Jakarta (Antaranews Aceh) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan para kepala daerah memahami area-area rawan korupsi sehingga terhindar dari proses hukum karena praktik korupsi.
"Mereka harus tetap memahami area rawan korupsi dalam konteks perencanaan anggaran," kata Mendagri ketika ditanya pesan kepada Gubernur dan Wagub Riau 2019-2024 Syamsuar dan Edy Natar Nasution yang dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu.
Tjahjo menyebutkan saat ini ada tiga gubernur yang berurusan dan proses hukum. "Itu semua terkait masalah perencanaan program anggaran. Saya kira ini yang harus hati-hati," katanya.
Ia menyebutkan pada Rabu siang ini para gubernur bertemu dengan KPK di Gedung KPK Jakarta.
Mendagri berharap dalam pertemuan itu para gubernur dapat berdialog, berkomunikasi untuk bisa melakukan fungsi-fungsi Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (Renaksi Korsugap).
Dengan demikian langkah-langkah yang dikerjakan oleh gubernur dan wagub sesuai dengan mekanisme dan aturan hukum.
"Pokoknya silahkan jalan sesuai dengan disekresi yang ada. Tetapi harus sesuai mekanisme dan hukum yang berlaku apakah itu UU, apakah itu aturan di bawah UU sampai di perda-perda," kata Mendagri. Mengenai Gubernur dan Wagub Riau 2019-2024, Mendagri menilai mereka merupakan kombinasi yang serasi.
"Apalagi Gubernur sudah pernah lama menjadi Bupati Siak sehingga dia paham mengenai birokrasi. Yang penting dia bisa menata tata kelola dan struktur birokrasi yang ada di Riau untuk diperkuat," katanya.
Ia berharap fungsi pembinaan dan pengawasan melekat pada gubernur dan wagub sebagai wakil pemerintah pusat, bisa berjalan dengan baik.
"Kami yakin mereka mampu mendorong dan mempercepat konsolidasi baik di kota maupun di kabupaten yang ada di Riau," kata Mendagri.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Mereka harus tetap memahami area rawan korupsi dalam konteks perencanaan anggaran," kata Mendagri ketika ditanya pesan kepada Gubernur dan Wagub Riau 2019-2024 Syamsuar dan Edy Natar Nasution yang dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu.
Tjahjo menyebutkan saat ini ada tiga gubernur yang berurusan dan proses hukum. "Itu semua terkait masalah perencanaan program anggaran. Saya kira ini yang harus hati-hati," katanya.
Ia menyebutkan pada Rabu siang ini para gubernur bertemu dengan KPK di Gedung KPK Jakarta.
Mendagri berharap dalam pertemuan itu para gubernur dapat berdialog, berkomunikasi untuk bisa melakukan fungsi-fungsi Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (Renaksi Korsugap).
Dengan demikian langkah-langkah yang dikerjakan oleh gubernur dan wagub sesuai dengan mekanisme dan aturan hukum.
"Pokoknya silahkan jalan sesuai dengan disekresi yang ada. Tetapi harus sesuai mekanisme dan hukum yang berlaku apakah itu UU, apakah itu aturan di bawah UU sampai di perda-perda," kata Mendagri. Mengenai Gubernur dan Wagub Riau 2019-2024, Mendagri menilai mereka merupakan kombinasi yang serasi.
"Apalagi Gubernur sudah pernah lama menjadi Bupati Siak sehingga dia paham mengenai birokrasi. Yang penting dia bisa menata tata kelola dan struktur birokrasi yang ada di Riau untuk diperkuat," katanya.
Ia berharap fungsi pembinaan dan pengawasan melekat pada gubernur dan wagub sebagai wakil pemerintah pusat, bisa berjalan dengan baik.
"Kami yakin mereka mampu mendorong dan mempercepat konsolidasi baik di kota maupun di kabupaten yang ada di Riau," kata Mendagri.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019