Meulaboh (Antaranews Aceh) - Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat, mengusulkan penambahan sebanyak 1.000 unit alat mesin pertanian (alsintan) berupa traktor tangan untuk optimalisasi pengarapan sawah di daerah itu.
"Sudah diusulkan pengadaan melalui dana otonomi khusus dalam R-APBK Aceh Barat 2019, harapan kita bisa diterima dan menjadi program daerah untuk membangun sektor pertanian," kata Kepala Dinas Pertanian Aceh Barat, Sarfrizal, di Meulaboh, Rabu.
Dia menjelaskan, saat ini ketersediaan alat bajak sawah atau traktor tangan sekitar 500 unit yang rutin digunakan petani di 12 kecamatan untuk membajak lahan sawah pascapanen, akan tetapi jumlah itu belum efektif dengan luas lahan pertanian lebih 17 ribu hektare.
Setiap satu unit alat bajak sawah tersebut efektifnya bisa digunakan untuk 10 -13 hektare lahan sawah, akan tetapi petani di daerah itu justru menggunakan alat bajak melebihi dari volume kerja alat sehingga sering terkendala tanam serentak.
"Apabila kita kalikan dengan jumlah kebutuhan, perkiraan kami maksimalnya 1.700 unit traktor tangan baru bisa dilakukan secara sekaligus dan dapat melakukan tanam serentak. Total anggaran yang kita usulkan sekitar Rp5 miliar," ungkapnya.
Selain alsintan, Dinas Pertanian Aceh Barat juga memprogramkan kelanjutan jalan produksi pertanian, penyediaan alat pompanisasi untuk mengairi air sawah tadah hujan yang kerap gagal panen karena tidak tersedia sumber air.
Demikian juga terhadap kegiatan rehab drainase saluran irigasi petani serta pembangunan perit kecil untuk memperlancar aktivitas pertanian tanaman pangan dalam mengsuplai air agar sampai ke area sawah tadah hujan.
"Banyak pekerjaan kecil yang juga telah kita usulkan, tetapi yang mendesak saat ini sebagaimana program Bupati Aceh Barat terhadap pengadaan penambahan alat mesin bajak sawah bisa terkafer dengan dana Otsus," imbuhnya.
Selama beberapa pekan ke depan eksekutif dan legislatif Aceh Barat membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (R-APBK) Aceh Barat tahun 2019 untuk kemudian disahkan menjadi program kegiatan di daerah itu.
Aktivis Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) juga mengusulkan agar Pemkab Aceh Barat lebih fokus pada pekerjaan proyek mendesak dan strategis yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, terutama infrastruktur jalan, jembatan, irigasi.
"Kita mendukung dana Otsus 2019 dikelola oleh kabupaten/ kota sehingga lebih efektif. Peran eksekutif dan legislatif di Aceh Barat harus konsen, gunakan sebaik - baiknya dana pusat itu untuk pembangunan infrastruktur mendesak," kata Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edi Syah Putra menambahkan.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018