Bank Indonesia Perwakilan Aceh menyebut ada dua Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh yang mendapat insentif fiskal periode ketiga, terkait kinerja pengendalian inflasi dari Kementerian Keuangan RI, setelah dinilai berhasil menekan laju angka inflasi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh Rony Widijarto di Banda Aceh, Selasa, mengatakan dua daerah yang menerima insentif fiskal inflasi periode ketiga tersebut yakni Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil.
“Salah satunya indikator ialah pertumbuhan harga. Jadi karena ada penurunan harga komoditas yang berpengaruh di inflasi, Alhamdulillah Subulussalam dan Aceh Singkil mendapatkan insentif untuk pengendalian inflasi,” kata Rony.
Aceh Singkil mendapat insentif fiskal sebesar Rp9,81 miliar dan Kota Subulussalam sebesar Rp11,83 miliar, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 400 tahun 2023 tentang rincian alokasi insentif fiskal kinerja tahun berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah pada tahun anggaran 2023 periode ketiga menurut provinsi/kabupaten/kota.
Sebelumnya, pada periode pertama ada beberapa daerah dari Aceh yang juga mendapatkan dana insentif tersebut, di antaranya Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Gayo Lues serta Kota Langsa.
Sementara pada periode kedua, ada empat daerah yang menerima insentif yang sama dari Kemenkeu yakni Kabupaten Aceh Barat, Kota Sabang, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kota Subulussalam.
“Formulasinya sudah jelas di Kemenkeu dan Kemendagri, memang ada insentif yang mendukung salah satunya aspek apresiasi dalam pengendalian inflasi,” ujarnya.
Di sisi lain, Rony menambahkan, inflasi Aceh hingga Oktober 2023 atau secara year-on-year (yoy) terjaga dengan baik yakni di angka 1,95 persen, atau menempati posisi terendah secara nasional sebesar 2,56 persen.
Kendati demikian, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) seluruh Aceh terus berkolaborasi dalam melakukan pengendalian inflasi dengan mengimplementasikan strategi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif atau disebut 4K.
Kata dia, hasil asesmen Bank Indonesia Aceh menunjukkan indikasi terjadinya kenaikan inflasi di Aceh pada November 2023, salah satu komoditas penyumbang inflasi tertinggi pada bulan itu yakni cabai merah dan cabai rawit.
Oleh karena itu, Bank Indonesia bersama TPID terus memastikan strategi 4K berjalan dengan baik di setiap daerah. Salah satunya seperti ketersediaan pasokan, yang terus didorong peningkatan produksi lewat budidaya hingga digital farming.
“Dan juga terkait urban farming, masyarakat perkotaan ternyata juga bisa bersama-sama mencegah dan mengendalikan inflasi, seperti cabai rawit dengan menanam sendiri dan bisa mengonsumsi sendiri,” ujarnya.
Baca juga: BI: Pengendalian inflasi Aceh makin baik, terendah secara nasional
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh Rony Widijarto di Banda Aceh, Selasa, mengatakan dua daerah yang menerima insentif fiskal inflasi periode ketiga tersebut yakni Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil.
“Salah satunya indikator ialah pertumbuhan harga. Jadi karena ada penurunan harga komoditas yang berpengaruh di inflasi, Alhamdulillah Subulussalam dan Aceh Singkil mendapatkan insentif untuk pengendalian inflasi,” kata Rony.
Aceh Singkil mendapat insentif fiskal sebesar Rp9,81 miliar dan Kota Subulussalam sebesar Rp11,83 miliar, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 400 tahun 2023 tentang rincian alokasi insentif fiskal kinerja tahun berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah pada tahun anggaran 2023 periode ketiga menurut provinsi/kabupaten/kota.
Sebelumnya, pada periode pertama ada beberapa daerah dari Aceh yang juga mendapatkan dana insentif tersebut, di antaranya Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Gayo Lues serta Kota Langsa.
Sementara pada periode kedua, ada empat daerah yang menerima insentif yang sama dari Kemenkeu yakni Kabupaten Aceh Barat, Kota Sabang, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kota Subulussalam.
“Formulasinya sudah jelas di Kemenkeu dan Kemendagri, memang ada insentif yang mendukung salah satunya aspek apresiasi dalam pengendalian inflasi,” ujarnya.
Di sisi lain, Rony menambahkan, inflasi Aceh hingga Oktober 2023 atau secara year-on-year (yoy) terjaga dengan baik yakni di angka 1,95 persen, atau menempati posisi terendah secara nasional sebesar 2,56 persen.
Kendati demikian, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) seluruh Aceh terus berkolaborasi dalam melakukan pengendalian inflasi dengan mengimplementasikan strategi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif atau disebut 4K.
Kata dia, hasil asesmen Bank Indonesia Aceh menunjukkan indikasi terjadinya kenaikan inflasi di Aceh pada November 2023, salah satu komoditas penyumbang inflasi tertinggi pada bulan itu yakni cabai merah dan cabai rawit.
Oleh karena itu, Bank Indonesia bersama TPID terus memastikan strategi 4K berjalan dengan baik di setiap daerah. Salah satunya seperti ketersediaan pasokan, yang terus didorong peningkatan produksi lewat budidaya hingga digital farming.
“Dan juga terkait urban farming, masyarakat perkotaan ternyata juga bisa bersama-sama mencegah dan mengendalikan inflasi, seperti cabai rawit dengan menanam sendiri dan bisa mengonsumsi sendiri,” ujarnya.
Baca juga: BI: Pengendalian inflasi Aceh makin baik, terendah secara nasional
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023