Bupati Aceh Jaya T Irfan Tb menyerahkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2018 kepada DPRK di Ruang Rapat DPRK di Calang, Selasa (9/4).
Pada kesempatan tersebut Ketua DPRK Aceh Jaya Musliadi Z kepada Antara, Selasa mengatakan, penyampaian LKPJ merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh eksekutif kepada legislatif.
Musliadi menyampaikan bahwa LKPJ yang disampaikan melalui sidang paripurna akan dibahas bersama anggota dewan lainnya untuk menerima tanggapan dan masukan dari anggota dewan serta SKPK yang bersangkutan.
Pada kesempatan tersebut Musliadi berharap kepada para kepala SKPK nantinya untuk dapat menyiapkan laporan dan dokumen tepat waktu pada saat diminta dokumen.
"Kami anggota dewan pada saat pembahasan nanti akan turun ke lapangan, kalau tidak ada dokumen apa yang akan kami bahas," tutur Musliadi.
Ia menyampaikan selama ini memang ada terjadi keterlambatan dokumen yang diminta namun bukan semua SKPK tapi ada beberapa SKPK yang selalu telat menyerahkan dokumen.
"Saat ini memang ada beberapa SKPK yang selalu lambat dalam menyerahkan dokuman saat kami minta, oleh sebab itu nantinya kami berharap kerjasama dari semua SKPK," harapnya.
Sementara itu, Bupati T Irfan Tb menyampaikan penyusunan laporan keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2018 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Jaya dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
Laporan ini juga menjadi salah satu indikator kinerja, sarana komunikasi dan bahan acuan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2018.
Irfan menuturkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan kabupaten yang dipisahkan dan hasil penyertaan modal, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, zakat dan infaq/sadakah direncanakan sebesar Rp55,9 miliar, realisasinya sebesar Rp58,6 miliar atau 104,83 persen.
Ia juga menyampaikan fokus pembangunan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022 berdasarkan isu strategis adalah peningkatan daya saing, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang inklusif, kedaulatan pangan, peningkatan mutu dan akses pendidikan.
Kemudian, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang menyeluruh, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, penguatan nilai-nilai keislaman dan kebudayaan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur yang terintegrasi serta penciptaan tata kelola dan pemerintahan yang baik kedepanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
Pada kesempatan tersebut Ketua DPRK Aceh Jaya Musliadi Z kepada Antara, Selasa mengatakan, penyampaian LKPJ merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh eksekutif kepada legislatif.
Musliadi menyampaikan bahwa LKPJ yang disampaikan melalui sidang paripurna akan dibahas bersama anggota dewan lainnya untuk menerima tanggapan dan masukan dari anggota dewan serta SKPK yang bersangkutan.
Pada kesempatan tersebut Musliadi berharap kepada para kepala SKPK nantinya untuk dapat menyiapkan laporan dan dokumen tepat waktu pada saat diminta dokumen.
"Kami anggota dewan pada saat pembahasan nanti akan turun ke lapangan, kalau tidak ada dokumen apa yang akan kami bahas," tutur Musliadi.
Ia menyampaikan selama ini memang ada terjadi keterlambatan dokumen yang diminta namun bukan semua SKPK tapi ada beberapa SKPK yang selalu telat menyerahkan dokumen.
"Saat ini memang ada beberapa SKPK yang selalu lambat dalam menyerahkan dokuman saat kami minta, oleh sebab itu nantinya kami berharap kerjasama dari semua SKPK," harapnya.
Sementara itu, Bupati T Irfan Tb menyampaikan penyusunan laporan keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2018 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Jaya dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
Laporan ini juga menjadi salah satu indikator kinerja, sarana komunikasi dan bahan acuan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2018.
Irfan menuturkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan kabupaten yang dipisahkan dan hasil penyertaan modal, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, zakat dan infaq/sadakah direncanakan sebesar Rp55,9 miliar, realisasinya sebesar Rp58,6 miliar atau 104,83 persen.
Ia juga menyampaikan fokus pembangunan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022 berdasarkan isu strategis adalah peningkatan daya saing, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang inklusif, kedaulatan pangan, peningkatan mutu dan akses pendidikan.
Kemudian, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang menyeluruh, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, penguatan nilai-nilai keislaman dan kebudayaan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur yang terintegrasi serta penciptaan tata kelola dan pemerintahan yang baik kedepanya.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019