Tapaktuan (ANTARA Aceh) - Puluhan masyarakat yang bermukim di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Kluet, Kecamatan Kluet Utara minta agar Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan segera mengatasi erosi yang mengancam rumah mereka.
Tokoh Pemuda Kluet Raya, Riswan Haris kepada wartawan di Tapaktuan, Kamis mengatakan, masyarakat sudah merasa kecewa, karena bencana erosi sungai yang telah mengancam keberadaan rumah penduduk sejak Januari 2017, namun belum ada langkah penanganan yang serius.
Akibat erosi tersebut, terhitung sampai Rabu (8/11), sudah empat unit rumah warga yang terpaksa harus dibongkar untuk menghindari jatuh korban jiwa dan hilangnya harta benda. Sementara enam unit rumah lagi keberadaannya juga sudah terancam ambruk ke dasar sungai.
"Masyarakat sangat kecewa dan sedih kepada Pemkab Aceh Selatan yang terkesan mengabaikan begitu saja bencana alam tersebut. Buktinya sampai saat ini belum terlihat ada upaya penanganan yang serius di lapangan. Padahal kejadian bencana alam ini sudah sangat meresahkan masyarakat," katanya.
Haris mengatakan, para korban yang rumahnya terpaksa harus dibongkar tersebut merupakan warga miskin yang kehidupan sehari-harinya serba kekurangan. Untuk mencukupi kebutuhannya, mereka bekerja sebagai petani.
Karena tidak ada bantuan apapun dari Pemkab Aceh Selatan, kata dia, proses pembongkaran rumah yang terancam ambruk ke dasar sungai itu terpaksa dilakukan sendiri oleh mereka dengan dibantu sejumlah masyarakat Gampong Keude Padang.
"Kondisi sekarang ini, warga korban erosi sungai tersebut tidak memiliki tempat tinggal lagi. Mereka sangat menggantungkan harapan kepada pemerintah untuk menyediakan tempat tinggal yang layak, sebab tanah yang sudah digerus erosi sungai tersebut merupakan lahan satu-satunya tempat mereka mendirikan rumah untuk tempat tinggal," ungkapnya.
Ironisnya lagi, sambung Haris, sejak musibah bencana alam erosi sungai di Gampong Keude Padang tersebut terjadi pada Januari 2017, pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) beserta sejumlah SKPK terkait lainnya, telah turun langsung ke lapangan untuk meninjau lokasi.
Namun, ujar Haris, setelah peninjauan ke lapangan hingga saat ini dengan rentang waktu mencapai sepuluh bulan lebih, belum ada langkah penanggulangan apapun di lokasi bencana dimaksud.
"Para pejabat dari dinas terkait terkesan benar-benar tidak ada keseriusan. Langkah itu hanya formalitas saja untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka sudah turun ke lokasi," sesalnya.
Karena itu, lanjut Riswan Haris, masyarakat Gampong Keude Padang, Kecamatan Kluet Utara meminta kepada Bupati Aceh Selatan, HT Sama Indra segera memerintahkan dinas terkait untuk melakukan langkah penanggulangan secara serius.
Mereka meminta langkah penanggulangan yang akan dilakukan adalah segera membangun tanggul menggunakan batu gajah di sepanjang bantaran sungai di gampong setempat untuk menghindari terus bertambahnya tanah daratan yang terdiri dari lahan pemukiman dan lahan perkebunan milik warga setempat digerus sungai.
Jika langkah itu tidak mampu direalisasikan dalam waktu dekat, maka pihaknya mengusulkan kepada Pemkab Aceh Selatan agar segera merelokasi warga yang keberadaan rumahnya sudah terancam tersebut ke lokasi yang lebih aman dengan membangun perumahan yang baru.
"Bupati HT Sama Indra, kami minta agar memprioritaskan penanggulangan bencana alam ini, jangan justru lebih mengutamakan pergi ke luar daerah sementara rakyatnya terus dilanda kecemasan dan kesedihan," pintanya.
Sementara itu, Kasie Kedaruratan BPBD Aceh Selatan, Suhada mengatakan, langkah penanggulangan bencana alam erosi sungai di Gampong Keude Padang tersebut belum bisa dilaksanakan sampai saat ini karena membutuhkan anggaran cukup besar.
Sementara, jika langkah penanggulangan dilakukan secara kecil-kecilan dikhawatirkan akan sia-sia, katanya.
"Untuk mengatasi semakin meluasnya tanah daratan di sepanjang pinggiran sungai Gampong Keude Padang amblas ke dasar sungai harus dibangun tanggul menggunakan batu gajah dengan panjangnya sekitar 1 Km lebih. Proyek ini tidak mampu tertampung dalam APBK karena membutuhkan anggaran mencapai puluhan miliar rupiah," ujarnya.
Satu-satunya solusi untuk menyelesaikan persoalan yang sudah sangat meresahkan masyarakat tersebut, kata dia, Pemkab Aceh Selatan harus mengusulkan program pembangunan proyek dimaksud ke provinsi sumber APBA dan ke kementerian terkait melalui sumber APBN.
Namun anehnya, saat ditanya apakah program tersebut sudah diusulkan, Suhada justru mengakui bahwa sampai saat ini belum diusulkan oleh pihaknya.
"Saat ini sedang kami lakukan kajian dan perhitungan kebutuhan anggaran untuk melengkapi usulan proposal. Proposal yang akan diajukan harus ditandatangani langsung oleh Bupati Aceh Selatan," katanya.
