Bupati Aceh Selatan Tgk Amran meminta agar pemulihan korban peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Desa Jamboe Keupok harus merata hingga kepada ahli waris korban.
“Yang kita harapkan agar ada suatu sifat komunal dan bantuan langsung bagi ahli waris keluarga korban yang lain dalam peristiwa ini,” katanya, di Pidie, Selasa.
Hal itu disampaikan Tgk Amran saat menghadiri Peluncuran Program Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat oleh Presiden Joko Widodo di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie, Aceh.
Baca juga: Presiden Jokowi: Luka pelanggaran HAM berat masa lalu harus segera dipulihkan
Peristiwa Jamboe Keupok Tahun 2003 merupakan salah satu peristiwa pelanggaran HAM berat di Aceh yang telah diakui negara, termasuk dua peristiwa lain, yakni Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh tahun 1989 dan Peristiwa Simpang KKA Aceh tahun 1999.
Tgk Amran menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada saat daerah Tanah Rencong itu dalam darurat militer. Kala itu, sekelompok warga dikumpulkan oleh aparat di sebuah bangunan disiksa hingga kemudian dibakar hidup-hidup.
“Waktu itu dikumpulkan satu rumah, dibakar,” kata Amran.
Baca juga: Akademisi sebut Rumoh Geudong termasuk situs sejarah
Menurut dia, korban tewas dalam peristiwa Jamboe Keupok itu sebanyak 16 orang. Di samping ada korban yang selamat.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 65 ahli waris korban dari para korban. Ia berharap semua ahli waris bisa mendapatkan manfaat dari program pemulihan pemerintah secara merata.
“Yang kita bawa di sini (Pidie) hanya 22 orang yang mewakili. Sebanyak 65 orang ini sudah terdata semua, Insya Allah yang belum mendapatkan (bantuan) akan disalurkan di kabupaten,” ujarnya.
Dalam Program Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat di Indonesia, pemerintah memberikan sejumlah bantuan bagi korban dan ahli waris sesuai dengan kebutuhan, mulai dari beasiswa, modal usaha, pengembangan keterampilan, jaminan kesehatan, renovasi rumah, dan lain-lain
“Untuk di Jamboe Keupok ada bantuan sifatnya pemberdayaan ekonomi, modal usaha, ada pula renovasi rumah, tergantung kebutuhan dan keahlian masing-masing,” ujar Tgk Amran.
Baca juga: Warga Pidie terima ribuan paket sembako sambut kedatangan Presiden
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
“Yang kita harapkan agar ada suatu sifat komunal dan bantuan langsung bagi ahli waris keluarga korban yang lain dalam peristiwa ini,” katanya, di Pidie, Selasa.
Hal itu disampaikan Tgk Amran saat menghadiri Peluncuran Program Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat oleh Presiden Joko Widodo di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie, Aceh.
Baca juga: Presiden Jokowi: Luka pelanggaran HAM berat masa lalu harus segera dipulihkan
Peristiwa Jamboe Keupok Tahun 2003 merupakan salah satu peristiwa pelanggaran HAM berat di Aceh yang telah diakui negara, termasuk dua peristiwa lain, yakni Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh tahun 1989 dan Peristiwa Simpang KKA Aceh tahun 1999.
Tgk Amran menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada saat daerah Tanah Rencong itu dalam darurat militer. Kala itu, sekelompok warga dikumpulkan oleh aparat di sebuah bangunan disiksa hingga kemudian dibakar hidup-hidup.
“Waktu itu dikumpulkan satu rumah, dibakar,” kata Amran.
Baca juga: Akademisi sebut Rumoh Geudong termasuk situs sejarah
Menurut dia, korban tewas dalam peristiwa Jamboe Keupok itu sebanyak 16 orang. Di samping ada korban yang selamat.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 65 ahli waris korban dari para korban. Ia berharap semua ahli waris bisa mendapatkan manfaat dari program pemulihan pemerintah secara merata.
“Yang kita bawa di sini (Pidie) hanya 22 orang yang mewakili. Sebanyak 65 orang ini sudah terdata semua, Insya Allah yang belum mendapatkan (bantuan) akan disalurkan di kabupaten,” ujarnya.
Dalam Program Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat di Indonesia, pemerintah memberikan sejumlah bantuan bagi korban dan ahli waris sesuai dengan kebutuhan, mulai dari beasiswa, modal usaha, pengembangan keterampilan, jaminan kesehatan, renovasi rumah, dan lain-lain
“Untuk di Jamboe Keupok ada bantuan sifatnya pemberdayaan ekonomi, modal usaha, ada pula renovasi rumah, tergantung kebutuhan dan keahlian masing-masing,” ujar Tgk Amran.
Baca juga: Warga Pidie terima ribuan paket sembako sambut kedatangan Presiden
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023