Pemkab Aceh Barat Musrenbang di Panton Reu

Meulaboh (ANTARA Aceh) - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh memulai kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2018 tingkat kecamatan di Kecamatan Panton Reu untuk menyerap aspirasi masyarakat kawasan itu.

Bupati Aceh Barat H T Alaidinsyah, dalam sambutan tertulis dibacakan Asisten II Setdakab Muslem Raden, Senin, mengatakan, kegiatan dilakukan pada 12 kecamatan guna mengumpulkan aspirasi masyarakat dari bawah untuk dibawa ketingkat nasional.

"Untuk itu, kami berharap jenis-jenis usulan yang diajukan hendaknya bersifat menyeluruh dan mempunyai dampak yang luas. Bukan untuk kepentingan atau keuntungan satu-dua gampong/desa saja," sebutnya.

Musrenbang tingkat kecamatan adalah mendengarkan usulan-usulan dari masyarakat, yang diikuti oleh aparatur desa yang kemudian aspirasi itu nantinya akan dibahas di musrenbang tingkat kabupaten, kemudian ke provinsi dan dibawa ketingkat nasional.

Diharapkan masyarakat bersama-sama menentukan usulan-usulan prioritas untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Barat secara menyeluruh.

Mulai 2017 ini sebutnya, Pemkab Aceh Barat juga telah melaksanakan musrenbang perempuan, anak dan disabilitas tingkat kabupaten yang diikuti oleh utusan kaum perempuan dan anak dari seluruh kecamatan di daerah itu.

"Ini merupakan perhatian serius kami, sehingga laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia maupun penyandang disabilitas mendapat posisi yang sama dimata pemerintah dalam menyampaikan berbagai usulan pembangunan," sebutnya.

Lebih lanjut disampaikan, melalui agenda tahunan itu akan dibahas dan menyepakati langkah-langkah program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan gampong.

Pada tahun ini Anggaran Dana Desa di masing-masing gampong telah tersedia sekitar Rp1 miliar atau Rp900 jutaan, dana desa tersebut diperuntukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan berskala gampong sesuai petunjuk teknis pengunaan anggaran.

Terhadap berbagai kesepakatan dan kesimpulan yang telah direncanakan dalam musrenbang itu, hendaknya menjadi perhatian dari Satuan kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang membidangi usulan yang diharapkan masyarakat tersebut.

"Kepada para Keuchik (kepala desa) dan perangkat gampong kami pesankan untuk selalu berkoordinasi dan mengawal usulan masyarakat pada SKPKterkait sehingga pembangunan itu benar-benar terwujud," katanya menambahkan.