Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya, Provinsi Aceh, mengesahkan empat rancangan Qanun (Peraturan Daerah) Kabupaten Nagan Raya tahun 2023 dalam Rapat Paripurna ke-V masa persidangan II, di Gedung DPRK setempat Kompleks Perkantoran Suka Makmue.
“Pengesahan rancangan empat qanun ini semakin memajukan Kabupaten Nagan Raya,” kata Ketua DPRK Nagan Raya, Aceh, Jonniadi dalam keterangan pers yang diterima Rabu.
Ada pun keempat rancangan Qanun yang sudah disahkan tersebut diantaranya Rancangan Qanun tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Baca juga: Geliat pertumbuhan dan potensi industri keuangan syariah di Indonesia
Rancangan Qanun (Peraturan Daerah) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Qanun (Peraturan Daerah) tentang Pemilihan Keuchik Serentak.
Selanjutnya, Rancangan Qanun (Peraturan Daerah) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Nagan Raya tahun 2022-2025.
Sebelumnya tiga fraksi DPRK menyampaikan pendapat akhir terhadap lima rancangan Qanun (raqan) Program Legislasi Prioritas tahun 2022.
Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicara, Zahara Hasma mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Nagan Raya serius dan segera mendapatkan pengesahan yang nantinya dapat disosialisasikan kepada masyarakat, agar dapat melaksanakan secara sungguh-sungguh sesuai dengan maksud dan tujuan disusunnya raqan ini.
"Sehingga, mampu merespon kebutuhan terhadap regulasi dan memenuhi suatu payung hukum terhadap suatu persoalan yang berkembang dalam masyarakat," ujarnya.
Juru bicara Fraksi Golkar Sira Sarimin, berpesan kepada Pj Bupati agar qanun-qanun yang telah disahkan nantinya diharapkan mampu memberi jaminan bagi lahirnya perencanaan dan arah kebijakan daerah yang berkelanjutan dan berkesinambungan.
"Sehingga, pemerintah akan mampu mempercepat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sesuai harapan kita semua, serta mampu meningkatkan dan memperkuat tata organisasi pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih optimal kepada masyarakat," katanya.
Kemudian, Ayu Sri Dewi dari Fraksi Aceh Raya Bersama DPRK Nagan Raya menyampaikan kepada Pj Bupati Nagan Raya, agar memperjelas bahwa raqan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) yang belum tuntas dibahas.
"Artinya, qanun tersebut belum dapat disahkan serta meminta Pj Bupati Nagan Raya untuk menjalankan dengan serius yang telah dibahas pihak legislatif dan eksekutif, apabila sudah mendapat persetujuan Biro Hukum Pemerintah Aceh," harapnya.
Pj Bupati Nagan Raya, Aceh, Fitriany Farhas berterima kasih atas pengesahan empat produk hukum oleh DPRK Nagan Raya.
“Rancangan qanun ini nantinya akan kita bawa ke Gubernur Aceh melalui Biro Hukum Sekretariat Provinsi Aceh untuk mendapatkan nomor register, dan selanjutnya disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan terakhir diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya," tuturnya.
Baca juga: DPRK Aceh Barat setujui dan terima LPJ APBK 2022 sebagai qanun daerah
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
“Pengesahan rancangan empat qanun ini semakin memajukan Kabupaten Nagan Raya,” kata Ketua DPRK Nagan Raya, Aceh, Jonniadi dalam keterangan pers yang diterima Rabu.
Ada pun keempat rancangan Qanun yang sudah disahkan tersebut diantaranya Rancangan Qanun tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Baca juga: Geliat pertumbuhan dan potensi industri keuangan syariah di Indonesia
Rancangan Qanun (Peraturan Daerah) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Qanun (Peraturan Daerah) tentang Pemilihan Keuchik Serentak.
Selanjutnya, Rancangan Qanun (Peraturan Daerah) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Nagan Raya tahun 2022-2025.
Sebelumnya tiga fraksi DPRK menyampaikan pendapat akhir terhadap lima rancangan Qanun (raqan) Program Legislasi Prioritas tahun 2022.
Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicara, Zahara Hasma mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Nagan Raya serius dan segera mendapatkan pengesahan yang nantinya dapat disosialisasikan kepada masyarakat, agar dapat melaksanakan secara sungguh-sungguh sesuai dengan maksud dan tujuan disusunnya raqan ini.
"Sehingga, mampu merespon kebutuhan terhadap regulasi dan memenuhi suatu payung hukum terhadap suatu persoalan yang berkembang dalam masyarakat," ujarnya.
Juru bicara Fraksi Golkar Sira Sarimin, berpesan kepada Pj Bupati agar qanun-qanun yang telah disahkan nantinya diharapkan mampu memberi jaminan bagi lahirnya perencanaan dan arah kebijakan daerah yang berkelanjutan dan berkesinambungan.
"Sehingga, pemerintah akan mampu mempercepat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sesuai harapan kita semua, serta mampu meningkatkan dan memperkuat tata organisasi pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih optimal kepada masyarakat," katanya.
Kemudian, Ayu Sri Dewi dari Fraksi Aceh Raya Bersama DPRK Nagan Raya menyampaikan kepada Pj Bupati Nagan Raya, agar memperjelas bahwa raqan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) yang belum tuntas dibahas.
"Artinya, qanun tersebut belum dapat disahkan serta meminta Pj Bupati Nagan Raya untuk menjalankan dengan serius yang telah dibahas pihak legislatif dan eksekutif, apabila sudah mendapat persetujuan Biro Hukum Pemerintah Aceh," harapnya.
Pj Bupati Nagan Raya, Aceh, Fitriany Farhas berterima kasih atas pengesahan empat produk hukum oleh DPRK Nagan Raya.
“Rancangan qanun ini nantinya akan kita bawa ke Gubernur Aceh melalui Biro Hukum Sekretariat Provinsi Aceh untuk mendapatkan nomor register, dan selanjutnya disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan terakhir diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya," tuturnya.
Baca juga: DPRK Aceh Barat setujui dan terima LPJ APBK 2022 sebagai qanun daerah
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023