Blangpidie (ANTARA Aceh) - Ketua Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Aceh Barat Daya (Hipelmabdya), Irfan Nasruddin mengemukakan, Bupati Akmal Ibrahim terlihat dilema akibat banyaknnya warga yang mendaftarkan diri sebagai tenaga kontrak di pemkab setempat.
"Membludaknya warga Abdya mendaftar tes tenaga kontrak tentu membuat Bupati Akmal dilema. Bagaimana tidak, jumlah kontrak yang dibutuhkan hanya 700 orang. Sementara peserta yang mendaftar mencapai 9.500 orang," katanya di Blangpidie, Senin.
Apalagi, lanjut Irfan, Bupati Akmal Ibrahim sebelumnya sudah berkomitmen untuk tidak coba-coba menitip notes untuk diloloskan, dan bahkan kepala daerah sebelumnya pernah mengancam akan menggugurkan tenaga kontrak yang lulus dari hasil titipan pihak tertentu.
"Situasi ini tentunya akan menjadi dilema kepala daerah Abdya, terutama dalam menghadapi ribuan tim sukses, dan relawan beliau semasa mencalonkan diri dalam pilkada lalu. Apalagi, beredar kabar sudah banyak timses yang telah mengumpulkan, dan memobilisasi calon tenaga kontrak," ujarnya.
Dilema berikutnya, lanjut Irfan, yakni dilemanya seorang kepala daerah dalam menghadapi sanak saudara dan familinya. Sementara banyak peserta yang benar-benar cerdas dan dibutuhkan tenaganya bukan sanak keluarga ataupun timses.
"Dilema selanjutnya adalah ketika calon tenaga kontrak yang cerdas, dan memiliki keahliannya tapi dianggap berada di pihak lawan politik. Sungguh sangat disayangkan jika tidak diperioritaskan tenaga kontrak yang sudah belasan tahun mengabdi seperti tenaga K2," ungkapnya.
Irfan berharap, mudah-mudahan komitmen kepala daerah tidak hanya sebatas omong kosong, dan kita semua harus berfikir positif sembari berdoa untuk Bupati Abdya agar bisa istiqamah sekaligus menjalankan amanah sebagaimana komitmen yang telah disampaikan sebelumnya.
"Saran kami pada Pemkab Abdya agar proses ujian tenaga kontrak ini nantinya diupayakan menggunakan metode cerdas yang bebas dari intervensi, dan sentuhan-sentuhan tangan jahat, dan proses pengumumannya juga harus dipercepat," ungkapnya.
Ketua Hipelmabdya ini juga mengingatkan Pemkab Abdya untuk tidak main-main dengan nasib 9.500 calon tenaga kontrak yang telah mendaftarkan diri tersebut. Sebab, jika terjadinya kecurangan dalam proses kelulusan tersebut maka akan berdahadap dengan mahasiswa.
"Insyaallah, dalam waktu dekat ini kami akan membuka posko pengaduan, dan jika nantinya ada indikasi kecurangan dalam proses kelulusan tenaga kontrak ini dapat dilaporkan kepada mahasiswa sebagai mitra rakyat," demikian Irfan Nasruddin.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2017
"Membludaknya warga Abdya mendaftar tes tenaga kontrak tentu membuat Bupati Akmal dilema. Bagaimana tidak, jumlah kontrak yang dibutuhkan hanya 700 orang. Sementara peserta yang mendaftar mencapai 9.500 orang," katanya di Blangpidie, Senin.
Apalagi, lanjut Irfan, Bupati Akmal Ibrahim sebelumnya sudah berkomitmen untuk tidak coba-coba menitip notes untuk diloloskan, dan bahkan kepala daerah sebelumnya pernah mengancam akan menggugurkan tenaga kontrak yang lulus dari hasil titipan pihak tertentu.
"Situasi ini tentunya akan menjadi dilema kepala daerah Abdya, terutama dalam menghadapi ribuan tim sukses, dan relawan beliau semasa mencalonkan diri dalam pilkada lalu. Apalagi, beredar kabar sudah banyak timses yang telah mengumpulkan, dan memobilisasi calon tenaga kontrak," ujarnya.
Dilema berikutnya, lanjut Irfan, yakni dilemanya seorang kepala daerah dalam menghadapi sanak saudara dan familinya. Sementara banyak peserta yang benar-benar cerdas dan dibutuhkan tenaganya bukan sanak keluarga ataupun timses.
"Dilema selanjutnya adalah ketika calon tenaga kontrak yang cerdas, dan memiliki keahliannya tapi dianggap berada di pihak lawan politik. Sungguh sangat disayangkan jika tidak diperioritaskan tenaga kontrak yang sudah belasan tahun mengabdi seperti tenaga K2," ungkapnya.
Irfan berharap, mudah-mudahan komitmen kepala daerah tidak hanya sebatas omong kosong, dan kita semua harus berfikir positif sembari berdoa untuk Bupati Abdya agar bisa istiqamah sekaligus menjalankan amanah sebagaimana komitmen yang telah disampaikan sebelumnya.
"Saran kami pada Pemkab Abdya agar proses ujian tenaga kontrak ini nantinya diupayakan menggunakan metode cerdas yang bebas dari intervensi, dan sentuhan-sentuhan tangan jahat, dan proses pengumumannya juga harus dipercepat," ungkapnya.
Ketua Hipelmabdya ini juga mengingatkan Pemkab Abdya untuk tidak main-main dengan nasib 9.500 calon tenaga kontrak yang telah mendaftarkan diri tersebut. Sebab, jika terjadinya kecurangan dalam proses kelulusan tersebut maka akan berdahadap dengan mahasiswa.
"Insyaallah, dalam waktu dekat ini kami akan membuka posko pengaduan, dan jika nantinya ada indikasi kecurangan dalam proses kelulusan tenaga kontrak ini dapat dilaporkan kepada mahasiswa sebagai mitra rakyat," demikian Irfan Nasruddin.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2017