Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh melakukan kerja sama dengan instansi lain dalam penanganan dan pengentasan kemiskinan di wilayah setempat, termasuk penggunaan data sasaran yang akan dituju.
Seperti penanganan masyarakat pesisir, Dinsos mengandeng Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Kecamatan Johan Pahlawan, Meureubo, Samatiga dan Arongan Lambalek. Demikian juga untuk penanganan masyarakat fakir dan miskin di pedesaan, akan menginput melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG), serta beberapa instansi lain untuk melakukan aksi pengentasan.
"Dalam pengentasan kemiskinan, Aceh saat ini masuk dalam regional Sumatera. Kita ada di pedesaan ada pesisir pantai, tinggal pemetaan untuk pembangunan dan penguatan ekonomi serta rehabilitasi rumah masyarakat pesisir," kata Kepala Dinsos Aceh Barat, Syarifah Junaida, di Meulaboh, Rabu,
Syarifah Junaida mengungkapkan, Dinsos Kabupaten Aceh Barat mencatat masih terdapat 19.648 keluarga golongan masyarakat fakir dan miskin karena pendapatan warganya masih jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) senilai Rp2,9 juta.
Jumlah penduduk miskin terbesar, katanya, berada di kawasan pesisir yakni meliputi Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Meureubo, Samatiga dan Arongan Lambalek.
"Mayoritas penduduk miskin Aceh Barat berada di kawasan pesisir, namun pesebarannya juga merata di 12 kecamatan. Data ini sesuai dengan verfikasi diimput oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan menjadi rujukan nasional," katanya didampingi Kabid Dayasos dan Penanganan Fakir Miskin, T Remi Ilham Putra.
Ada dua permukiman yang tercatat sebagai tempat tinggal warga miskin. Pertama kawasan pesisir, kedua, kawasan pedesaan, namun kriteria fakir dan miskin masyarakat tersebut semuanya serupa, dengan pendapatan rata-rata Rp700.000 per bulan.
Ilham mengatakan, pembahasan khusus kriteria keluarga miskin hingga kini masih belum terukur secara pengakuan sebab banyak juga dari warga yang sudah dinilai mampu, tetapi tetap menerima bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi.
Dalam upaya penanganan dan pengentasan kemiskinan, Dinas Sosial Aceh Barat terus melaksanakan beberapa program pemberdayaan ekonomi, sosial dan penyaluran bantuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga fakir maupun keluarga miskin.
"Untuk ditunjuk orangnya mana, ini yang sulit, namun kriteria fakir miskin itu ada. Untuk penanganan kita membawa program pusat melalui dana APBN, seperti rastra, PKH, rehab rumah, pembentukan kelompok usaha dan pemberdayaan ekonomi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
Seperti penanganan masyarakat pesisir, Dinsos mengandeng Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Kecamatan Johan Pahlawan, Meureubo, Samatiga dan Arongan Lambalek. Demikian juga untuk penanganan masyarakat fakir dan miskin di pedesaan, akan menginput melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG), serta beberapa instansi lain untuk melakukan aksi pengentasan.
"Dalam pengentasan kemiskinan, Aceh saat ini masuk dalam regional Sumatera. Kita ada di pedesaan ada pesisir pantai, tinggal pemetaan untuk pembangunan dan penguatan ekonomi serta rehabilitasi rumah masyarakat pesisir," kata Kepala Dinsos Aceh Barat, Syarifah Junaida, di Meulaboh, Rabu,
Syarifah Junaida mengungkapkan, Dinsos Kabupaten Aceh Barat mencatat masih terdapat 19.648 keluarga golongan masyarakat fakir dan miskin karena pendapatan warganya masih jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) senilai Rp2,9 juta.
Jumlah penduduk miskin terbesar, katanya, berada di kawasan pesisir yakni meliputi Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Meureubo, Samatiga dan Arongan Lambalek.
"Mayoritas penduduk miskin Aceh Barat berada di kawasan pesisir, namun pesebarannya juga merata di 12 kecamatan. Data ini sesuai dengan verfikasi diimput oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan menjadi rujukan nasional," katanya didampingi Kabid Dayasos dan Penanganan Fakir Miskin, T Remi Ilham Putra.
Ada dua permukiman yang tercatat sebagai tempat tinggal warga miskin. Pertama kawasan pesisir, kedua, kawasan pedesaan, namun kriteria fakir dan miskin masyarakat tersebut semuanya serupa, dengan pendapatan rata-rata Rp700.000 per bulan.
Ilham mengatakan, pembahasan khusus kriteria keluarga miskin hingga kini masih belum terukur secara pengakuan sebab banyak juga dari warga yang sudah dinilai mampu, tetapi tetap menerima bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi.
Dalam upaya penanganan dan pengentasan kemiskinan, Dinas Sosial Aceh Barat terus melaksanakan beberapa program pemberdayaan ekonomi, sosial dan penyaluran bantuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga fakir maupun keluarga miskin.
"Untuk ditunjuk orangnya mana, ini yang sulit, namun kriteria fakir miskin itu ada. Untuk penanganan kita membawa program pusat melalui dana APBN, seperti rastra, PKH, rehab rumah, pembentukan kelompok usaha dan pemberdayaan ekonomi," katanya.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019