Polres Aceh Barat mengerahkan dua peleton personel Polri guna mengamankan demo Peringatan Hari Buruh yang dipusatkan di Tugu Pelor, Meulaboh, Senin.
“Alhamdulillah, pengamanan yang kita lakukan hari ini berlangsung aman dan lancar,” kata Kapolres Aceh Barat AKBP Pandji Santoso kepada ANTARA di Meulaboh, Senin.
Menurutnya, pengamanan yang dilakukan kepolisian bertujuan untuk mencegah timbulnya hal yang tidak diinginkan selama aksi unjuk rasa.
Pihaknya menghargai penyampaian pendapat yang disampaikan oleh masyarakat dan mahasiswa di Hari Buruh, karena hal tersebut merupakan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (SMuR) Kabupaten Aceh Barat, melancarkan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRK Aceh Barat di Meulaboh.
Dalam tuntutannya, para mahasiswa meminta agar Undang-Undang Omnibus Law Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja agar dicabut, termasuk Perpu Nomor 2 Tahun 2022.
Para mahasiswa juga meminta agar DPR RI agar dapat mengesahkan Undang-Undang PPRT dan memberikan payung hukum terhadap pekerja rumah tangga.
“Aksi unjuk rasa yang kami lakukan ini merupakan bentuk kritikan dan kekecewaan,” kata Syarief selaku koordinator aksi di lapangan.
Baca juga: Aksi damai May Day 2023 berpusat di gedung wakil rakyat Aceh
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
“Alhamdulillah, pengamanan yang kita lakukan hari ini berlangsung aman dan lancar,” kata Kapolres Aceh Barat AKBP Pandji Santoso kepada ANTARA di Meulaboh, Senin.
Menurutnya, pengamanan yang dilakukan kepolisian bertujuan untuk mencegah timbulnya hal yang tidak diinginkan selama aksi unjuk rasa.
Pihaknya menghargai penyampaian pendapat yang disampaikan oleh masyarakat dan mahasiswa di Hari Buruh, karena hal tersebut merupakan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (SMuR) Kabupaten Aceh Barat, melancarkan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRK Aceh Barat di Meulaboh.
Dalam tuntutannya, para mahasiswa meminta agar Undang-Undang Omnibus Law Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja agar dicabut, termasuk Perpu Nomor 2 Tahun 2022.
Para mahasiswa juga meminta agar DPR RI agar dapat mengesahkan Undang-Undang PPRT dan memberikan payung hukum terhadap pekerja rumah tangga.
“Aksi unjuk rasa yang kami lakukan ini merupakan bentuk kritikan dan kekecewaan,” kata Syarief selaku koordinator aksi di lapangan.
Baca juga: Aksi damai May Day 2023 berpusat di gedung wakil rakyat Aceh
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023