Meulaboh (Antaranews Aceh) - Wakil Bupati Aceh Barat, H Banta Puteh Syam menyatakan, banyak persoalan layanan kesehatan yang harus dibenahi sebagai upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.
"Selama ini masih ada titik lemahnya sehingga belum optimal pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya pada cakupan desa Kecamatan Arongan Lambalek, seperti dibahas, memang harus ada pembenahan agar lebih baik," katanya di Meulaboh, Rabu.
Hal itu disampaikan, usai membuka acara forum diskusi Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Aceh, bersama kader duek pakat gampong (KDPG) di Aula Bappeda Aceh Barat, pertemuan itu membahas semua persoalan serta kendala dihadapi pihak pemberi layanan maupun warga serta perangkat desa.
Wabub Banta Puteh, menyampaikan, visi misi pemerintahan priode 2017- 2022 yakni Ramli, MS - Banta Puteh (Rata), berkomitmen terhadap peningkatan layanan dasar sudah pasti, semua itu akan dimulai dari pengontrolan dan pembinaan dari dinas terkait.
"Kegiatan seperti ini bagus, dari sample ini kita bisa melihat sejauh mana pelaksanaan layanan dasar itu telah dilakukan dan di mana letak kelemahannya untuk dibenahi. Kita harap pembenahan nantinya bisa menjadi contoh ke desa-desa lain," sebutnya.
Sementara itu, Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edi Syahputra, menyampaikan, pihaknya sudah melakukan serangkaian upaya pendampingan terhadap desa binaan, salah satunya melakukan monitoring kartu penilaian terhadap fasilitas kesehatan (faskes).
"Ada 15 hal yang menjadi monitoring penilaian yang telah dilakukan, hasilnya menurut penilaian masyarakat dari 15 itu, ada tiga hal utama yang sangat buruk dan itu harus terpenuhi dalam pemberian layanan kepada masyarakat oleh UPTD Kesehatan," tuturnya.
Adapun tiga hal yang belum dilaksanakan itu adalah, pertama layanan ambulance 24 jam dan biaya transportasi gratis, kedua, tersedia dokter 24 jam dan ketiga ketersediaan obat-obatan yang lengkap, ketiganya selama ini tidak berjalan maksimal dan buruk.
Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menerima layanan, GeRAK Aceh mendampingi tiga desa dan menjadikan Puskesmas Arongan Lambalek sebagai sample, sebab sudah ada peraturan bupati (perbup) sebagai petunjuk peningkatan layanan dasar.
Akan tetapi hasil yang mereka temukan di lapangan tidak sebaik perencanaan yang telah disusun dalam peraturan daerah, kesalahan itu bukan hanya terletak pada pemberi layanan, namun juga ada dari faktor kelemahan pihak pemerintah desa.
"Karena itu kita memberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan itu, salah satunya seperti harus ada petunjuk teknis pengalokasian dana desa untuk membiayani ambulan, penambahan dokter dan obat-obatan harus dikontrol baik," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018
"Selama ini masih ada titik lemahnya sehingga belum optimal pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya pada cakupan desa Kecamatan Arongan Lambalek, seperti dibahas, memang harus ada pembenahan agar lebih baik," katanya di Meulaboh, Rabu.
Hal itu disampaikan, usai membuka acara forum diskusi Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Aceh, bersama kader duek pakat gampong (KDPG) di Aula Bappeda Aceh Barat, pertemuan itu membahas semua persoalan serta kendala dihadapi pihak pemberi layanan maupun warga serta perangkat desa.
Wabub Banta Puteh, menyampaikan, visi misi pemerintahan priode 2017- 2022 yakni Ramli, MS - Banta Puteh (Rata), berkomitmen terhadap peningkatan layanan dasar sudah pasti, semua itu akan dimulai dari pengontrolan dan pembinaan dari dinas terkait.
"Kegiatan seperti ini bagus, dari sample ini kita bisa melihat sejauh mana pelaksanaan layanan dasar itu telah dilakukan dan di mana letak kelemahannya untuk dibenahi. Kita harap pembenahan nantinya bisa menjadi contoh ke desa-desa lain," sebutnya.
Sementara itu, Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edi Syahputra, menyampaikan, pihaknya sudah melakukan serangkaian upaya pendampingan terhadap desa binaan, salah satunya melakukan monitoring kartu penilaian terhadap fasilitas kesehatan (faskes).
"Ada 15 hal yang menjadi monitoring penilaian yang telah dilakukan, hasilnya menurut penilaian masyarakat dari 15 itu, ada tiga hal utama yang sangat buruk dan itu harus terpenuhi dalam pemberian layanan kepada masyarakat oleh UPTD Kesehatan," tuturnya.
Adapun tiga hal yang belum dilaksanakan itu adalah, pertama layanan ambulance 24 jam dan biaya transportasi gratis, kedua, tersedia dokter 24 jam dan ketiga ketersediaan obat-obatan yang lengkap, ketiganya selama ini tidak berjalan maksimal dan buruk.
Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menerima layanan, GeRAK Aceh mendampingi tiga desa dan menjadikan Puskesmas Arongan Lambalek sebagai sample, sebab sudah ada peraturan bupati (perbup) sebagai petunjuk peningkatan layanan dasar.
Akan tetapi hasil yang mereka temukan di lapangan tidak sebaik perencanaan yang telah disusun dalam peraturan daerah, kesalahan itu bukan hanya terletak pada pemberi layanan, namun juga ada dari faktor kelemahan pihak pemerintah desa.
"Karena itu kita memberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan itu, salah satunya seperti harus ada petunjuk teknis pengalokasian dana desa untuk membiayani ambulan, penambahan dokter dan obat-obatan harus dikontrol baik," katanya.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018