Kalangan aktivis lingkungan di Aceh minta pemerintah setempat serius memulihkan kerusakan kawasan hutan, terutama di wilayah hulu guna mencegah berulangnya banjir bandang yang menimpa sejumlah daerah di provinsi itu.
"Pemulihan ini solusi mencegah banjir bandang. Bencana ini terjadi karena kawasan hutan di wilayah hulu kami yakini rusak parah. Karena itu, kami minta Pemerintah Aceh serius memulihkan kerusakan tersebut," kata TM Zulfikar, aktivis lingkungan, yang dihubungi dari Banda Aceh, Jumat.
Seperti banjir bandang di Tangse, Kabupaten Pidie, pada Kamis (25/4), sebut TM Zulfikar, terjadi karena kawasan hutan di wilayah hulu rusak parah, sehingga ketika hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan terjadi banjir bandang.
Begitu juga dengan di wilayah lainnya seperti banjir bandang di Kabupaten Aceh Tenggara beberapa bulan lalu. Serta di kawasan pantai barat selatan Aceh, banjir bandang terjadi hampir setiap tahun.
"Kami melihat belum ada aksi yang tepat dalam mencegah bencana banjir berulang dari pemerintah daerah di Aceh. Padahal, kalau pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, serius memulihkan kawasan hutan, banjir bisa dicegah," kata dia.
Oleh karena itu, Mantan Direktur Eksekutif Daerah Walhi Aceh itu menyarankan Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota membentuk tim guna memetakan kerusakan hutan di kawasan hulu sungai untuk selanjutnya memulihkan serta melindungi dari praktik perusakan.
Selain pemerintah, TM Zulfikar juga mengajak masyarakat untuk berada di garda terdepan menolak pengrusakan kawasan hutan. Sebab, masyarakat menjadi pihak paling dirugikan jika terjadi banjir bandang.
"Jangan hanya pemerintah, tetapi juga harus ada aksi masyarakat mencegah kerusakan hutan. Masyarakat harus berada di depan menyelamatkan kawasan hutan," pungkas TM Zulfikar.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Pemulihan ini solusi mencegah banjir bandang. Bencana ini terjadi karena kawasan hutan di wilayah hulu kami yakini rusak parah. Karena itu, kami minta Pemerintah Aceh serius memulihkan kerusakan tersebut," kata TM Zulfikar, aktivis lingkungan, yang dihubungi dari Banda Aceh, Jumat.
Seperti banjir bandang di Tangse, Kabupaten Pidie, pada Kamis (25/4), sebut TM Zulfikar, terjadi karena kawasan hutan di wilayah hulu rusak parah, sehingga ketika hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan terjadi banjir bandang.
Begitu juga dengan di wilayah lainnya seperti banjir bandang di Kabupaten Aceh Tenggara beberapa bulan lalu. Serta di kawasan pantai barat selatan Aceh, banjir bandang terjadi hampir setiap tahun.
"Kami melihat belum ada aksi yang tepat dalam mencegah bencana banjir berulang dari pemerintah daerah di Aceh. Padahal, kalau pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, serius memulihkan kawasan hutan, banjir bisa dicegah," kata dia.
Oleh karena itu, Mantan Direktur Eksekutif Daerah Walhi Aceh itu menyarankan Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota membentuk tim guna memetakan kerusakan hutan di kawasan hulu sungai untuk selanjutnya memulihkan serta melindungi dari praktik perusakan.
Selain pemerintah, TM Zulfikar juga mengajak masyarakat untuk berada di garda terdepan menolak pengrusakan kawasan hutan. Sebab, masyarakat menjadi pihak paling dirugikan jika terjadi banjir bandang.
"Jangan hanya pemerintah, tetapi juga harus ada aksi masyarakat mencegah kerusakan hutan. Masyarakat harus berada di depan menyelamatkan kawasan hutan," pungkas TM Zulfikar.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019