BKKBN dorong pembangunan Aceh berwawasan penduduk

Meulaboh (ANTARA Aceh) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendorong kabupaten/kota di Provinsi Aceh mengintegrasikan pembangunan berwawasan kependudukan untuk kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Dr Wendy hartanto, MA, di Meulaboh, Kamis, mengatakan, pemerintah menginginkan pembangunan di seluruh Indonesia berwawasan kependudukan dengan lima sektor yang sedang digarap.

"Pembangunan demikian harus dimulai dari level desa, kebijakan juga harus dimulai dari paling bawah, jangan hanya gambang di tingkat atas. Dari perencanaan hari ini, anggaran hari ini akan kita petik manfaatnya 20 hingga 30 tahun ke depan,"katanya.

Pernyataan itu disampaikan usai rapat koordinasi bersama jajaran Pemkab Aceh Barat di kantor bupati dalam rangka pengintegrasian indikator Kependudukan dan KB Pembangunan Keluarga (KKBPK) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Kabupaten Aceh Barat merupakan daerah proyek rintisan di Indonesia dalam hal Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), kemudian Kabupaten Sleman yang diharapkan ke depan menjadi daerah percontohan bagi kabupaten/kota di Indonesia.

Lima sektor yang dimaksudkan dalam pembangunan tersebut yakni, pembangunan kuantitas penduduk, pembangunan kualitas penduduk, keluarga, penyebaran penduduk dan pembangunan dana atau informasi penduduk untuk jangka panjang.

"Grend Design ini tidak ada target berapa lama, sampai jangka panjang, bahkan kalau tadi sampai tahun 2035, bahkan bisa kita tarik mundur sampai 2100, itu sudah kita gambarkan seperti apa Meulaboh atau Indonesia ke depan," tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan, lajunya pembangunan infrastruktur di setiap daerah Indonesia harus dibarengi pembangunan penduduknya, demikian juga terkait pemetaan pembangunan sehingga tidak terganggu untuk pembangunan di masa mendatang.

Dr Wendy mencontohkan seperti Daerah Khusus Ibu kota (DKI) Jakarta yang saat ini kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk dibangun suatu terobosan kereta cepat atau kereta jalur bawah tanah karena sudah terganggu pembangunan yang sudah ada.

Berbeda dengan Negara Amerika Serikat yang dibuat jalan bawah tanah di akhir 1800, mereka sudah membuat jalur kereta  bawah tanah, padahal di atas masih kereta kuda, karena mereka sudah memprediksi sekitar 200 tahun selanjutnya Mahattan akan padat.

"Jakarta sekarang sudah tidak bisa membuat kereta bawah tanah, paling bisa di jalan lurus saja, seperti dari Senayan sampai ke Tamrin, gitu saja. Begitu dia mau jalan membelok nggak bisa, sudah ada tiang gedung, sudah banyak sumur bor,"tegasnya.

Dr Wendy mengharapkan, setiap daerah di Indonesia akan memiliki rencana pembangunan untuk persiapan puluhan tahun mendatang agar tidak terganggu, bahkan seperti Meulaboh sebagai Ibu Kota Kabupaten Aceh Barat tidak menutup kemungkinan bernasib sama untuk tahun-tahun mendatang.

Meskipun pembangunannya tidak dilakukan 2-3 tahun ke depan, akan tetapi persiapan perlu dilakukan untuk mengetahui persebaran penduduk, jumlah penduduk, agar tidak terganggu dengan pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian halnya untuk pembangunan manusianya, harus dipersiapkan sejak dini untuk menciptakan manusia berkualitas dengan melihat indikator yang dibutuhkan, kemudian melakukan intervensi dengan ketersediaan dana pemerintah.

"Karena ini persoalannya dari bawah, isunya isu lokal, maka yang mengetahuinya secara dekat adalah Pemerintah Daerah. Pemda saat ini jangan hanya mengutamakan pembangunan untuk kontribusi PAD, tapi harus dibarengi melihat dampak jangka panjang,"katanya menambahkan.