Banda Aceh (Antaranews Aceh) - Anggota DPD asal Aceh Ghazali Abbad Adan menegaskan, dibutuhkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Aceh bersama DPRA untuk memperjuangkan agar zakat menjadi pengurangan pajak di daerah setempat.
"Artinya, khusus untuk Aceh setelah membayar zakat maka dapat menjadi pengurangan pajak, bukan diberlakukan keduanya sebab ini tidak adil," kata Ghazali Abbas Adan di Darussalam, Banda Aceh, Sabtu.
Pada peluncuran dan bedah? buku "Suara Pro Rakyat dan Cinta Damai, Ghazali Abbas Adan Vs Fasisme" di Aula Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, ia mengatakan zakat sebagai pengurang pajak tertuang dalam pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
"Saya telah berusaha untuk memperjuangkan ini dan sudah mengajukan usulan tersebut dalam Rancangan Undang Undang Pajak Penghasilan (RUU PPh) ke Badan Legislasi DPR," katanya.
Ghazali mengajak anggota DPR asal Aceh untuk dapat mengawal dan memperjuangkannya sehingga produk hukum tersebut dapat disahkan menjadi bagian dari UU PPh.
"Saya juga meminta Pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk membentuk tim berjuang bersama mempejuangkan kepentingan Aceh tersebut, sehingga zakat sebagai pengurang pajak dapat terwujud," katanya.
Ia menambahkan jika hal tersebut terwujud, maka muzakki dan wajib pajak di provinsi ujung paling barat Indonesia itu tidak lagi merasakan pembayaran ganda, yakni membayar zakat dan pajak sekaligus sebagaimana terjadi selama ini.
"Jika usaha bersama ini berhasil manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh wajib pajak (WP) dan muzakki di Aceh. Insya Allah pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor ini juga akan meningkat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018
"Artinya, khusus untuk Aceh setelah membayar zakat maka dapat menjadi pengurangan pajak, bukan diberlakukan keduanya sebab ini tidak adil," kata Ghazali Abbas Adan di Darussalam, Banda Aceh, Sabtu.
Pada peluncuran dan bedah? buku "Suara Pro Rakyat dan Cinta Damai, Ghazali Abbas Adan Vs Fasisme" di Aula Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, ia mengatakan zakat sebagai pengurang pajak tertuang dalam pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
"Saya telah berusaha untuk memperjuangkan ini dan sudah mengajukan usulan tersebut dalam Rancangan Undang Undang Pajak Penghasilan (RUU PPh) ke Badan Legislasi DPR," katanya.
Ghazali mengajak anggota DPR asal Aceh untuk dapat mengawal dan memperjuangkannya sehingga produk hukum tersebut dapat disahkan menjadi bagian dari UU PPh.
"Saya juga meminta Pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk membentuk tim berjuang bersama mempejuangkan kepentingan Aceh tersebut, sehingga zakat sebagai pengurang pajak dapat terwujud," katanya.
Ia menambahkan jika hal tersebut terwujud, maka muzakki dan wajib pajak di provinsi ujung paling barat Indonesia itu tidak lagi merasakan pembayaran ganda, yakni membayar zakat dan pajak sekaligus sebagaimana terjadi selama ini.
"Jika usaha bersama ini berhasil manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh wajib pajak (WP) dan muzakki di Aceh. Insya Allah pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor ini juga akan meningkat," katanya.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018