Lhokseumawe (Antaranews Aceh) - Pelaksanaan pekerjaan fisik yang dilakukan di desa-desa dalam wilayah Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, selama ini dilakukan secara swakelola oleh masyarakat.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Lhokseumawe Iskandar, Selasa mengatakan, pada umumnya pelaksanaan berbagai pekerjaan fisik di desa-desa sejak dana desa digulirkan oleh pemerintah, dilakukan secara swakelola oleh masyarakat desa.
"Sudah sejak lama berbagai pekerjaan fisik terhadap sejumlah pembangunan infrastruktur didesa-desa dilakukan sendiri oleh masyarakat, seperti pembuatan jalan rabat beton, gorong-gorong dan lain sebagainya. Serta jarang yang diborongkan untuk pekerjaaan yang memerlukan tenaga kerja ramai dan tidak perlu keahlian khusus," ujar Iskandar.
Namun seiring diberlakukannya aturan pemerintah tentang alokasi anggaran desa sebesar 30 persen untuk program padat karya dari dana desa, maka semakin memantapkan lagi kegiatan pelaksanaan pekerjaan di desa-desa yang dilakukan secara swakelola oleh masyarakat.
"Kita sudah sampaikan ke desa-desa tentang program padat karya yang dicanangkan oleh pemerintah tersebut, supaya untuk diikuti sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program padat karya," jelas Iskandar.
Namun, sebagaimana dikatakan olehnya, meskipun pelaksanaan pekerjaan sarana fisik di desa-desa sudah dilakukan secara swakelola oleh masyarakat sejak dana desa bergulir. Akan tetapi, pada pengalamannya banyak target pekerjaan dari segi waktu menjadi tidak sesuai target.
"Ada kepala desa yang mengeluh, karena menganggap pekerjaan harian, bukan borongan. Banyak pekerjaan tidak siap tepat waktu. Sehingga dari segi upah bertambah dan ini yang menjadi salah satu kendala saat dilakukan pekerjaan secara swakelola," terang Iskandar.
Sebagaimana diketahui, Program Padat Karya Tunai di desa itu merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah atau pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka kekerdilan.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Lhokseumawe Iskandar, Selasa mengatakan, pada umumnya pelaksanaan berbagai pekerjaan fisik di desa-desa sejak dana desa digulirkan oleh pemerintah, dilakukan secara swakelola oleh masyarakat desa.
"Sudah sejak lama berbagai pekerjaan fisik terhadap sejumlah pembangunan infrastruktur didesa-desa dilakukan sendiri oleh masyarakat, seperti pembuatan jalan rabat beton, gorong-gorong dan lain sebagainya. Serta jarang yang diborongkan untuk pekerjaaan yang memerlukan tenaga kerja ramai dan tidak perlu keahlian khusus," ujar Iskandar.
Namun seiring diberlakukannya aturan pemerintah tentang alokasi anggaran desa sebesar 30 persen untuk program padat karya dari dana desa, maka semakin memantapkan lagi kegiatan pelaksanaan pekerjaan di desa-desa yang dilakukan secara swakelola oleh masyarakat.
"Kita sudah sampaikan ke desa-desa tentang program padat karya yang dicanangkan oleh pemerintah tersebut, supaya untuk diikuti sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program padat karya," jelas Iskandar.
Namun, sebagaimana dikatakan olehnya, meskipun pelaksanaan pekerjaan sarana fisik di desa-desa sudah dilakukan secara swakelola oleh masyarakat sejak dana desa bergulir. Akan tetapi, pada pengalamannya banyak target pekerjaan dari segi waktu menjadi tidak sesuai target.
"Ada kepala desa yang mengeluh, karena menganggap pekerjaan harian, bukan borongan. Banyak pekerjaan tidak siap tepat waktu. Sehingga dari segi upah bertambah dan ini yang menjadi salah satu kendala saat dilakukan pekerjaan secara swakelola," terang Iskandar.
Sebagaimana diketahui, Program Padat Karya Tunai di desa itu merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah atau pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka kekerdilan.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018