Banda Aceh (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan perkembangan kinerja Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di Aceh yang terus tumbuh dan stabil hingga tahun 2023 kepada Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) H Sudirman.
“Saat ini, entitas LJK yang beroperasional di Aceh terdiri dari 13 bank umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) serta 14 BPR/S dan 55 perusahaan Industri keuangan nonbank (IKNB),” kata Kepala OJK Aceh Yusri di Banda Aceh, Kamis.
Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela menerima kunjungan kerja Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), H Sudirman di Kantor OJK Aceh, Banda Aceh.
Ia menyebutkan Per Juni 2023 perbankan masih mendominasi aktivitas LJK di Aceh dengan Aset (Bank Umum) telah mencapai Rp52,66 triliun dan total Dana Pihak Ketiga sebesar Rp38,86 triliun serta pembiayaan mencapai Rp36,10 triliun.
Adapun untuk fungsi intermediasi perbankan meningkat signifikan yang tercermin dari finance to deposit Ratio (FDR) sebesar 92,90 persen (Desember 2022 sebesar 83,36 persen), serta rasio pembiayaan bermasalah (NPF) rendah dan terkendali sebesar 1,96 persen atau lebih rendah dari NPF nasional sebesar 2,44 persen.
Dalam kesempatan tersebut Yusri juga menyampaikan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022, di mana berdasarkan SNLIK Tahun 2022, tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Aceh berada di atas tingkat literasi dan inklusi nasional serta meningkat dibanding periode survei sebelumnya pada tahun 2019.
“Tingkat literasi masyarakat Aceh saat ini sebesar 49,87 persen (nasional sebesar 49,68 persen) meningkat dari survei tahun 2019 sebesar 44,36 persen (nasional sebesar 38,03 persen), sedangkan tingkat inklusi sebesar 89,87 persen (nasional sebesar 85,01 persen) meningkat dari survei tahun 2019 sebesar 86,09 persen (nasional sebesar 76,19 persen).
Selain meningkatnya tingkat literasi dan inklusi, tantangan berikutnya adalah memperkecil gap antara tingkat literasi dan inklusi. Gap antara tingkat literasi dan inklusi masyarakat Aceh pada tahun 2022 dapat diperkecil menjadi 40,00 persen dibandingkan gap pada tahun 2019 sebesar 41,73 persen.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPD asal Aceh Sudirman mengapresiasi OJK Aceh yang sudah bekerja maksimal dan mendukung program kebanggaan daerah serta bangga bahwa Lembaga Keuangan Syariah di Aceh dapat tumbuh positif.
“Pentingnya peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat Aceh akan produk keuangan agar terhindar dari kerugian di masa datang, di sisi lain LJK juga perlu lebih informatif dalam menjelaskan persyaratan produk keuangannya. Sehingga, masyarakat yang ingin mengakses produk keuangan LJK dapat mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan dan waktu menjadi lebih efektif,” demikian Sudirman.
