari buruh se-dunia 2023, di Banda Aceh, Senin.
Ia menyebutkan enam perusahaan yang dilaporkan tidak membayar THR tersebut, yakni dari Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur dan Nagan Raya.
Baca juga: Disnakermobduk Aceh akan datangi perusahaan tak bayar THR Lebaran
Menanggapi laporan tersebut, pihaknya telah menurunkan tim pengawasan serta penyelidikan ke perusahaan tersebut, sehingga diketahui bagaimana sebenarnya yang terjadi.
"Laporan perusahaan yang tidak membayarkan THR tersebut, termasuk perusahaan kelapa sawit, mudah-mudahan tim pengawas nanti dapat memberi laporan awal bulan ini," ujarnya.
Selain itu, lanjut Akmil, saat ini Pemerintah Aceh bersama DPRA juga sedang melakukan revisi terhadap Qanun Aceh tentang Ketenagakerjaan, dan sudah masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) prioritas 2023.
"Alhamdulillah, tahun ini masuk ke Prolegda dan segera ditetapkan. Dalam qanun ini kita masukkan semua aspirasi dari para buruh, dan nanti kita duduk bersama lagi membahasnya," kata Akmil Husen.
Baca juga: Posko Satgas THR Kemnaker terima 2.303 aduan
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
"Untuk masalah THR tahun ini kita menerima enam pengaduan," kata Kepala Disnakermobduk Aceh Akmil Husen saat mengikuti aksi damai bersama aliansi buruh Aceh dalam rangka memperingati hari buruh se-dunia 2023, di Banda Aceh, Senin.
Ia menyebutkan enam perusahaan yang dilaporkan tidak membayar THR tersebut, yakni dari Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur dan Nagan Raya.
Baca juga: Disnakermobduk Aceh akan datangi perusahaan tak bayar THR Lebaran
Menanggapi laporan tersebut, pihaknya telah menurunkan tim pengawasan serta penyelidikan ke perusahaan tersebut, sehingga diketahui bagaimana sebenarnya yang terjadi.
"Laporan perusahaan yang tidak membayarkan THR tersebut, termasuk perusahaan kelapa sawit, mudah-mudahan tim pengawas nanti dapat memberi laporan awal bulan ini," ujarnya.
Selain itu, lanjut Akmil, saat ini Pemerintah Aceh bersama DPRA juga sedang melakukan revisi terhadap Qanun Aceh tentang Ketenagakerjaan, dan sudah masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) prioritas 2023.
"Alhamdulillah, tahun ini masuk ke Prolegda dan segera ditetapkan. Dalam qanun ini kita masukkan semua aspirasi dari para buruh, dan nanti kita duduk bersama lagi membahasnya," kata Akmil Husen.
Baca juga: Posko Satgas THR Kemnaker terima 2.303 aduan
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023