Sekda: Manajemen pemerintahan kunci wujudkan visi misi

Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Sekretaris Daerah Aceh Dermawan menyatakan kunci utama untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Aceh adalah manajemen pemerintahan.

"Perbaikan dan peningkatan kualitas pemerintahan mutlak harus dilakukan untuk dapat menjalankan program dengan baik," kata Dermawan di sela-sela membuka workshop Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Desa di Aceh Besar, Selasa.

Ia menjelaskan perbaikan itu bukan hanya pada kinerja saja, tetapi juga pada kompetensi aparatur, disiplin kerja, efektivitas dan efisiensi pelayanan, kemampuan menjalankan sistem, keterampilan dalam menyusun program, serta kepatuhan kepada aturan hukum.

Dermawan menyebutkan dari 15 program yang menjadi prioritas utama Pemerintah Aceh ke depan, ada dua program yang bersentuhan langsung dengan perbaikan kualitas dan manajemen pemerintahan itu, yaitu program Aceh Peumulia dan Aceh SIAT.

Aceh Peumulia kata Dermawan merupakan program pemenuhan layanan pemerintahan yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungli, yang disertai dengan sistem pengawasan dan penilaian ketat dari pihak berwenang.

Sedangkan SIAT adalah singkatan dari Sistem Informasi Aceh Terpadu, yang merupakan sistem informasi dan database terpadu di semua sektor pembangunan dan pelayanan.

"Perbaikan kualitas Pemerintahan ini tentu tidak hanya dijalankan di tingkat provinsi saja, tetapi juga di tingkat kabupaten/kota dan Pemerintahan Gampong. Kita juga akan memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak akan kita perkuat guna memastikan bahwa semua perbaikan dirancang berjalan dengan baik," katanya.

Dermawan juga mengingatkan, semangat transparansi yang dibangun akan memudahkan publik memantau kinerja pemerintahan, sehingga sedikit saja terjadi penyelewengan, risikonya pasti sangat berat.

"Aspek keterampilan menjadi hal utama yang akan kita tingkatkan dalam mendukung perbaikan kinerja di Pemerintahan," katanya.

Dalam acara workshop tersebut, Sekda Dermawan juga menyaksikan penandatanganan MoU Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah dan Perjanjian Kerja Sama Implementasi SIMDA Perencanaan antara Pemerintah Aceh dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

"Kerja sama yang kita bangun dengan BPKP ini adalah bagian dari upaya meningkatkan keterampilan dan kompetensi aparatur pemerintahan di Aceh. Kerja sama itu tidak hanya dalam bentuk pelatihan dan penguatan sistem pengawasan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan," demikian Dermawan.