Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh menyebut sebanyak Rp3,07 triliun dana desa 2023 sudah beredar di tengah masyarakat, yang dominan digunakan untuk pemulihan ekonomi dan program strategis nasional skala desa sebagai prioritas.

Kepala DPMG Aceh di Banda Aceh, Kamis, mengatakan penyaluran dana desa terbagi dua bentuk, yaitu dana desa regular dan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa bagi masyarakat di seluruh wilayah Aceh.

“Sampai (2/8) sore sudah realisasi Dana Desa dan BLT Dana Desa sebesar Rp3,07 triliun atau 64,63 persen dari total alokasi Aceh,” kata Zulkifli.

Baca juga: DPMG sudah salurkan Rp117,6 miliar dana desa di Aceh Barat

Ia menjelaskan, pada tahun 2023, Aceh mendapat alokasi Dana Desa sebesar Rp4,76 triliun untuk 6.495 gampong atau desa. Saat ini, pencairan Dana Desa sudah tahap kedua dan ketiga, namun ada beberapa desa yang belum menyelesaikan tahap pertama.

Untuk tahap pertama, kata dia, ada tiga desa yang belum menyelesaikan pencairan yakni satu desa di Kabupaten Aceh Besar dan dua desa di Kabupaten Pidie.

 


Apabila tiga desa ini tidak kunjung pencairan Dana Desa tahap pertama maka tidak akan bisa melanjutkan pencairan selanjutnya hingga akhir Desember 2023, ujarnya.

Kemudian untuk tahap dua, lanjut dia, masih ada 1.470 desa yang belum mencairkan Dana Desa yang tersebar di seluruh Aceh, kecuali Kabupaten Pidie Jaya dan Kota Banda Aceh yang sudah rampung 100 persen.

Sementara untuk tahap ketiga, terdapat 575 desa yang sudah mencairkan Dana Desa, sedangkan selebihnya masih dalam proses pencairan.

Persentase secara keseluruhan untuk tiga tahap, kata dia, ada tiga daerah yang sudah melakukan pencairan Dana Desa dengan capaian di atas 80 persen yakni Kabupaten Pidie Jaya sudah 97,40 persen atau Rp158,78 miliar.

“Kota Banda Aceh sudah 89,86 persen atau Rp66,03 miliar dan Aceh Tenggara sudah 82,13 persen atau 221,79 miliar,” kata Zulkifli.

Dia menambahkan, ada tiga prioritas penggunaan Dana Desa 2023, di antaranya pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa seperti pengembangan BUMDes, desa wisata hingga usaha ekonomi produktif yang dikelola BUMDes.

Selanjutnya, program prioritas nasional skala desa seperti ketahanan pangan, pencegahan dan penurunan stunting, dan beberapa program lainnya. Serta pemerintah desa harus memprioritaskan untuk mitigasi dan penanganan bencana baik alam maupun non alam skala desa.

“Jadi semua realisasi di desa saat ini sudah sesuai dengan target prioritas, walaupun dari segi kualitas program perlu terus ditingkatkan,” ujarnya.

Baca juga: Aceh Jaya raih tiga rekor MURI pembentukan Bumdesma

Pewarta: Khalis Surry

Editor : Febrianto Budi Anggoro


COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023