Lhokseumawe (Antaranews Aceh) - Pengalihan proyek yang dibiayai dana otonomi khusus kepada kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdampak terhadap percepatan pembangunan di daerah, dari segi perencanaan dan pengawasan, kata Wali Kota Lhokseumawe Suadi Yahya.
"Dengan adanya kesepakatan antara Gubernur Aceh dengan para bupati dan wali kota se-Aceh beberapa waktu lalu tentang pengalihan proyek yang berasal dari dana otsus kepada daerah tingkat II, menjadi hal penting terhadap percepatan pembangunan di daerah," katanya didampingi Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Pemkot Lhokseumawe Salahuddin di Lhokseumawe, Selasa (20/3).
Ia mengatakan sekarang kabupaten/kota memiliki peran terhadap pengelolaan dan pelaksanaan dana otsus sehingga lebih mudah dalam melakukan pengawasan dan berbagai kegiatan lain yang terkait dengan dana otsus tersebut.
Ia mengatakan sistem pelaksanaan proyek otsus di kabupaten/kota nantinya lebih mirip pelaksanaan proyek dana alokasi khusus (DAK) dari pusat.
Namun, pada pelaksanaan dana otsus tersebut, pemerintah provinsi menyediakan alokasi anggaran kemudian kabupaten/kota mengusulkan programnya.
Ia mengatakan pelimpahan wewenang kepada kabupaten dan kota terhadap dana otsus itu juga termasuk pelaksanaan kegiatan pelelangan pekerjaan atau disebut Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Selain itu, katanya, untuk mempercepat dan pengendalian terhadap pelaksanaan dana otsus di daerah, dibentuk lembaga Percepatan dan Pengendalian Kegiatan (P2K) di masing-masing kabupaten/kota.
"Untuk pelaksanaan sistem pengelolaan yang berupa kegiatan teknis administrasi pekerjaan dan lain sebagainya sudah dilakukan di masing-masing daerah tingkat II. Hal itu, lebih memudahkan di dalam perencanaan dan juga pengawasannya, sedangkan anggarannya masih tetap di provinsi," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018
"Dengan adanya kesepakatan antara Gubernur Aceh dengan para bupati dan wali kota se-Aceh beberapa waktu lalu tentang pengalihan proyek yang berasal dari dana otsus kepada daerah tingkat II, menjadi hal penting terhadap percepatan pembangunan di daerah," katanya didampingi Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Pemkot Lhokseumawe Salahuddin di Lhokseumawe, Selasa (20/3).
Ia mengatakan sekarang kabupaten/kota memiliki peran terhadap pengelolaan dan pelaksanaan dana otsus sehingga lebih mudah dalam melakukan pengawasan dan berbagai kegiatan lain yang terkait dengan dana otsus tersebut.
Ia mengatakan sistem pelaksanaan proyek otsus di kabupaten/kota nantinya lebih mirip pelaksanaan proyek dana alokasi khusus (DAK) dari pusat.
Namun, pada pelaksanaan dana otsus tersebut, pemerintah provinsi menyediakan alokasi anggaran kemudian kabupaten/kota mengusulkan programnya.
Ia mengatakan pelimpahan wewenang kepada kabupaten dan kota terhadap dana otsus itu juga termasuk pelaksanaan kegiatan pelelangan pekerjaan atau disebut Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Selain itu, katanya, untuk mempercepat dan pengendalian terhadap pelaksanaan dana otsus di daerah, dibentuk lembaga Percepatan dan Pengendalian Kegiatan (P2K) di masing-masing kabupaten/kota.
"Untuk pelaksanaan sistem pengelolaan yang berupa kegiatan teknis administrasi pekerjaan dan lain sebagainya sudah dilakukan di masing-masing daerah tingkat II. Hal itu, lebih memudahkan di dalam perencanaan dan juga pengawasannya, sedangkan anggarannya masih tetap di provinsi," kata dia.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018