Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA-RI) membahas berbagai permasalahan dan solusi dengan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Aceh agar bisa membangun sinergi dalam penurunan angka kekerasan terhadap anak.
Hal tersebut dibahas dalam kegiatan “Sosialisasi Panduan Sinergi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugnan Anak untuk Forum Puspa” yang berlangsung di Banda Aceh, Selasa (3/9).
Dra Maydian Werdiastuti, Asisten Deputi Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan KPPPA RI mengatakan bahwa sinergitas antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat perlu dibangun untuk mendorong peningkatan mutu terhadap pemberdayaan perempuan dan menurunkan angka kekerasan terhadap anak.
Baca juga: DPR Aceh gelar RDP raqan penyelesaian kekerasan perempuan anak
"Jika lembaga-lembaga dan semua pihak dapat saling bersinergi, maka akan lebih memudahkan dalam menyelesaikan persoalan karena mempunyai satu tujuan yang sama," kata Dra Maydian dalam sambutannya.
Lanjutnya, ketika suatu program sudah berjalan maka jangan hanya berhenti sampai disitu, akan tetapi terus dilanjutkan.
"Apa yang sudah dilakukan (program) itu terus dilakukan, jangan sampai nanti masyarakat sudah terbuka dan senang hati menerima untuk menyelesaikan masalah mereka, akan tetapi pas anggarannya habis malah bubar bahkan meninggalkannya, tentu sedih mereka," ujarnya.
Baca juga: Menteri PPPA minta Aceh perhatikan kepentingan terbaik perempuan-anak
Hal yang sama juga dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, Nevi Ariyani dalam kegiatan tersebut.
Ia mengatakan, pihaknya terus mengupayakan program-program dalam mengentaskan permasalahan terkait pemberdayaan perempuan maupun perlindungan anak-anak di Aceh yang sejalan dengan visi Pemerintah Aceh dan RI.
"Untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik, perlu digalang partisipasi aktif semua pihak. Tidak hanya lembaga pemerintahan, namun juga dunia usaha, media, dan melibatkan masyarakat untuk turut berperan aktif," terangnya.
Ketua Puspa Aceh, Amrina Habibi menyebutkan permasalahan yang terjadi sekarang harus mulai di selesaikan dari keluarga dan ide-ide dari akademisi serta mahasiswa.
Baca juga: LPSK lindungi korban kekerasan seksual di Lhokseumawe
"Saya sangat optimis, saya rasa ini merupakan hal yang positif dan menjadi hal yang besar untuk merubah suatu keadaan di Aceh dalam trend kasus kekerasan yang meningkat," sebutnya.
Ketika berbicara kampus, katanya, peran dari pihak akademisi dan para mahasiswa sangat dibutuhkan seperti halnya ketika pengabdian masyarakat.
"Dalam pengabdian masyarakat bukan hanya melatih potensi akademik, tetapi bagaimana kita menggerakkan dan lebih aktif untuk menjawab persoalan ril yang terjadi di masyarakat," tandasnya.
Pada kegiatan tersebut juga berlangsung perjanjian kerjasama MoU Forum Puspa Aceh Keumalahayati dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
Perjanjian tersebut ditandangani langsung oleh Ketua Puspa Aceh, Amrina Habibi dan Dr Fakhri, Dekan FDK UIN Ar-Raniry yang diwakili oleh Dr T Lembong Misbah, Wakil Dekan III FDK UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
Hal tersebut dibahas dalam kegiatan “Sosialisasi Panduan Sinergi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugnan Anak untuk Forum Puspa” yang berlangsung di Banda Aceh, Selasa (3/9).
Dra Maydian Werdiastuti, Asisten Deputi Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan KPPPA RI mengatakan bahwa sinergitas antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat perlu dibangun untuk mendorong peningkatan mutu terhadap pemberdayaan perempuan dan menurunkan angka kekerasan terhadap anak.
Baca juga: DPR Aceh gelar RDP raqan penyelesaian kekerasan perempuan anak
"Jika lembaga-lembaga dan semua pihak dapat saling bersinergi, maka akan lebih memudahkan dalam menyelesaikan persoalan karena mempunyai satu tujuan yang sama," kata Dra Maydian dalam sambutannya.
Lanjutnya, ketika suatu program sudah berjalan maka jangan hanya berhenti sampai disitu, akan tetapi terus dilanjutkan.
"Apa yang sudah dilakukan (program) itu terus dilakukan, jangan sampai nanti masyarakat sudah terbuka dan senang hati menerima untuk menyelesaikan masalah mereka, akan tetapi pas anggarannya habis malah bubar bahkan meninggalkannya, tentu sedih mereka," ujarnya.
Baca juga: Menteri PPPA minta Aceh perhatikan kepentingan terbaik perempuan-anak
Hal yang sama juga dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, Nevi Ariyani dalam kegiatan tersebut.
Ia mengatakan, pihaknya terus mengupayakan program-program dalam mengentaskan permasalahan terkait pemberdayaan perempuan maupun perlindungan anak-anak di Aceh yang sejalan dengan visi Pemerintah Aceh dan RI.
"Untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik, perlu digalang partisipasi aktif semua pihak. Tidak hanya lembaga pemerintahan, namun juga dunia usaha, media, dan melibatkan masyarakat untuk turut berperan aktif," terangnya.
Ketua Puspa Aceh, Amrina Habibi menyebutkan permasalahan yang terjadi sekarang harus mulai di selesaikan dari keluarga dan ide-ide dari akademisi serta mahasiswa.
Baca juga: LPSK lindungi korban kekerasan seksual di Lhokseumawe
"Saya sangat optimis, saya rasa ini merupakan hal yang positif dan menjadi hal yang besar untuk merubah suatu keadaan di Aceh dalam trend kasus kekerasan yang meningkat," sebutnya.
Ketika berbicara kampus, katanya, peran dari pihak akademisi dan para mahasiswa sangat dibutuhkan seperti halnya ketika pengabdian masyarakat.
"Dalam pengabdian masyarakat bukan hanya melatih potensi akademik, tetapi bagaimana kita menggerakkan dan lebih aktif untuk menjawab persoalan ril yang terjadi di masyarakat," tandasnya.
Pada kegiatan tersebut juga berlangsung perjanjian kerjasama MoU Forum Puspa Aceh Keumalahayati dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
Perjanjian tersebut ditandangani langsung oleh Ketua Puspa Aceh, Amrina Habibi dan Dr Fakhri, Dekan FDK UIN Ar-Raniry yang diwakili oleh Dr T Lembong Misbah, Wakil Dekan III FDK UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019