Legislator harapkan Mall Meulaboh dikelola optimal

Meulaboh (ANTARA Aceh) - Ketua Komisi D-DPRK Aceh Barat, Provinsi Aceh Tgk Bantalidan meminta pihak eksekutif lebih serius dalam mengelola Mall Meulaboh sehingga aset daerah tersebut berkontribusi untuk pendapatan asli daerah (PAD).

"Kami di DPRK telah berulang kali menyampaikan, baik dalam sidang pembahasan maupun dalam pandangan fraksi menyoroti agar pengelolaan Mall Meulaboh itu benar-benar dilakukan sehingga termanfaatkan optimal," katanya di Meulaboh, Rabu.

Ia menyatakan, pada 2016 Pemkab telah menyepakati anggaran untuk melakukan rehab kontruksi bangunan mall bertingkat tersebut karena sudah terlihat tidak terawat sehingga menjadi pemicu tidak ada pengusaha yang berminat menempatinya.

Akan tetapi upaya tersebut tidak begitu berdampak, hanya bagian depan pasar Mall Meulaboh yang sudah disewa oleh pengusaha perbankan yang membuka kantor kas, sementara kios-kios di bagian dalam dan di lantai atas masih tidak berpenghuni.

Politisi Partai Aceh (PA) ini menuturkan, Mall Meulaboh tersebut harusnya berkontribusi untuk daerah setelah siap bangun beberapa tahun lalu, saat proses pembangunan tersebut Pemkab Aceh Barat bahkan harus berhutang pada pihak perbankan.

"Sebenarnya itu sudah ada pihak ketiga yang mengelolanya, bukan lagi langsung pemda. Nah, ini yang membuat kami semakin bertanya-tanya, sebenarnya kekurangan apalagi mal itu sehingga pedagang lokal saja tidak mau menempatinya," tegas Bantalidan.

Lebih lanjut dikatakan, Pemkab Aceh Barat akan selalu siap memfasilitasi apabila ada kendala dalam proses pendanaan, misalkan untuk rehab agar kontruksi bangunan lebih menarik dan lebar, namun pihak pengelola harus transparan terhadap itu.

Keberadaan Mall Meulaboh tersebut sangat strategis karena dibangun di tengah-tengah wilayah Kota Meulaboh, perencanaan awalnya juga ditargetkan pembangunan mall bertingkat itu menjadi pasar induk di wilayah kota.

Bantalidan menyatakan, DPRK terus mendorong eksekutif untuk lebih serius menggelola aset-aset daerah untuk mengenjot PAD, disamping bekontribusi secara ekonomi, keberadaan mall itu tidak terus merugikan daerah karena biaya perawatanya.

"Kita terus mendorong, bila memang ada persoalan yang masih menjadi kendala akan kita carikan solusi. Aset-aset daerah harus digunakan sebaik-baiknya sehingga PAD Aceh Barat bisa meningkat," sebutnya.

Beberapa tahun lalu, lose-lose yang terbangun dalam Mall Meulaboh tersebut pernah digunakan masyarakat dengan bentuk sewa, ada usaha pedagang pakaian, bahkan untuk lokasi penjualan aneka "batu akik" saat masyarakat demam batu alam.

Kemudian pada 2016 semua los kembali kosong dan tidak digunakan lagi oleh pedagang, kemudian salah satu perbankan yakni Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Meulaboh memanfaatkan beberapa bagian depan untuk pelayanan kantor kas nasional.

Bantalidan menuturkan, ada benarnya apabila kurangnya minat masyarakat menyewa los maupun kios dalam mall tersebut karena harga sewa tergolong tinggi, sebenarnya itu tidak ada soalan apabila didukung oleh fasilitas yang maksimal.

"Kalau masalah kemahalan uang sewa, itukan bisa dibicarakan. Apalagi ini yang mengelola sekarang adalah pihak ketiga. Kita harapkan mall itu bisa dimanfaatkan semuanya, tidak cukup hanya beberapa seperti itu," katanya menambahkan.