Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Taufiqulhadi menyarankan agar Partai Gerindra, PKS dan PAN tetap berada di luar pemerintahan, karena berdampak baik bagi iklim demokrasi Indonesia yaitu agar ada partai politik oposisi.
"Saya menyarankan agar Gerindra, PKS, dan PAN berada di luar pemerintahan, itu baik untuk Indonesia dan demokrasi. Jadi tidak perlu meminta atau diajak berada dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan, pernyataannya itu bukan permasalahan setuju atau tidak, ketiga partai itu bergabung dalam pemerintahan namun demi kepentingan bangsa dan negara.
Menurut dia, dalam iklim demokrasi Indonesia harus ada pandangan yang berbeda sehingga kalau semua parpol bergabung dalam pemerintahan, maka nanti dianggap Indonesia balik ke era orde baru.
"Pemerintah tanpa oposisi itu bagi koalisi yang memerintah adalah ideal namun tidak ideal untuk rakyat Indonesia," ujarnya.
Menurut dia, kalau ketiga parpol itu mau bergabung silahkan saja namun partai koalisi Jokowi sudah berpengalaman di periode sebelumnya, yaitu ada parpol yang bergabung namun terkesan tidak ikhlas.
Taufiqulhadi menjelaskan, ketika PPP dan Partai Golkar gabung dalam koalisi Jokowi-JK pasca-Pemilu 2014, mereka total mendukung pemerintahan.
"Namun ketika PAN gabung, menurut saya setengah-tengah karena menghitung sebagai teman tidak bisa, sebagai lawan pun tidak bisa. Harus perjelas sikapnya seperti PPP dan Golkar," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Saya menyarankan agar Gerindra, PKS, dan PAN berada di luar pemerintahan, itu baik untuk Indonesia dan demokrasi. Jadi tidak perlu meminta atau diajak berada dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan, pernyataannya itu bukan permasalahan setuju atau tidak, ketiga partai itu bergabung dalam pemerintahan namun demi kepentingan bangsa dan negara.
Menurut dia, dalam iklim demokrasi Indonesia harus ada pandangan yang berbeda sehingga kalau semua parpol bergabung dalam pemerintahan, maka nanti dianggap Indonesia balik ke era orde baru.
"Pemerintah tanpa oposisi itu bagi koalisi yang memerintah adalah ideal namun tidak ideal untuk rakyat Indonesia," ujarnya.
Menurut dia, kalau ketiga parpol itu mau bergabung silahkan saja namun partai koalisi Jokowi sudah berpengalaman di periode sebelumnya, yaitu ada parpol yang bergabung namun terkesan tidak ikhlas.
Taufiqulhadi menjelaskan, ketika PPP dan Partai Golkar gabung dalam koalisi Jokowi-JK pasca-Pemilu 2014, mereka total mendukung pemerintahan.
"Namun ketika PAN gabung, menurut saya setengah-tengah karena menghitung sebagai teman tidak bisa, sebagai lawan pun tidak bisa. Harus perjelas sikapnya seperti PPP dan Golkar," katanya.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019