Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) membekali nelayan di Aceh terkait pengetahuan perubahan iklim dan energi baru terbarukan (EBT), dalam upaya mengantisipasi dampak ancaman fenomena perubahan iklim bagi nelayan.
“Banyak dari nelayan kita yang belum tahu soal perubahan iklim dan penggunaan EBT,” kata Ketua KNTI Aceh Azwar Anas di Banda Aceh, Selasa.
Pembekalan sekaligus lokakarya itu dilakukan KNTI Aceh bersama Subdit Perikanan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI, Kementerian ESDM, Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Organisasi Perangkat Daerah (ODP) Aceh Besar, KNTI Aceh Besar, panglima laot, penambak garam, pelaku budidaya dan pengolahan ikan.
Ia menjelaskan, perubahan iklim sudah menjadi isu nasional bahkan internasional, sehingga lintas sektor di Aceh perlu membahas program yang telah disiapkan dalam hal mitigasi atau adaptasi perubahan iklim.
Baca juga: PSDKP Lampulo tangkap empat nelayan diduga gunakan bom ikan
Kata Azwar, hasil survei yang lakukan di Aceh Besar pada April 2023 lalu, sebesar 60 persen nelayan belum mengerti soal perubahan iklim.
“Pembekalan ini baru kita berikan untuk nelayan Aceh Besar, karena Aceh Besar menjadi pilot project program EBT dan mitigasi perubahan iklim,” ujarnya.
Selain pembekalan bagi nelayan, kata dia, acara ini juga merupakan upaya untuk mendengar pandangan dan mendapatkan kesepakatan antara Kemendagri dan Pemerintah Aceh terhadap usulan prioritas untuk menjadi masukan utama bagi dalam mitigasi perubahan iklim bagi nelayan di Aceh.
“Kita membahas bagaimana cara kita mitigasi dan adaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi di sektor perikanan dan kelautan, yang berdampak negatif kepada komunitas nelayan,” ujarnya.
Dalam forum itu, KNTI Aceh menyerukan penanganan dan usulan program untuk kesejahteraan nelayan yang menjadi prioritas nasional, sekaligus memaparkan hasil penelitian EBT dan temuan di lapangan untuk memberikan informasi terkait dengan usulan itu.
“KNTI akan terus melakukan analisa dan pendampingan untuk menyelesaikan berbagai hal yang diperlukan untuk keberlanjutan,” ujarnya.
Selain itu, kata Azwar, pihak Kementerian ESDM yang hadir dalam lokakarya itu juga mengusulkan perencanaan ekonomi biru (blue energy) perlu segera diterapkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.
“Serta ini menjadi alternatif pertumbuhan ekonomi masyarakat nelayan. Ini sangat urgensi dan ini merupakan super prioritas,” ujarnya.
Baca juga: Hasil tangkap ikan nelayan Pidie capai 10,7 ribu ton, paling banyak tongkol
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
“Banyak dari nelayan kita yang belum tahu soal perubahan iklim dan penggunaan EBT,” kata Ketua KNTI Aceh Azwar Anas di Banda Aceh, Selasa.
Pembekalan sekaligus lokakarya itu dilakukan KNTI Aceh bersama Subdit Perikanan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI, Kementerian ESDM, Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Organisasi Perangkat Daerah (ODP) Aceh Besar, KNTI Aceh Besar, panglima laot, penambak garam, pelaku budidaya dan pengolahan ikan.
Ia menjelaskan, perubahan iklim sudah menjadi isu nasional bahkan internasional, sehingga lintas sektor di Aceh perlu membahas program yang telah disiapkan dalam hal mitigasi atau adaptasi perubahan iklim.
Baca juga: PSDKP Lampulo tangkap empat nelayan diduga gunakan bom ikan
Kata Azwar, hasil survei yang lakukan di Aceh Besar pada April 2023 lalu, sebesar 60 persen nelayan belum mengerti soal perubahan iklim.
“Pembekalan ini baru kita berikan untuk nelayan Aceh Besar, karena Aceh Besar menjadi pilot project program EBT dan mitigasi perubahan iklim,” ujarnya.
Selain pembekalan bagi nelayan, kata dia, acara ini juga merupakan upaya untuk mendengar pandangan dan mendapatkan kesepakatan antara Kemendagri dan Pemerintah Aceh terhadap usulan prioritas untuk menjadi masukan utama bagi dalam mitigasi perubahan iklim bagi nelayan di Aceh.
“Kita membahas bagaimana cara kita mitigasi dan adaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi di sektor perikanan dan kelautan, yang berdampak negatif kepada komunitas nelayan,” ujarnya.
Dalam forum itu, KNTI Aceh menyerukan penanganan dan usulan program untuk kesejahteraan nelayan yang menjadi prioritas nasional, sekaligus memaparkan hasil penelitian EBT dan temuan di lapangan untuk memberikan informasi terkait dengan usulan itu.
“KNTI akan terus melakukan analisa dan pendampingan untuk menyelesaikan berbagai hal yang diperlukan untuk keberlanjutan,” ujarnya.
Selain itu, kata Azwar, pihak Kementerian ESDM yang hadir dalam lokakarya itu juga mengusulkan perencanaan ekonomi biru (blue energy) perlu segera diterapkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.
“Serta ini menjadi alternatif pertumbuhan ekonomi masyarakat nelayan. Ini sangat urgensi dan ini merupakan super prioritas,” ujarnya.
Baca juga: Hasil tangkap ikan nelayan Pidie capai 10,7 ribu ton, paling banyak tongkol
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023