Ghazali: Pancasila belum jadi etos pengambil kebijakan

Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Aceh Ghazali Abbas mengemukakan, Pancasila belum menjadi etos dan nilai moral para pengambil kebijakan, sehingga tidak lagi memikirkan kepentingan rakyat.

"Secara prosedur semuanya mengatakan pro Pancasila, tapi secara fungsional dan substansinya, mereka berlawanan dengan nilai moral yang terkandung dalam Pancasila," katanya pada sosialisasi empat pilar kebangsaan di Fakultas Hukum Unsyiah Banda Aceh, Sabtu.

Ghazali Abbas juga menguraikan berbagai persoalan bangsa yang sedang terjadi, di antaranya sistem pemerintahan yang hanya memikirkan diri sendiri, perpolitikan yang carut-marut.

Kemudian kondisi ekonomi masyarakat semakin tergilas dan juga budaya sosial masyarakat yang telah melenceng dari nilai kebhinekaan dan Pancasila sebagai dasar negara.

Sementara itu, Ketua Pemuda Dewan Dakwah Aceh Basri Effendi mengungkapkan beberapa faktor yang mengganggu kestabilan NKRI dan Kebhinekaan. Di antaranya faktor ekonomi, keadilan dan hukum.

Menurut Basri Effendi, Indonesia tidak ada masalah dengan kebhinekaan, persatuan dan Pancasila. Akan tetapi permasalahan di negeri ini berpunca pada urusan ekonomi, penegakan hukum dan keadilan yang belum stabil dan merata.

"Bicarakan dulu tentang penegakan hukum yang adil dan keadilan yang paripurna serta ekonomi yang merata. Ketika nilai-nilai kemanusiaan dan moral agama sudah dimiliki oleh seluruh anak bangsa negeri ini, maka Kebhinekaan dan kepancasilaan akan lahir dengan sendirinya," pungkas Basri Effendi.

Pada bagian lain, Gazali juga menyampaikan, jabatan sebagai anggota DPD merupakan amanah rakyat kepada mereka yang terpilih dan harus dipertanggungjawabkan.

Mengingat itu amanah, maka sebagai anggota DPD sudah seharusnya bekerja dan berkhitmad demi kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, ujar dia.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI itu menambahkan, DPD RI beranggotakan wakil independen yang dipilih secara langsung seluruh rakyat, termasuk masyarakat Aceh.

 Jadi, sebut dia, sudah menjadi kewajiban anggota DPD meneruskan amanah dan memperjuangkan amanah rakyat. Anggota DPD harus memihak dan peduli kepada rakyat serta berupaya semaksimal mungkin bekerja untuk kepentingan rakyat.

"DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Maka, menjadi anggota DPD haruslah memiliki jiwa improvisasi dalam bekerja. Jangan hanya menunggu saja. Mampu dan berani berhadapan dengan pemerintah melalui menterinya untuk kesejahteraan rakyat," ujar dia.  

    

Kepada anggota DPD maupun DPR RI asal Aceh, Ghazali Abbas mengharap dan mengajak untuk dapat berkontribusi penuh guna mewujudkan masyarakat Aceh yang sejahtera dan terpenuhi semua kebutuhan hidupnya.