Meulaboh (ANTARA Aceh) - Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh menyatakan daerah itu dalam posisi terancam rawan pangan karena pertumbuhan penduduk sudah tidak sejalan dengan peningkatan produksi pangan lokal.
"Anomali iklim ini sangat berpengaruh, ditambah lagi penambahan penduduk tidak sejalan dengan peningkatan produksi pangan. Pemda harus mengadvokasi masyarakat, jangan pangan itu identik dengan beras saja," kata Kepala Dinas Pangan Aceh Barat Ir Nasrita di Meulaboh, Kamis.
Ia menjelaskan rawan pangan itu dipengaruhi anomali iklim seperti banjir yang berakibat pada gagal panen, sementara Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu daerah rawan bencana di Provinsi Aceh, dituntut memiliki kesiap-siagaan penyediaan pangan.
Nasrita menyampaikan hingga kini persoalan pangan di tengah masyarakat masih identik dengan beras, padahal ada pangan alternatif lain yang bisa dikembangkan seperti jagung, umbi-umbian, termasuk sagu sebagai pangan lokal.
Ia mengakui persoalan produktivitas padi selama ini sudah tergolong membaik, artinya masih ada surplus padi setiap hasil perhitungan pragnosa kebutuhan masyarakat, akan tetapi bila ditinjau dengan perbandingan penambahan penduduk, justru rawan pangan.
"Kita, Kabupaten Aceh Barat ini sendiri, memang masih surplus ya, artinya produksi padi kita melebihi prognosis kebutuhan masyarakat, tetapi bukan berarti kerawanan pangan itu tidak akan ada, itu ada, terutama saat bencana alam," tegasya.
Lebih lanjut disampaikan, kondisi lahan sawah di daerah sentra pertanian Kabupaten Aceh Barat, saat ini banyak terjadi penciutan lahan karena alih fungsi, secara otomatis hal demikian dapat mempengaruhi produktivitas pertanian tanaman padi.
Sementara untuk kegiatan program cetak sawah baru butuh proses panjang, karena tidak serta merta semua semua lahan tanah bisa dijadikan area pesawahan, tetap saja harus ditinjau dari lokasi kemiringan tanah maupun ketersediaan sumber airnya.
Nasrita menyampaikan Dinas Pangan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) hanya bisa memberikan gambaran daerah tersebut rawan atau tidak akan pangan, kemudian bagaimana instansi terkait lainnya menyikapi kondisi tersebut.
Kemudian bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) umpamanya, menyikapi ketersediaan pangan pada kawasan rawan bencana alam, Dinas Pertanian juga melihat pemetaan kawasan butuh ketersediaan pangan.
Kemudian Perum Bulog Sub Divisi Regional Meulaboh membuat pemetaan proses distribusinya bersama Dinas Perhubungan, termasuk Dinas Kesehatan, bertanggung jawab terhadap aman atau tidaknya pangan yang dikonsumsi oleh warga.
"Yang jelas pangan itu tuntutan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang, harus ada, tidak mesti dia itu petani, tapi pemulung sekalipun juga harus ada punya akses untuk pangan. Apalagi daerah kita rawan bencana, terutama banjir," katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2017
"Anomali iklim ini sangat berpengaruh, ditambah lagi penambahan penduduk tidak sejalan dengan peningkatan produksi pangan. Pemda harus mengadvokasi masyarakat, jangan pangan itu identik dengan beras saja," kata Kepala Dinas Pangan Aceh Barat Ir Nasrita di Meulaboh, Kamis.
Ia menjelaskan rawan pangan itu dipengaruhi anomali iklim seperti banjir yang berakibat pada gagal panen, sementara Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu daerah rawan bencana di Provinsi Aceh, dituntut memiliki kesiap-siagaan penyediaan pangan.
Nasrita menyampaikan hingga kini persoalan pangan di tengah masyarakat masih identik dengan beras, padahal ada pangan alternatif lain yang bisa dikembangkan seperti jagung, umbi-umbian, termasuk sagu sebagai pangan lokal.
Ia mengakui persoalan produktivitas padi selama ini sudah tergolong membaik, artinya masih ada surplus padi setiap hasil perhitungan pragnosa kebutuhan masyarakat, akan tetapi bila ditinjau dengan perbandingan penambahan penduduk, justru rawan pangan.
"Kita, Kabupaten Aceh Barat ini sendiri, memang masih surplus ya, artinya produksi padi kita melebihi prognosis kebutuhan masyarakat, tetapi bukan berarti kerawanan pangan itu tidak akan ada, itu ada, terutama saat bencana alam," tegasya.
Lebih lanjut disampaikan, kondisi lahan sawah di daerah sentra pertanian Kabupaten Aceh Barat, saat ini banyak terjadi penciutan lahan karena alih fungsi, secara otomatis hal demikian dapat mempengaruhi produktivitas pertanian tanaman padi.
Sementara untuk kegiatan program cetak sawah baru butuh proses panjang, karena tidak serta merta semua semua lahan tanah bisa dijadikan area pesawahan, tetap saja harus ditinjau dari lokasi kemiringan tanah maupun ketersediaan sumber airnya.
Nasrita menyampaikan Dinas Pangan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) hanya bisa memberikan gambaran daerah tersebut rawan atau tidak akan pangan, kemudian bagaimana instansi terkait lainnya menyikapi kondisi tersebut.
Kemudian bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) umpamanya, menyikapi ketersediaan pangan pada kawasan rawan bencana alam, Dinas Pertanian juga melihat pemetaan kawasan butuh ketersediaan pangan.
Kemudian Perum Bulog Sub Divisi Regional Meulaboh membuat pemetaan proses distribusinya bersama Dinas Perhubungan, termasuk Dinas Kesehatan, bertanggung jawab terhadap aman atau tidaknya pangan yang dikonsumsi oleh warga.
"Yang jelas pangan itu tuntutan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang, harus ada, tidak mesti dia itu petani, tapi pemulung sekalipun juga harus ada punya akses untuk pangan. Apalagi daerah kita rawan bencana, terutama banjir," katanya menambahkan.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2017