Sedangkan terkait permintaan masyarakat setempat agar warga korban bencana alam di relokasi ke tempat yang lebih aman, Suhada menyatakan terkait hal itu bukan kewenangan pihaknya melainkan menjadi ranahnya pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2017
Tokoh Pemuda Kluet Raya, Riswan Haris kepada wartawan di Tapaktuan, Kamis mengatakan, masyarakat sudah merasa kecewa, karena bencana erosi sungai yang telah mengancam keberadaan rumah penduduk sejak Januari 2017, namun belum ada langkah penanganan yang serius.
Akibat erosi tersebut, terhitung sampai Rabu (8/11), sudah empat unit rumah warga yang terpaksa harus dibongkar untuk menghindari jatuh korban jiwa dan hilangnya harta benda. Sementara enam unit rumah lagi keberadaannya juga sudah terancam ambruk ke dasar sungai.
"Masyarakat sangat kecewa dan sedih kepada Pemkab Aceh Selatan yang terkesan mengabaikan begitu saja bencana alam tersebut. Buktinya sampai saat ini belum terlihat ada upaya penanganan yang serius di lapangan. Padahal kejadian bencana alam ini sudah sangat meresahkan masyarakat," katanya.
Haris mengatakan, para korban yang rumahnya terpaksa harus dibongkar tersebut merupakan warga miskin yang kehidupan sehari-harinya serba kekurangan. Untuk mencukupi kebutuhannya, mereka bekerja sebagai petani.
Karena tidak ada bantuan apapun dari Pemkab Aceh Selatan, kata dia, proses pembongkaran rumah yang terancam ambruk ke dasar sungai itu terpaksa dilakukan sendiri oleh mereka dengan dibantu sejumlah masyarakat Gampong Keude Padang.
"Kondisi sekarang ini, warga korban erosi sungai tersebut tidak memiliki tempat tinggal lagi. Mereka sangat menggantungkan harapan kepada pemerintah untuk menyediakan tempat tinggal yang layak, sebab tanah yang sudah digerus erosi sungai tersebut merupakan lahan satu-satunya tempat mereka mendirikan rumah untuk tempat tinggal," ungkapnya.
Ironisnya lagi, sambung Haris, sejak musibah bencana alam erosi sungai di Gampong Keude Padang tersebut terjadi pada Januari 2017, pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) beserta sejumlah SKPK terkait lainnya, telah turun langsung ke lapangan untuk meninjau lokasi.
Namun, ujar Haris, setelah peninjauan ke lapangan hingga saat ini dengan rentang waktu mencapai sepuluh bulan lebih, belum ada langkah penanggulangan apapun di lokasi bencana dimaksud.
"Para pejabat dari dinas terkait terkesan benar-benar tidak ada keseriusan. Langkah itu hanya formalitas saja untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka sudah turun ke lokasi," sesalnya.
Karena itu, lanjut Riswan Haris, masyarakat Gampong Keude Padang, Kecamatan Kluet Utara meminta kepada Bupati Aceh Selatan, HT Sama Indra segera memerintahkan dinas terkait untuk melakukan langkah penanggulangan secara serius.
Mereka meminta langkah penanggulangan yang akan dilakukan adalah segera membangun tanggul menggunakan batu gajah di sepanjang bantaran sungai di gampong setempat untuk menghindari terus bertambahnya tanah daratan yang terdiri dari lahan pemukiman dan lahan perkebunan milik warga setempat digerus sungai.
Jika langkah itu tidak mampu direalisasikan dalam waktu dekat, maka pihaknya mengusulkan kepada Pemkab Aceh Selatan agar segera merelokasi warga yang keberadaan rumahnya sudah terancam tersebut ke lokasi yang lebih aman dengan membangun perumahan yang baru.
"Bupati HT Sama Indra, kami minta agar memprioritaskan penanggulangan bencana alam ini, jangan justru lebih mengutamakan pergi ke luar daerah sementara rakyatnya terus dilanda kecemasan dan kesedihan," pintanya.
Sementara itu, Kasie Kedaruratan BPBD Aceh Selatan, Suhada mengatakan, langkah penanggulangan bencana alam erosi sungai di Gampong Keude Padang tersebut belum bisa dilaksanakan sampai saat ini karena membutuhkan anggaran cukup besar.
Sementara, jika langkah penanggulangan dilakukan secara kecil-kecilan dikhawatirkan akan sia-sia, katanya.
"Untuk mengatasi semakin meluasnya tanah daratan di sepanjang pinggiran sungai Gampong Keude Padang amblas ke dasar sungai harus dibangun tanggul menggunakan batu gajah dengan panjangnya sekitar 1 Km lebih. Proyek ini tidak mampu tertampung dalam APBK karena membutuhkan anggaran mencapai puluhan miliar rupiah," ujarnya.
Satu-satunya solusi untuk menyelesaikan persoalan yang sudah sangat meresahkan masyarakat tersebut, kata dia, Pemkab Aceh Selatan harus mengusulkan program pembangunan proyek dimaksud ke provinsi sumber APBA dan ke kementerian terkait melalui sumber APBN.
Namun anehnya, saat ditanya apakah program tersebut sudah diusulkan, Suhada justru mengakui bahwa sampai saat ini belum diusulkan oleh pihaknya.
"Saat ini sedang kami lakukan kajian dan perhitungan kebutuhan anggaran untuk melengkapi usulan proposal. Proposal yang akan diajukan harus ditandatangani langsung oleh Bupati Aceh Selatan," katanya.
Sedangkan terkait permintaan masyarakat setempat agar warga korban bencana alam di relokasi ke tempat yang lebih aman, Suhada menyatakan terkait hal itu bukan kewenangan pihaknya melainkan menjadi ranahnya pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2017