Banda Aceh (Antaranews Aceh) - DPR Aceh mulai menelaah dokumen Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun anggaran 2018.
Anggota DPR Aceh Abdullah Saleh di Banda Aceh, Selasa, mengatakan, penelaahan dokumen Pergub APBA tersebut untuk mengetahui ke mana saja anggaran dialokasikan.
"Kami telaah dokumen ini karena pengesahan APBA tidak melalui qanun atau peraturan daerah. Kalau melalui qanun, tentu anggota DPR Aceh mengetahui alokasi anggarannya karena ikut terlibat dalam pembahasannya," kata Abdullah Saleh.
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengeluarkan peraturan tentang APBA setelah tidak ada kesepakatan pengesahan APBA 2018 melalui mekanisme peraturan daerah dengan DPRA.
Menurut Abdullah Saleh, penelaahan dokumen anggaran tersebut juga bagian dari fungsi pengawasan DPR Aceh. Tanpa adanya dokumen tersebut, DPR Aceh sulit mengawasi pengelolaan anggaran karena tidak mengetahui kemana saja anggaran dialokasikan.
"Kami akan kaji dan telaah dokumen Pergub ABPA ini untuk selanjutnya akan kami lakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran milik rakyat Aceh tersebut," kata Abdullah Saleh.
Pengkajian dokumen Pergub APBA, lanjut dia, akan dilakukan masing-masing komisi di DPR Aceh. Sebab, komisi merupakan mitra kerja satuan kerja pemerintah daerah yang melaksanakan anggaran.
"Untuk detailnya, bisa ditanyakan langsung kepada masing-masing komisi di DPR Aceh. Masing-masing komisi nantinya yang akan menelaah pelaksanaan anggaran di satuan kerja perangkat daerah yang menjadi mitra kerja komisi," kata Abdullah Saleh.
Sebelumnya, politisi Partai Aceh itu sempat mempertanyakan dokumen Pergub APBA tersebut karena tidak kunjung diserahkan kepada DPR Aceh. Padahal, dokumen tersebut diperlukan untuk pengawasan.
"Kami pernah mempertanyakan dokumen Perbub ABPA ini karena tidak kunjung diserahkan ke DPR Aceh. Namun, kini dokumen tersebut sudah diserahkan dan segera kami kaji dan telaah," pungkas Abdullah Saleh.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018
Anggota DPR Aceh Abdullah Saleh di Banda Aceh, Selasa, mengatakan, penelaahan dokumen Pergub APBA tersebut untuk mengetahui ke mana saja anggaran dialokasikan.
"Kami telaah dokumen ini karena pengesahan APBA tidak melalui qanun atau peraturan daerah. Kalau melalui qanun, tentu anggota DPR Aceh mengetahui alokasi anggarannya karena ikut terlibat dalam pembahasannya," kata Abdullah Saleh.
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengeluarkan peraturan tentang APBA setelah tidak ada kesepakatan pengesahan APBA 2018 melalui mekanisme peraturan daerah dengan DPRA.
Menurut Abdullah Saleh, penelaahan dokumen anggaran tersebut juga bagian dari fungsi pengawasan DPR Aceh. Tanpa adanya dokumen tersebut, DPR Aceh sulit mengawasi pengelolaan anggaran karena tidak mengetahui kemana saja anggaran dialokasikan.
"Kami akan kaji dan telaah dokumen Pergub ABPA ini untuk selanjutnya akan kami lakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran milik rakyat Aceh tersebut," kata Abdullah Saleh.
Pengkajian dokumen Pergub APBA, lanjut dia, akan dilakukan masing-masing komisi di DPR Aceh. Sebab, komisi merupakan mitra kerja satuan kerja pemerintah daerah yang melaksanakan anggaran.
"Untuk detailnya, bisa ditanyakan langsung kepada masing-masing komisi di DPR Aceh. Masing-masing komisi nantinya yang akan menelaah pelaksanaan anggaran di satuan kerja perangkat daerah yang menjadi mitra kerja komisi," kata Abdullah Saleh.
Sebelumnya, politisi Partai Aceh itu sempat mempertanyakan dokumen Pergub APBA tersebut karena tidak kunjung diserahkan kepada DPR Aceh. Padahal, dokumen tersebut diperlukan untuk pengawasan.
"Kami pernah mempertanyakan dokumen Perbub ABPA ini karena tidak kunjung diserahkan ke DPR Aceh. Namun, kini dokumen tersebut sudah diserahkan dan segera kami kaji dan telaah," pungkas Abdullah Saleh.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018