Pemerintah Provinsi Aceh berupaya memberi penanganan terhadap pengungsi Rohingya yang tersebar di beberapa titik penampungan di daerah itu, dengan menyusun strategi penanganan secara bersama dengan pemerintah kabupaten/kota serta UNHCR dan IOM.
"Ini sedang kita cari jalan keluarnya, Insha Allah malam ini saya akan rapat dengan para bupati wali kota, termasuk dengan UNHCR dan IOM," kata Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki di Banda Aceh, Senin.
Saat ini, Pemerintah Aceh mencatat total pengungsi etnis Rohingya di provinsi paling barat Indonesia itu berjumlah 1.684 orang, yang tersebar di delapan titik penampungan.
Ribuan pengungsi etnis Rohingya itu tersebar di beberapa kabupaten/kota seperti Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Pidie, dan Kota Lhokseumawe.
Menurut Pj gubernur, topik yang akan dibahas dengan pemerintah kabupaten/kota dan lembaga internasional yang menangani pengungsi yakni terkait penanggulangan pengungsi Rohingya, atas dasar kemanusiaan.
"Kita sudah dapat juga beberapa petunjuk dari pemerintah pusat, tentunya ada kebijakan pemerintah pusat tentang hal (Rohingya) ini. Pada dasarnya kita selalu kemanusiaan dinomorsatukan, namun jangan menjadi persoalan," ujarnya.
Saat ini, dia menjelaskan, sering terdengar penolakan dari masyarakat terhadap pengungsi Rohingya. Karena memang para pengungsi itu bersandar di kebun-kebun rakyat dengan jumlah besar, antara 100-200 orang, bahkan lebih.
"Kemudian mereka (Rohingya) tentunya menggunakan fasilitas, memanfaatkan MCK yang ada, tempat yang ada untuk beristirahat, sehingga terjadilah ketidaknyamanan masyarakat Aceh terhadap kegiatan pengungsi-pengungsi itu," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah memahami situasi di tengah masyarakat atas ketidaknyamanan ketika kebun atau pekarangan mereka ditempati ratusan pengungsi yang memerlukan berbagai akses, mulai dari MCK, kesehatan dan lainnya.
Dan memang, lanjut dia, di daerah Tanah Rencong itu tidak memiliki area khusus yang disiapkan untuk mengumpulkan pengungsi Rohingya, apalagi dalam jumlah ribuan. Tentu untuk kebutuhan-kebutuhan dasar mereka itu menyulitkan, sehingga wajar masyarakat menolak.
Tentu, kata dia, tugas pemerintah adalah bagaimana agar bisa segera membuat lokasi baru untuk pengungsi Rohingya itu sehingga mereka bisa terkumpul dengan baik untuk dilanjutkan dengan penanganan selanjutnya.
"Saya rasa masyarakat wajar (menolak), karena menerima pengungsi Rohingya (di Aceh) bukan sebentar, sudah sejak tahun 2015," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
"Ini sedang kita cari jalan keluarnya, Insha Allah malam ini saya akan rapat dengan para bupati wali kota, termasuk dengan UNHCR dan IOM," kata Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki di Banda Aceh, Senin.
Saat ini, Pemerintah Aceh mencatat total pengungsi etnis Rohingya di provinsi paling barat Indonesia itu berjumlah 1.684 orang, yang tersebar di delapan titik penampungan.
Ribuan pengungsi etnis Rohingya itu tersebar di beberapa kabupaten/kota seperti Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Pidie, dan Kota Lhokseumawe.
Menurut Pj gubernur, topik yang akan dibahas dengan pemerintah kabupaten/kota dan lembaga internasional yang menangani pengungsi yakni terkait penanggulangan pengungsi Rohingya, atas dasar kemanusiaan.
"Kita sudah dapat juga beberapa petunjuk dari pemerintah pusat, tentunya ada kebijakan pemerintah pusat tentang hal (Rohingya) ini. Pada dasarnya kita selalu kemanusiaan dinomorsatukan, namun jangan menjadi persoalan," ujarnya.
Saat ini, dia menjelaskan, sering terdengar penolakan dari masyarakat terhadap pengungsi Rohingya. Karena memang para pengungsi itu bersandar di kebun-kebun rakyat dengan jumlah besar, antara 100-200 orang, bahkan lebih.
"Kemudian mereka (Rohingya) tentunya menggunakan fasilitas, memanfaatkan MCK yang ada, tempat yang ada untuk beristirahat, sehingga terjadilah ketidaknyamanan masyarakat Aceh terhadap kegiatan pengungsi-pengungsi itu," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah memahami situasi di tengah masyarakat atas ketidaknyamanan ketika kebun atau pekarangan mereka ditempati ratusan pengungsi yang memerlukan berbagai akses, mulai dari MCK, kesehatan dan lainnya.
Dan memang, lanjut dia, di daerah Tanah Rencong itu tidak memiliki area khusus yang disiapkan untuk mengumpulkan pengungsi Rohingya, apalagi dalam jumlah ribuan. Tentu untuk kebutuhan-kebutuhan dasar mereka itu menyulitkan, sehingga wajar masyarakat menolak.
Tentu, kata dia, tugas pemerintah adalah bagaimana agar bisa segera membuat lokasi baru untuk pengungsi Rohingya itu sehingga mereka bisa terkumpul dengan baik untuk dilanjutkan dengan penanganan selanjutnya.
"Saya rasa masyarakat wajar (menolak), karena menerima pengungsi Rohingya (di Aceh) bukan sebentar, sudah sejak tahun 2015," ujarnya.
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023