Lhokseumawe (Antaranews Aceh) - PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Krueng Geukuh, Kabupaten Aceh Utara, segera kembali memproduksi pupuk, setelah ada pembicaraan mengenai pasokan bahan baku gas ke perusahaan tersebut di Jakarta, Rabu (17/1).
Humas PT PIM, Faisal Wardana kepada wartawan di Lhokseumawe Kamis mengatakan, sejak November 2017, PT PIM tidak beroperasi karena ketiadaan pasokan gas akibat adanya masalah teknis pada PT Perta Arun Gas sebagai pemasok gas.
Akibatnya, berimbas terhadap pemenuhan pupuk subsidi di sejumlah daerah yang menjadi tanggung jawab perusahaan berlambang "Gajah Putih" tersebut.
"Sehingga untuk memenuhi tangungjawab tersebut, pihaknya harus mendatangkan pupuk urea dari pabrik lain dibawah PT Pupuk Indonesia (Persero)," ujar Faisal.
Lanjutnya, menyikapi kondisi itu, Kementerian ESDM mengadakan rapat koordinasi untuk membahas pasokan gas kepada PT PIM di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2018.
Rapat dipimpin oleh Wakil Menteri ESDM yang dihadiri oleh SKK Migas dan beberapa BUMN di antaranya PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pertamina Hulu Energi NSB dan NSO, PT Pertamina Gas, dan PT Perta Arun Gas.
"Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa gas harus segera dialirkan ke PT PIM secepatnya dengan pola SWAP gas dari PT PLN selama pasokan gas dari PT Pertamina Hulu Energi NSB dan NSO tidak dapat memenuhi kebutuhan gas minimum untuk memproduksi urea PT PIM," jelas Faisal lagi.
Sebutnya, telah disepakati pada minggu ketiga bulan Januari 2018, pasokan gas ke PT PIM dapat disalurkan (gas in) dengan mendapatkan bantuan pinjaman gas dari PT PLN.
Dengan demikian, pabrik PT PIM dapat beroperasi kembali untuk memenuhi kebutuhan pupuk urea subsidi di wilayah pemasaran Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau-Kepri dan Jambi yang telah memasuki musim tanam Oktober-Maret, katanya.
Faisal menyebutkan Wakil Menteri ESDM mengharapkan agar permasalahan pasokan gas ke PT PIM dapat diselesaikan secara bersama-sama oleh seluruh pihak (sinergi BUMN), karena perusahaan tersebut merupakan salah satu penopang ketahanan pangan nasional sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018
Humas PT PIM, Faisal Wardana kepada wartawan di Lhokseumawe Kamis mengatakan, sejak November 2017, PT PIM tidak beroperasi karena ketiadaan pasokan gas akibat adanya masalah teknis pada PT Perta Arun Gas sebagai pemasok gas.
Akibatnya, berimbas terhadap pemenuhan pupuk subsidi di sejumlah daerah yang menjadi tanggung jawab perusahaan berlambang "Gajah Putih" tersebut.
"Sehingga untuk memenuhi tangungjawab tersebut, pihaknya harus mendatangkan pupuk urea dari pabrik lain dibawah PT Pupuk Indonesia (Persero)," ujar Faisal.
Lanjutnya, menyikapi kondisi itu, Kementerian ESDM mengadakan rapat koordinasi untuk membahas pasokan gas kepada PT PIM di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2018.
Rapat dipimpin oleh Wakil Menteri ESDM yang dihadiri oleh SKK Migas dan beberapa BUMN di antaranya PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pertamina Hulu Energi NSB dan NSO, PT Pertamina Gas, dan PT Perta Arun Gas.
"Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa gas harus segera dialirkan ke PT PIM secepatnya dengan pola SWAP gas dari PT PLN selama pasokan gas dari PT Pertamina Hulu Energi NSB dan NSO tidak dapat memenuhi kebutuhan gas minimum untuk memproduksi urea PT PIM," jelas Faisal lagi.
Sebutnya, telah disepakati pada minggu ketiga bulan Januari 2018, pasokan gas ke PT PIM dapat disalurkan (gas in) dengan mendapatkan bantuan pinjaman gas dari PT PLN.
Dengan demikian, pabrik PT PIM dapat beroperasi kembali untuk memenuhi kebutuhan pupuk urea subsidi di wilayah pemasaran Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau-Kepri dan Jambi yang telah memasuki musim tanam Oktober-Maret, katanya.
Faisal menyebutkan Wakil Menteri ESDM mengharapkan agar permasalahan pasokan gas ke PT PIM dapat diselesaikan secara bersama-sama oleh seluruh pihak (sinergi BUMN), karena perusahaan tersebut merupakan salah satu penopang ketahanan pangan nasional sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018