Banda Aceh (Antaranews Aceh) - Massa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Syiah Kuala Banda Aceh mendesak DPR Aceh dan Pemerintah Aceh segera mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2018.
Desakan tersebut disampaikan puluhan mahasiswa dalam unjuk rasa di Gedung DPR Aceh di Banda Aceh, Selasa. Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan "Sahkan Segera APBA", dan lainnya.
M Haris Munandar, koordinator aksi, dalam orasinya menyatakan, keterlambatan pengesahan APBA berdampak pada macetnya perekonomian masyarakat.
Keterlambatan pengesahan APBA tidak tahun ini saja terjadi, tetapi sudah berulang kali. Dan ini merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara.
"Undang-undang tersebut memerintahkan pengesahan anggaran paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran. Namun yang terjadi sekarang, hingga kini APBA tidak kunjung disahkan," kata dia.
Oleh karena itu, M Haris Munandar menyatakan pihaknya menuntut eksekutif dan legislatif Pemerintahan Aceh mengesahkan APBA paling telat pada 27 Februari mendatang.
Selain itu, sebut dia, APBA yang disahkan tersebut haruslah memuat program atau kebijakan pembangunan yang sesuai dengan dibutuhkan masyarakat Aceh, bukan kebutuhan kelompok tertentu.
"Kami juga mengingatkan agar keterlambatan pengesahan APBA 2018 tidak terulang di tahun berikutnya. Keterlambatan pengesahan ini membuat pembangunan di Aceh terhambar," kata M Haris Munandar.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018
Desakan tersebut disampaikan puluhan mahasiswa dalam unjuk rasa di Gedung DPR Aceh di Banda Aceh, Selasa. Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan "Sahkan Segera APBA", dan lainnya.
M Haris Munandar, koordinator aksi, dalam orasinya menyatakan, keterlambatan pengesahan APBA berdampak pada macetnya perekonomian masyarakat.
Keterlambatan pengesahan APBA tidak tahun ini saja terjadi, tetapi sudah berulang kali. Dan ini merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara.
"Undang-undang tersebut memerintahkan pengesahan anggaran paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran. Namun yang terjadi sekarang, hingga kini APBA tidak kunjung disahkan," kata dia.
Oleh karena itu, M Haris Munandar menyatakan pihaknya menuntut eksekutif dan legislatif Pemerintahan Aceh mengesahkan APBA paling telat pada 27 Februari mendatang.
Selain itu, sebut dia, APBA yang disahkan tersebut haruslah memuat program atau kebijakan pembangunan yang sesuai dengan dibutuhkan masyarakat Aceh, bukan kebutuhan kelompok tertentu.
"Kami juga mengingatkan agar keterlambatan pengesahan APBA 2018 tidak terulang di tahun berikutnya. Keterlambatan pengesahan ini membuat pembangunan di Aceh terhambar," kata M Haris Munandar.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018