Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dan Pemprov Sumatera Utara saling berkoordinasi untuk menyukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 yang digelar di dua daerah tersebut.
Pelaksana Harian Direktur Jenderal (Plh. Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan kedua pemerintah daerah tersebut memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan PON XXI 2024.
"Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil rapat tanggal 10 Oktober 2023 kemarin dengan menteri pemuda dan olahraga, bapak sekjen Kemendagri diserahkan kepada kami merasionalisasi dan melihat efisiensi anggaran, penganggaran, baik dari sisi biaya persiapan maupun penyelenggaraan," kata Maurits dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Atlet Aceh terancam gagal berprestasi di PON 2024, ini sebabnya
Persiapan PON XXI yang diselenggarakan di Aceh dan Sumut itu harus berjalan optimal. Salah satu strategi yang harus dilakukan adalah membangun penyamaan persepsi dan koordinasi antarlembaga, khususnya terkait efisiensi masalah teknis menjelang PON XXI 2024.
"Fokus yang kami garisbawahi adalah di bidang akomodasi, perlengkapan, transportasi, peralatan, dan juga konsumsi. Walaupun kemarin sudah ada alternatif yang disampaikan, bahwa sudah 50 persen dalam hal ini daerah akan membiayai semua konsumsi dan transportasi, bukan seluruhnya tapi 50 persen. Artinya, ini menjadi berkurang," jelasnya.
Selain itu, Maurits menekankan seluruh fasilitas olahraga dan pendukung harus sudah siap karena waktu penyelenggaraan PON XXI 2024 semakin dekat.
"Yang harus dipastikan, tidak lagi ada yang namanya di saat evaluasi fasilitas dan pendukung pada pertandingan ini ada yang kurang; karena kalau kurang biaya, harus disusun lagi," tegasnya.
Dia menyebutkan terdapat sejumlah poin yang disepakati dalam rapat tersebut, salah satunya penyusunan rencana kegiatan secara detail agar lebih jelas, transparan, dan mudah untuk dirasionalisasi.
Kemudian, perlu dilakukan efisiensi dan rasionalisasi awal anggaran dari usulan sebelumnya oleh masing-masing bidang Panitia Besar (PB) PON Sumut dan Aceh. Lalu, format rincian anggaran dibuat saat rapat sesuai dengan draf yang telah disusun dan disepakati bersama oleh peserta rapat.
Selanjutnya, pertemuan lanjutan akan digelar dengan melibatkan 16 bidang pelaksana PB PON untuk mengevaluasi rincian yang telah disusun dengan melibatkan BPKP perwakilan provinsi masing-masing serta inspektorat di Aceh dan Sumut.
"Pertemuan dirangkaikan dengan kunjungan lapangan untuk melihat progres persiapan pembangunan venue, khususnya pada cabang olahraga yang strategis. Hal tersebut sekaligus mengecek kesiapan fasilitas pendukung venue dan kemungkinan untuk tidak mempertandingkan cabang olahraga yang kurang berprestasi," ujar Maurits.
Baca juga: Pemerintau Aceh tanggung Rp1,2 triliun untuk PON, MTA: Komitmen itu tentu harus kita jaga
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
Pelaksana Harian Direktur Jenderal (Plh. Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan kedua pemerintah daerah tersebut memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan PON XXI 2024.
"Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil rapat tanggal 10 Oktober 2023 kemarin dengan menteri pemuda dan olahraga, bapak sekjen Kemendagri diserahkan kepada kami merasionalisasi dan melihat efisiensi anggaran, penganggaran, baik dari sisi biaya persiapan maupun penyelenggaraan," kata Maurits dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Atlet Aceh terancam gagal berprestasi di PON 2024, ini sebabnya
Persiapan PON XXI yang diselenggarakan di Aceh dan Sumut itu harus berjalan optimal. Salah satu strategi yang harus dilakukan adalah membangun penyamaan persepsi dan koordinasi antarlembaga, khususnya terkait efisiensi masalah teknis menjelang PON XXI 2024.
"Fokus yang kami garisbawahi adalah di bidang akomodasi, perlengkapan, transportasi, peralatan, dan juga konsumsi. Walaupun kemarin sudah ada alternatif yang disampaikan, bahwa sudah 50 persen dalam hal ini daerah akan membiayai semua konsumsi dan transportasi, bukan seluruhnya tapi 50 persen. Artinya, ini menjadi berkurang," jelasnya.
Selain itu, Maurits menekankan seluruh fasilitas olahraga dan pendukung harus sudah siap karena waktu penyelenggaraan PON XXI 2024 semakin dekat.
"Yang harus dipastikan, tidak lagi ada yang namanya di saat evaluasi fasilitas dan pendukung pada pertandingan ini ada yang kurang; karena kalau kurang biaya, harus disusun lagi," tegasnya.
Dia menyebutkan terdapat sejumlah poin yang disepakati dalam rapat tersebut, salah satunya penyusunan rencana kegiatan secara detail agar lebih jelas, transparan, dan mudah untuk dirasionalisasi.
Kemudian, perlu dilakukan efisiensi dan rasionalisasi awal anggaran dari usulan sebelumnya oleh masing-masing bidang Panitia Besar (PB) PON Sumut dan Aceh. Lalu, format rincian anggaran dibuat saat rapat sesuai dengan draf yang telah disusun dan disepakati bersama oleh peserta rapat.
Selanjutnya, pertemuan lanjutan akan digelar dengan melibatkan 16 bidang pelaksana PB PON untuk mengevaluasi rincian yang telah disusun dengan melibatkan BPKP perwakilan provinsi masing-masing serta inspektorat di Aceh dan Sumut.
"Pertemuan dirangkaikan dengan kunjungan lapangan untuk melihat progres persiapan pembangunan venue, khususnya pada cabang olahraga yang strategis. Hal tersebut sekaligus mengecek kesiapan fasilitas pendukung venue dan kemungkinan untuk tidak mempertandingkan cabang olahraga yang kurang berprestasi," ujar Maurits.
Baca juga: Pemerintau Aceh tanggung Rp1,2 triliun untuk PON, MTA: Komitmen itu tentu harus kita jaga
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023