Blangpidie (Antaranews Aceh) - Sirkulasi keuangan di Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) akan menjadi macet jika perkebunan kelapa sawit milik PT Cemerlang Abadi ditutup oleh pemerintah daerah setempat.
Koordinator perkebunan PT Cemerlang Abadi, Agus Marhelis di Blangpidie, Senin, mengatakan, sirkulasi keuangan di Kecamatan Babahrot, selama ini sangat berpengaruh pada perkebunan hak guna usaha (HGU) kelapa sawit di Desa Cot Simantok.
"Setiap bulannya sirkulasi gaji pekerja di PT Cemerlang Abadi ini rata-rata Rp1, 5 miliar. Artinya sirkulasi keuangan di Kecamatan Babahrot sangat berpengaruh pada perkebunan kelapa sawit milik investor ini," ujarnya.
Agus Marhelis menyampaikan pernyataan tersebut kepada anggota DPD RI, asal Aceh, Sudirman di sela-sela kunjungan senator ke lahan perkebunan kelapa sawit milik PT Cemerlang Abadi di Desa Cot Simantok, Kecamatan Babahrot.
Sudirman yang akrab disapa Haji Uma bersama Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin meninjau lahan HGU tersebut karena selama ini dihembuskan isu PT Cemerlang Abadi telah menelantarkan lahan hingga menjadi hutan belantara.
Agus menambahkan, izin operasional HGU tempat dirinya bekerja tersebut berakhir 31 Desember 2017. Namun, dua tahun sebelumnya pihak perusahaan melakukan proses pengurusan secara prosedural.
"Sekarang berkasnya sudah ada di Kementerian. Terlambat sedikit karena ada beberapa hal yang selama ini kami hadapai di sini," kata Agus kepada Haji Uma.
"Yang pertama, rekomendasi perpanjang izin tidak dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Padahal pihak perusahaan berkomitmen untuk memperpanjang izinnya," ungkapnya.
Buktinya, kata dia, PT Cemerlang Abadi selama ini tetap membayar pajak PBB. Bukan hanya untuk areal 4.847 hektare saja, akan tetapi pembayaran dihitung seluas 7.516 hektare. Walaupun ada areal yang sudah dikembalikan ke negara seluas 2.668 hektare.
"Setiap tahun perusahaan selalu membayar pajak PBB mencapai Rp680 juta, ditambah lagi PPH dan PPN. Selain itu, kami juga rutin bayar dana CSR baik untuk desa maupun ke masjid yang kita serahkan langsung kepada kepala desa dan pengurus masjid pertahunnya mencapai Rp190 juta," ungkapnya.
Kemudian, lanjut dia, perlu juga kami sampaikan bahwa, PT Cemerlang Abadi mempunyai tenaga kerja sebanyak 374 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, 90 persen karyawan masyarakat Abdya khususnya warga Kuala Batee, dan Babahrot.
"Kalaulah misalnya setiap satu KK itu mempunyai tanggungan 3 orang, maka yang bergantung hidup di perkebunan ini lebih kurang seribu orang. Mereka 90 persen warga Abdya. Artinya kita tetap memberdayakan masyarakat lokal," ungkapnya lagi.
Koordinator kebun ini juga membantah kalau selama ini PT Cemerlang Abadi menelantarkan lahan sebagaimana isu yang sengaja dikembangkan di tengah-tengah masyarakat luas.
"Maka sangat perlu sekali kami sampaikan, supaya bapak senator bisa melihat situasi dan kondisi bagaimana sebenarnya lahan PT Cemerlang Abadi. Kondisi kebunya berjalan normal," demikian kata Agus.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018
Koordinator perkebunan PT Cemerlang Abadi, Agus Marhelis di Blangpidie, Senin, mengatakan, sirkulasi keuangan di Kecamatan Babahrot, selama ini sangat berpengaruh pada perkebunan hak guna usaha (HGU) kelapa sawit di Desa Cot Simantok.
"Setiap bulannya sirkulasi gaji pekerja di PT Cemerlang Abadi ini rata-rata Rp1, 5 miliar. Artinya sirkulasi keuangan di Kecamatan Babahrot sangat berpengaruh pada perkebunan kelapa sawit milik investor ini," ujarnya.
Agus Marhelis menyampaikan pernyataan tersebut kepada anggota DPD RI, asal Aceh, Sudirman di sela-sela kunjungan senator ke lahan perkebunan kelapa sawit milik PT Cemerlang Abadi di Desa Cot Simantok, Kecamatan Babahrot.
Sudirman yang akrab disapa Haji Uma bersama Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin meninjau lahan HGU tersebut karena selama ini dihembuskan isu PT Cemerlang Abadi telah menelantarkan lahan hingga menjadi hutan belantara.
Agus menambahkan, izin operasional HGU tempat dirinya bekerja tersebut berakhir 31 Desember 2017. Namun, dua tahun sebelumnya pihak perusahaan melakukan proses pengurusan secara prosedural.
"Sekarang berkasnya sudah ada di Kementerian. Terlambat sedikit karena ada beberapa hal yang selama ini kami hadapai di sini," kata Agus kepada Haji Uma.
"Yang pertama, rekomendasi perpanjang izin tidak dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Padahal pihak perusahaan berkomitmen untuk memperpanjang izinnya," ungkapnya.
Buktinya, kata dia, PT Cemerlang Abadi selama ini tetap membayar pajak PBB. Bukan hanya untuk areal 4.847 hektare saja, akan tetapi pembayaran dihitung seluas 7.516 hektare. Walaupun ada areal yang sudah dikembalikan ke negara seluas 2.668 hektare.
"Setiap tahun perusahaan selalu membayar pajak PBB mencapai Rp680 juta, ditambah lagi PPH dan PPN. Selain itu, kami juga rutin bayar dana CSR baik untuk desa maupun ke masjid yang kita serahkan langsung kepada kepala desa dan pengurus masjid pertahunnya mencapai Rp190 juta," ungkapnya.
Kemudian, lanjut dia, perlu juga kami sampaikan bahwa, PT Cemerlang Abadi mempunyai tenaga kerja sebanyak 374 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, 90 persen karyawan masyarakat Abdya khususnya warga Kuala Batee, dan Babahrot.
"Kalaulah misalnya setiap satu KK itu mempunyai tanggungan 3 orang, maka yang bergantung hidup di perkebunan ini lebih kurang seribu orang. Mereka 90 persen warga Abdya. Artinya kita tetap memberdayakan masyarakat lokal," ungkapnya lagi.
Koordinator kebun ini juga membantah kalau selama ini PT Cemerlang Abadi menelantarkan lahan sebagaimana isu yang sengaja dikembangkan di tengah-tengah masyarakat luas.
"Maka sangat perlu sekali kami sampaikan, supaya bapak senator bisa melihat situasi dan kondisi bagaimana sebenarnya lahan PT Cemerlang Abadi. Kondisi kebunya berjalan normal," demikian kata Agus.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018