Pemerintah Kabupaten Simelue, Provinsi Aceh akan membangun keramba jaring apung untuk masyarakat dan nelayan sebagai upaya membangkitkan kembali sentralisasi bisnis perikanan budidaya ikan lepas pantai di kepulauan terluar Aceh itu.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Simeulue, Isdawati yang dihubungi dari Meulaboh, Jum'at mengatakan, program pemanfaatan ruang laut itu dilkukan melalui dukungan dana Pemerintah Aceh dalam pengadaan bibit ikan yang potensial.
"Kita akan membina dan membangun kembali keramba jaring apung sesuai dengan kemampuan, nelayan Simeulue pernah jaya dengan usaha tersebut, tapi kini sudah tidak ada lagi, nelayan sudah tidak semangat lagi budidaya seperti itu," katanya.
Ia berkata, Pemkab Simeulue akan berupaya mencarikan sumber dana dari Provinsi Aceh ataupun dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, sebab kawasan Simeulue sangat cocok untuk industri hilir budidaya ikan lepas pantai.
Isdawati menyampaikan, sebelum tsunami Aceh 2004, banyak terdapat keramba jaring apung milik nelayan dan masyarakat pesisir, sebab Simeulue berada di kepuluan terluar dan banyak juga pulau - pulau kecil di lepas pantai daratan Ibu Kota Sinabang.
Nelayan setempat berhasil mengembangkan perikanan budidaya lepas pantai dengan berbagai komoditas ikan bernilai ekonomis, seperti ikan kakap, kerapu untuk diekspor hingga ke negara Hongkong dan sejumlah negara di asia tenggara lainnya.
"Hasil keramba jaring apung dulu di Simeulue, itu langsung ekspor ke Hongkong, sekarang tidak lagi. Disamping juga karena ada aturan yang sudah tidak membenarkan, seiring itu pula minat masyarakat membangun usaha itu hilang," sebutnya.
Bukan tidak mungkin mengembalikan kejayaan masyarakat pesisir dalam sektor budidaya perikanan lepas pantai, sebab pernah dilakukan, apalagi saat ini Pemerintah Provinsi Aceh juga akan membantu dalam berbagai kegiatan fisiknya.
Isdawati menyebutkan, Pemerintah Provinsi Aceh sudah menjanjikan untuk membantu pengadaan bibit untuk mengisi sisa - sisa keramba jaring apung yang masih bisa digunakan dan yang akan dibangun nantinya sehingga masyarakat Simeulue sejahtera.
Kendala yang mungkin masih sulit adalah akses pasar penjualan hasil produksi perikanan itu, sebab saat ini pasar untuk ikan - ikan ekspor dari Simeulue harus di bawa ke Nias, dari sana baru mendapat pasar ekspor ke luar.
"Masalahnya hanya itu, karena untuk bawa ikan ke Nias butuh modal juga lagi, beda dengan dulu pengusaha datang menjemput. Nelayan kita sudah bisa berproduksi dan berharap pasar lebih luas," tambahnya lagi.
Kabupaten Simeulue memiliki kawasan laut lebih luas dibaning daratan, sehingga sumber daya alam lautnya lebih dominan dalam kegiatan ekonomi masyarakat, saat ini untuk kawasan konservasi dan pengawasan laut tanggungjawab Provinsi Aceh.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Simeulue, Isdawati yang dihubungi dari Meulaboh, Jum'at mengatakan, program pemanfaatan ruang laut itu dilkukan melalui dukungan dana Pemerintah Aceh dalam pengadaan bibit ikan yang potensial.
"Kita akan membina dan membangun kembali keramba jaring apung sesuai dengan kemampuan, nelayan Simeulue pernah jaya dengan usaha tersebut, tapi kini sudah tidak ada lagi, nelayan sudah tidak semangat lagi budidaya seperti itu," katanya.
Ia berkata, Pemkab Simeulue akan berupaya mencarikan sumber dana dari Provinsi Aceh ataupun dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, sebab kawasan Simeulue sangat cocok untuk industri hilir budidaya ikan lepas pantai.
Isdawati menyampaikan, sebelum tsunami Aceh 2004, banyak terdapat keramba jaring apung milik nelayan dan masyarakat pesisir, sebab Simeulue berada di kepuluan terluar dan banyak juga pulau - pulau kecil di lepas pantai daratan Ibu Kota Sinabang.
Nelayan setempat berhasil mengembangkan perikanan budidaya lepas pantai dengan berbagai komoditas ikan bernilai ekonomis, seperti ikan kakap, kerapu untuk diekspor hingga ke negara Hongkong dan sejumlah negara di asia tenggara lainnya.
"Hasil keramba jaring apung dulu di Simeulue, itu langsung ekspor ke Hongkong, sekarang tidak lagi. Disamping juga karena ada aturan yang sudah tidak membenarkan, seiring itu pula minat masyarakat membangun usaha itu hilang," sebutnya.
Bukan tidak mungkin mengembalikan kejayaan masyarakat pesisir dalam sektor budidaya perikanan lepas pantai, sebab pernah dilakukan, apalagi saat ini Pemerintah Provinsi Aceh juga akan membantu dalam berbagai kegiatan fisiknya.
Isdawati menyebutkan, Pemerintah Provinsi Aceh sudah menjanjikan untuk membantu pengadaan bibit untuk mengisi sisa - sisa keramba jaring apung yang masih bisa digunakan dan yang akan dibangun nantinya sehingga masyarakat Simeulue sejahtera.
Kendala yang mungkin masih sulit adalah akses pasar penjualan hasil produksi perikanan itu, sebab saat ini pasar untuk ikan - ikan ekspor dari Simeulue harus di bawa ke Nias, dari sana baru mendapat pasar ekspor ke luar.
"Masalahnya hanya itu, karena untuk bawa ikan ke Nias butuh modal juga lagi, beda dengan dulu pengusaha datang menjemput. Nelayan kita sudah bisa berproduksi dan berharap pasar lebih luas," tambahnya lagi.
Kabupaten Simeulue memiliki kawasan laut lebih luas dibaning daratan, sehingga sumber daya alam lautnya lebih dominan dalam kegiatan ekonomi masyarakat, saat ini untuk kawasan konservasi dan pengawasan laut tanggungjawab Provinsi Aceh.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019